Groundbreaking Hilirisasi Perunggasan di NTB, Perkuat Kemandirian Peternak Daerah
Sumbawa — Pengembangan hilirisasi perunggasan terintegrasi di Nusa Tenggara Barat (NTB) memasuki tahap awal pembangunan. Program strategis di sektor peternakan tersebut resmi dimulai melalui kegiatan groundbreaking yang digelar di UPT Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak (BPT-HPT) Serading, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa, Jumat (6/2/2026). Kawasan pengembangan ini direncanakan dibangun di atas lahan seluas sekitar 10 hektare.
Pembangunan ini menjadi langkah awal pembentukan ekosistem perunggasan terintegrasi yang mencakup seluruh rantai usaha, dari penyediaan sarana produksi hingga pengolahan hasil. Kehadiran fasilitas ini diharapkan menjadi pengungkit baru pertumbuhan ekonomi peternakan sekaligus memperkuat kemandirian peternak di NTB.
Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan, Ditjen PKH, Kementerian Pertanian, Makmun, mengatakan pengembangan hilirisasi perunggasan di NTB merupakan bagian dari upaya pemerintah memperluas ekosistem perunggasan nasional ke luar Pulau Jawa. Ia menilai NTB memiliki fondasi yang kuat, terutama dari sisi ketersediaan bahan baku pakan.
“NTB memiliki posisi strategis dengan produksi jagung peringkat tiga nasional. Jagung menyumbang sekitar 50 persen komposisi pakan unggas. Dengan potensi sebesar ini, ketergantungan terhadap pasokan bibit dan sistem dari luar daerah seharusnya bisa dikurangi,” ujar Makmun.
Menurutnya, peternak unggas di NTB sejatinya telah memiliki pengalaman dan kemampuan teknis yang memadai. Namun, keterbatasan akses terhadap bibit unggul dan pakan berkualitas selama ini menjadi kendala utama. Melalui pengembangan hilirisasi terintegrasi, pemerintah berupaya memperkuat sektor hulu agar peternak memiliki akses yang lebih pasti dan terjangkau.
“BUMN seperti Berdikari tidak mengambil alih seluruh aktivitas peternakan. Perannya difokuskan pada pembibitan dan pakan, sehingga peternak dapat memperoleh DOC yang berkualitas dengan harga yang lebih terjangkau,” jelasnya.
Dukungan terhadap program ini juga datang dari Pemerintah Provinsi NTB. Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal, menilai persoalan utama peternakan di NTB bukan pada kualitas sumber daya manusia, melainkan pada penguasaan sektor hulu dan hilir yang selama ini masih didominasi oleh pelaku usaha dari luar daerah.
“Beternak adalah bagian dari budaya masyarakat NTB. Tantangan kita selama ini ada pada hulu dan hilir, terutama DOC dan pakan. Hilirisasi terintegrasi ini menjadi langkah untuk mengakhiri ketergantungan tersebut sekaligus memperkuat ekonomi daerah,” ujarnya.
Sebagai salah satu produsen jagung terbesar di Indonesia, NTB memiliki keunggulan komparatif dalam penyediaan bahan baku pakan unggas. Dengan jagung menyumbang sekitar separuh komposisi pakan, kehadiran industri pakan di dalam daerah dinilai akan memberikan nilai tambah yang signifikan.
“Kita ingin pakan berbasis penuh bahan baku NTB. Tidak ada lagi jagung dikirim keluar daerah, lalu kembali dalam bentuk pakan dengan harga lebih mahal,” tambah Gubernur.
Melalui pengembangan hilirisasi perunggasan terintegrasi ini, pemerintah pusat dan daerah berharap tercipta ekosistem perunggasan yang kuat, efisien, dan berkelanjutan. Selain menjamin ketersediaan DOC dan pakan bagi peternak lokal, proyek ini juga diharapkan membuka lapangan kerja, meningkatkan nilai tambah komoditas jagung, serta memperkuat ketahanan pangan berbasis protein hewani di wilayah timur Indonesia.
