Kementan Dorong Usaha Pembibitan Semakin Profesional, Jawab Tantangan Industri Perunggasan

Tangerang Selatan – Penguatan usaha pembibitan menjadi salah satu kunci menjaga keberlanjutan industri perunggasan nasional. Karena itu, pengukuhan Badan Pengurus Pusat Gabungan Perusahaan Pembibitan Unggas (GPPU) Masa Bakti 2026–2030 menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi pemerintah dan pelaku usaha dalam membangun industri yang lebih efisien, kompetitif, dan mampu mendukung ketahanan pangan nasional.

Pengukuhan pengurus baru berlangsung dalam rangkaian Kongres Ke-14 GPPU yang mengusung tema "Pembibitan Sebagai Arsitek Industri Perunggasan Nasional" di DoubleTree by Hilton Bintaro Jaya, Tangerang Selatan, Kamis (23/7/2026). Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan peluncuran Buku 55 Tahun GPPU serta Seminar Nasional GPPU.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Agung Suganda, menyampaikan apresiasi atas kontribusi GPPU selama ini dalam mendukung pembangunan industri perunggasan nasional. Menurutnya, pergantian kepengurusan menjadi momentum untuk memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus meningkatkan profesionalisme dalam menjawab berbagai tantangan industri.

Agung juga menyampaikan penghargaan kepada jajaran pengurus sebelumnya atas dedikasi yang telah diberikan. Kepada pengurus baru, ia berharap amanah yang diemban dapat menjadi energi baru untuk melanjutkan berbagai capaian sekaligus memperkuat posisi GPPU sebagai mitra strategis pemerintah.

"Atas nama Kementerian Pertanian, saya mengucapkan selamat kepada pengurus yang baru dikukuhkan. Momentum ini diharapkan semakin memperkuat konsolidasi organisasi dan memperkokoh peran GPPU sebagai mitra strategis pemerintah dalam membangun industri perunggasan nasional yang maju, efisien, dan berkelanjutan," ujar Agung.

Menurut Agung, subsektor perunggasan memiliki peran yang sangat strategis dalam memenuhi kebutuhan protein hewani masyarakat. Indonesia bahkan telah mencapai swasembada daging ayam dan telur, bahkan mampu mengekspor produk perunggasan. Namun, tantangan terbesar saat ini adalah menjaga keseimbangan antara produksi bibit dengan kebutuhan pasar agar harga tetap stabil dan usaha peternak tetap berkelanjutan.

"Perunggasan kita ini sudah swasembada, bahkan surplus dan sudah ekspor. Tantangan besarnya sekarang adalah menjaga keseimbangan supply dan demand bibit. Industri ini memiliki perputaran ekonomi yang sangat besar, tetapi kesejahteraan peternak rakyat juga harus terus kita tingkatkan. Itu menjadi tanggung jawab kita bersama," katanya.

Ia menambahkan, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) membuka peluang besar bagi peningkatan konsumsi daging ayam dan telur. Karena itu, pemerintah mendorong pengembangan industri perunggasan secara lebih merata, terutama di luar Pulau Jawa yang hingga kini masih menyumbang porsi produksi lebih kecil dibandingkan Pulau Jawa.

"Ayam dan telur menjadi komoditas utama dalam Program Makan Bergizi Gratis karena kandungan gizinya tinggi dan harganya terjangkau. Pemerintah akan membangun ekosistem industri hulu hingga hilir di berbagai provinsi luar Jawa, dan kami berharap GPPU ikut berperan aktif dalam pengembangannya," jelasnya.

Agung juga menekankan pentingnya tata kelola industri yang berbasis data. Menurutnya, kebijakan pemerintah hanya dapat disusun secara tepat apabila didukung data pembibitan yang akurat, lengkap, dan disampaikan secara konsisten oleh seluruh perusahaan.

"Saya berharap GPPU membangun sistem digitalisasi sehingga data pembibitan yang diterima pemerintah benar-benar valid. Data yang akurat akan menghasilkan kebijakan yang tepat, termasuk dalam menjaga stabilitas produksi dan harga. Kami juga mengingatkan agar implementasi Permentan Nomor 10 Tahun 2024 dapat dijalankan dengan baik menjelang pemberlakuan penuh pada Januari 2027," tegas Agung.

Sementara itu, Ketua Umum GPPU periode 2026–2030, Asroh Nawawi, menegaskan bahwa tema kongres tahun ini bukan sekadar slogan, melainkan mencerminkan peran strategis sektor pembibitan sebagai fondasi utama industri perunggasan nasional. Menurutnya, setiap keputusan yang diambil pada sektor hulu akan menentukan keberlangsungan rantai pasok dan kondisi industri di masa mendatang.

"Pembibitan adalah fondasi industri perunggasan. Setiap keputusan di sektor hulu hari ini akan menentukan arah perkembangan industri beberapa tahun ke depan. Karena itu, GPPU berkomitmen membangun industri yang inklusif, memperkuat kemitraan dengan peternak rakyat, UMKM, maupun perusahaan integrasi, serta terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan dan mewujudkan Indonesia Emas 2045," ujar Asroh.

Melalui kepengurusan baru ini, pemerintah dan GPPU berharap sinergi yang telah terbangun semakin kuat. Dengan tata kelola pembibitan yang lebih baik, penguatan biosekuriti, penerapan praktik pembibitan yang baik, pemanfaatan data digital, serta pemerataan investasi hingga ke luar Pulau Jawa, industri perunggasan nasional diharapkan semakin tangguh, mampu menjaga stabilitas pasokan pangan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan peternak di seluruh Indonesia. (*)