Kementan Percepat Investasi Sapi Perah , Gandeng Pemerintah Daerah dan Swasta
Jakarta — Kementerian Pertanian mendorong percepatan investasi subsektor peternakan sapi perah nasional melalui kemitraan antara pemerintah daerah dan pelaku usaha. Salah satu langkah nyata dilakukan di Kabupaten Kediri, Jawa Timur, yang kini bersiap menjadi pusat pengembangan sapi perah skala besar.
Dalam forum diskusi terbatas bersama Pemerintah Kabupaten Kediri, Kamis (4/7/2025), Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian menyatakan dukungan terhadap rencana pengembangan usaha sapi perah oleh PT Irfai Berkah Sejahtera (IBS), perusahaan peternakan lokal yang berbasis di Desa Pranggang, Kecamatan Plosoklaten.
Direktur Hilirisasi Peternakan, Makmun, menjelaskan bahwa investasi tersebut merupakan bagian dari kebijakan strategis Kementan dalam memperkuat mata rantai hulu-hilir peternakan nasional.
“Pengembangan industri sapi perah seperti ini akan memperkuat ketahanan pangan hewani, membuka lapangan kerja, dan mendekatkan industri pengolahan ke sumber produksi,” ujar Makmun.
Saat ini, PT IBS memiliki sekitar 700 ekor sapi pedaging dan 228 ekor sapi perah. Perusahaan berencana menambah populasi sapi perah menjadi 3.000 ekor dalam lima tahun mendatang, dengan target awal pembangunan kandang berkapasitas 500 ekor pada tahun 2025. Sebagai tahap awal, 100 ekor sapi perah telah didatangkan dari Australia melalui skema joint shipment bersama PT Greenfields.
Untuk mendukung pengembangan ini, PT IBS membutuhkan lahan seluas 23 hektare milik Pemerintah Kabupaten Kediri. Lahan tersebut akan dimanfaatkan sebagai kawasan kandang dan sumber pakan, sementara pabrik pengolahan susu akan dibangun di atas lahan milik perusahaan.
Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana, menyatakan komitmen penuh untuk mendukung realisasi investasi tersebut.
“Support investasi tidak boleh lambat. Saya tidak ingin investasi strategis seperti ini terhambat urusan administrasi,” ujarnya dalam rapat yang juga dihadiri jajaran pemerintah daerah Kabupaten Kediri.
Kementerian Pertanian menilai langkah ini sejalan dengan kebijakan nasional dalam meningkatkan produksi susu segar dalam negeri dan mendukung Program Makan Bergizi Gratis.
“Investasi peternakan seperti ini mendekatkan sumber protein hewani ke masyarakat dan harus diperluas replikasinya di daerah lain,” kata Makmun.
Sebagai bentuk kontribusi sosial, PT IBS juga menyatakan komitmen untuk mengalokasikan anggaran tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) senilai Rp 200 juta hingga Rp 300 juta per tahun. Dana tersebut akan digunakan untuk program perbaikan rumah tidak layak huni serta pemberdayaan masyarakat miskin usia produktif sebagai tenaga kerja di peternakan.
Agar program dapat segera direalisasikan, pemerintah daerah tengah mempercepat proses pengalihan hak guna usaha (HGU) dari PD Margomulyo menjadi hak pengelolaan lahan (HPL) Pemkab Kediri. Proses ini akan menjadi dasar penghitungan skema kerja sama jangka panjang dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, baik melalui skema kerja sama pemanfaatan (KSP) selama 30 tahun atau kerja sama penyediaan infrastruktur (KSPI) hingga 50 tahun.
Kementerian Pertanian berharap model investasi berbasis kemitraan ini dapat mempercepat peningkatan produksi susu nasional dan memperkuat ketahanan pangan hewani yang berkelanjutan.
