Tingkatkan Sistem Manajemen Kesiapsiagaan Darurat Penanganan Bencana Zoonosis Dan PIB, Kementan Lakukan Simulasi Melalui Pendekatan ‘One Health’

Tanggal Posting : 09 April 2018 | Publikasi : (admin) | Hits : 465


Untuk meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan, serta pengembangan kapasitas SDM dalam melaksanakan sistem manajemen keadaaan darurat, Kementerian Pertanian melalui Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) melakukan simulasi kesiapsiagaan darurat penanganan bencana zoonosis dan Penyakit Infeksi Baru (PIB) melalui pendekatan One Health di Manado untuk wilayah Sulawesi dan Maluku.

Simulasi diadakan selama 3 hari tanggal 26-29 Maret 2018 dengan melibatkan Kementerian/Lembaga lain seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Dalam Negeri, Kemenko PMK, Kementerian Pertahanan, BNPB, dan Sekretaris Kabinet, serta stakeholder terkait ditingkat daerah (dinas yang membidangi fungi peternakan dan kesehatan hewan, dinas kesehatan, biro kesejahteraan rakyat, serta badan penanggulangan bencana daerah – BPBD).

Pada kesempatan tersebut, Fadjar Sumping Tjatur Rasa selaku Direktur Kesehatan Hewan Ditjen PKH mengatakan, Simulasi dilakukan dengan mengacu pada Pedoman Pelaksanaan Sistem Manajemen Keadaan Darurat  yang telah disusun oleh Ditjen PKH. Selain itu juga mengacu pada Pedoman Koordinasi Lintas Sektor dalam Menghadapi KLB/Bencana Non Alam Zoonosis yang disusun oleh Kemenko PMK (Kementerian Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan).

Kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan Simulasi yang kedua, setelah dilaksanakan di Bogor untuk wilayah Kalimantan dan Jawa Bagian Barat, dan akan dilaksanakan kembali dalam waktu dekat di Bali untuk wilayah Jawa bagian Timur, Bali, Nusa Tenggara dan Papua, serta di Padang untuk wilayahulau Sumatera.

Lebih lanjut Fadjar Sumping menjelaskan, kegiatan ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya ancaman penyebaran zoonosis dan PIB (Emerging Infectious Disease - EID) yang semakin meningkat seiring dengan tingkat mobilitas hewan dan manusia. Selain itu, tingginya laju pertumbuhan penduduk yang menyebabkan urbanisasi dan pergeseran sistem pertanian juga menyebabkan terjadi ketidakseimbangan ekosistem.

Menurutnya, dalam beberapa tahun terakhir telah dilaporkan perkembangan global tentang tingginya kasus Penyakit Hewan Lintas-Batas (Transboundary Animal Diseases – TADs) yang berdampak pada penurunan produksi ternak, mengancam keamanan pangan dan kesehatan manusia serta menyebabkan keresahan masyarakat. “Pada skala yang lebih luas, wabah zoonosis dan PIB dapat mempengaruhi kondisi sosial dan ekonomi suatu daerah, sehingga wabah zoonosis dan PIB berpotensi untuk diklasifikasikan sebagai bencana non alam,” ungkap Fadjar Sumping.

Fadjar menyebutkan, 70% penyakit menular zoonosis saat ini dan masa yang akan datang berasal dari hewan domestik dan satwa liar yang sebagian besar menimbulkan fatalitas bagi manusia dan merugikan secara ekonomi. Untuk itu, Ia katakan bahwa penanganan kasus zoonosis harus dilaksanakan secara tepadu antara sektor kesehatan hewan, kesehatan manusia, serta satwa liar sebagai salah satu media pembawa penyakit tersebut.

Secara khusus TADs juga dapat berpotensi mengancam program peningkatan populasi ternak yang tengah dikembangkan oleh Ditjen PKH melalui Program UPSUS SIWAB. Oleh karena itu, upaya peningkatan populasi dan pengembangan genetik ternak melalui importasi ternak, membutuhkan analisa resiko dan kesiapan pemerintah dalam melakukan mitigasi bencana melalui program kesiapsiagaan darurat penanganan bencana zoonosis dan PIB.

Fadjar kembali menyampaikan, wabah zoonosis dan PIB dapat diklasifikasikan sebagai bencana non alam, sehingga penanganannya mengacu pada sistem penanganan bencana. Ditjen PKH telah bekerjasama dengan BNPB dan Kemenko PMK dalam mengadopsi Sistem Komando dalam penanganan bencana (Incident Command System - ICS) untuk digunakan dalam situasi bencana non-alam. “Semuanya sudah ada, sekarang tinggal bagaimana di-link-kan satu sama lain sehingga setiap sektor sudah siap dalam menangani wabah penyakit yang mungkin muncul”, tambahnya.

Ditjen PKH juga bekerjasama dengan berbagai lembaga internasional seperti FAO ECTAD dan AIPEID dalam mengembangkan sistem investigasi gabungan lintas sektoral melalui pendekatan One Health, serta dengan dukungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah melaksanakan pelatihan Incident Command System (ICS) sebagai bentuk penguatan deteksi dan respon cepat terhadap munculnya wabah zoonosis dan PIB yang berpotensi sebagai bencana ‘non alam’.

Fadjar Sumping kembali menegaskan, untuk menjalankan sistem manajemen keadaan darurat dibutuhkan koordinasi lintas sektor yang terstruktur. Tidak hanya itu, Fadjar juga menekankan bahwa sumberdaya manusia yang terlibat harus mumpuni, sehingga peran dan tanggungjawab masing-masing jelas terjabarkan.

“Secara sistem, kami telah mengembangkan sistem pelaporan iSIKHNAS yang bersifat real time, sehingga prinsip early report dan early detection sudah terpenuhi, tinggal bagaimana menerapkan early response,” ungkap Fadjar Sumping lebih lanjut.

“Kami berharap Simulasi ini dapat memberikan gambaran yang nyata akan peran setiap sektor dalam penanganan wabah, sehingga ketika kasus penyakit muncul dapat segera ditangani dan dapat dicegah penyebarannya di tingkat masyarakat,” pungkasnya.