DPRD Bali Perkuat Koordinasi dengan Kementan soal Distribusi dan Harga Pakan
Jakarta - Distribusi dan harga pakan ternak menjadi perhatian utama pemerintah dalam menjaga stabilitas harga serta menjamin ketersediaan pakan di daerah, termasuk di Provinsi Bali. Melalui pengawasan produksi nasional dan sistem pelaporan yang terintegrasi, pemerintah berupaya memastikan pasokan pakan tetap mencukupi dan harga berada pada tingkat yang kompetitif. Langkah ini penting untuk menjaga keberlanjutan usaha peternak sekaligus mendukung program pembangunan peternakan nasional.
Berkaitan dengan hal tersebut, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian (Kementan), menerima kunjungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali dalam rangka koordinasi terkait distribusi, produksi dan harga pakan ternak. Pertemuan ini berlangsung di Kantor Ditjen PKH, Jakarta, pada Selasa (24/2/2026).
Direktur Pakan Kementan, Tri Melasari, bersama jajaran staf menyambut langsung Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali, Ida Gede Komang Kresna Budi, beserta rombongan. Pertemuan tersebut membahas perkembangan produksi, distribusi, dan harga pakan ternak secara nasional, dengan fokus khusus pada kebutuhan dan kondisi di Provinsi Bali.
Dalam paparannya, Tri Melasari menyampaikan bahwa produksi pakan nasional terus menunjukkan tren peningkatan signifikan dari tahun ke tahun. Pemerintah, kata dia, secara rutin memantau laporan produksi, distribusi dan harga yang disampaikan perusahaan melalui Sistem Informasi Produksi dan Harga Pakan (SPORA).
“Produksi pakan di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan signifikan. Produksi, harga, dan distribusi pakan yang dilaporkan melalui SPORA dapat dipantau, sehingga pemerintah dapat memastikan ketersediaan serta memonitor harga pakan yang diproduksi,” ujar Tri Melasari.
Ia menjelaskan, pada tahun 2025 terdapat 135 pabrik pakan yang terdaftar di SPORA dengan total produksi mencapai 20,35 juta ton. Untuk Provinsi Bali sendiri, hingga saat ini belum terdapat pabrik pakan, sehingga kebutuhan pakan baik unggas, sapi, maupun babi dipasok dari wilayah terdekat seperti Jawa Timur dan Jawa Tengah.
Sementara itu, Ida Gede Komang Kresna Budi menyampaikan apresiasi atas sambutan yang diberikan Kementan. Ia menegaskan bahwa isu utama pakan di Bali bukan pada ayam maupun sapi, melainkan pada pakan babi yang sangat dibutuhkan oleh peternak lokal.
“Permasalahan pakan di Provinsi Bali bukan ayam dan sapi, tetapi pakan babi. Kami berharap ketersediaan pakan babi dapat terjamin dengan harga yang kompetitif agar peternak tetap termotivasi dan tidak terbebani. Selain itu, pemerintah perlu memastikan terciptanya iklim usaha yang sehat dan tidak terjadi praktik monopoli oleh satu perusahaan tertentu,” ujar Kresna Budi.
Melalui pertemuan ini, sinergi antara pemerintah pusat dan DPRD Provinsi Bali diharapkan semakin kuat dalam menjaga stabilitas kuota produksi, distribusi dan harga pakan, khususnya pakan babi, guna mendukung keberlanjutan usaha peternakan serta pelaksanaan program nasional di sektor pangan dan gizi.
