Gubernur NTB Dorong Hilirisasi Ayam, Kementan Pastikan Peternak Terlindungi
Jakarta – Kementerian Pertanian bersama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mempercepat realisasi program Hilirisasi Ayam Terintegrasi (HAT) guna memperkuat posisi peternak rakyat sekaligus menjaga ketahanan pangan nasional.
Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhamad Iqbal menegaskan pentingnya kepastian skema pelaksanaan program agar manfaatnya segera dirasakan peternak, khususnya di Kabupaten Sumbawa yang telah disiapkan sebagai lokasi pengembangan.
“Kami berharap ada kepastian skema pelaksanaan program HAT di NTB, karena ini sudah menjadi perhatian banyak pihak dan sangat ditunggu realisasinya,” ujar Gubernur Iqbal dalam audiensi bersama Kementerian Pertanian di Mataram, Rabu (29/4/2026).
Menurut dia, pemerintah provinsi NTB memilih pendekatan yang aman secara tata kelola dengan mendorong skema penyertaan modal melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang kemudian bekerja sama operasi (KSO) dengan BUMN.
Gubernur Iqbal juga menegaskan kesiapan BUMD PT Gerbang NTB Emas (GNE) sebagai katalisator investasi daerah untuk mempercepat implementasi program.
“Kami memiliki BUMD yang siap menjadi penggerak investasi. Skema penyertaan modal melalui BUMD ini kami yakini lebih aman dan bisa mempercepat pelaksanaan program,” katanya.
Pemerintah Provinsi NTB menargetkan peningkatan penyertaan modal hingga Rp100 miliar untuk mendukung pengembangan ekosistem peternakan terintegrasi di Serading, Kabupaten Sumbawa.
Kementerian Pertanian melalui Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Makmun, mengatakan langkah cepat pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam memastikan program berjalan dan berdampak langsung bagi peternak.
“Komitmen Gubernur NTB sangat kuat. Ini menjadi kunci percepatan. Dengan dukungan daerah, kita bisa memastikan program HAT berjalan dan peternak langsung merasakan manfaatnya,” kata Makmun.
Ia menegaskan, hilirisasi yang dibangun Kementerian Pertanian bertujuan memastikan peternak memiliki kepastian usaha dari hulu hingga hilir, termasuk jaminan penyerapan hasil produksi.
“Kita ingin peternak tidak hanya memproduksi, tetapi juga memiliki kepastian pasar. Dengan ekosistem terintegrasi, peternak bisa naik kelas dan tidak lagi menghadapi ketidakpastian harga,” ujarnya.
Makmun menambahkan, skema berbasis kemitraan menjadi prinsip utama agar investasi yang masuk tetap berpihak pada peternak lokal.
“Kita dorong agar investasi yang masuk benar-benar memberikan dampak bagi peternak lokal. Harus ada kemitraan, bukan menggantikan peran mereka,” katanya.
Penguatan ekosistem ini juga didukung oleh BUMN pangan. ID Food melalui PT Nusindo menyatakan kesiapan mendukung aspek offtake dan pemasaran, yang selama ini menjadi salah satu kendala utama peternak unggas di daerah.
Di sisi lain, pelaku usaha lokal mulai mengambil peran aktif dalam ekosistem tersebut. PT Tatar Sepang Alam Lestari telah menyampaikan Letter of Intent (LoI) kepada PT Berdikari untuk bergabung dalam pengembangan HAT di NTB.
Direktur PT Tatar Sepang Alam Lestari, Heru Purnawirawan, menyatakan kesiapan perusahaan untuk memperkuat hilirisasi melalui pembangunan rumah potong hewan unggas (RPHU) serta penguatan rantai pasok lokal.
“Kami melihat ini sebagai peluang besar. Dengan adanya ekosistem HAT, pelaku usaha daerah tidak hanya menjadi penonton, tetapi ikut tumbuh bersama. Kami siap membangun RPHU dan menjadi bagian dari rantai pasok yang kuat,” ujar Heru.
Sebagai bentuk komitmen, perusahaan tersebut berencana membangun RPHU dengan kapasitas 2.000 ekor per jam di atas lahan milik sendiri. Proses land clearing ditargetkan selesai dalam waktu dekat, sementara Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan akan melakukan reviu terhadap layout RPHU pada pekan berikutnya.
Komitmen penguatan hilirisasi ini juga sejalan dengan arahan Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman, yang menegaskan keberpihakan pemerintah kepada peternak rakyat.
“Kita gandengan tangan untuk rakyat Indonesia. Negara ini negara merdeka, saya mengabdi untuk rakyat, untuk peternak Indonesia. Kami akan perjuangkan, membela peternak, buktinya kami membentuk hilirisasi untuk peternak. Kita bangun hilirisasi. Nanti HET kita pertahankan,” ujar Mentan Amran dalam pertemuan koordinasi perunggasan bersama pelaku usaha perunggasan di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, beberapa waktu lalu.
Dengan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha, Kementerian Pertanian memastikan bahwa program hilirisasi tidak hanya meningkatkan produksi nasional, tetapi juga memperkuat posisi peternak rakyat sebagai tulang punggung ketahanan pangan Indonesia. (*)
