Please ensure Javascript is enabled for purposes of Kementerian Pertanian RI
Logo

Kementan Dorong BBIB Singosari Perkuat Koordinasi dan Akuntabilitas Layanan Peternakan

17/01/2026 09:14:00 Indra 176
Malang — Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB) Singosari memulai tahun 2026 dengan memperkuat koordinasi kerja lintas unit. Langkah ini bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan komitmen untuk memastikan setiap program peternakan yang dijalankan benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya peternak dan pelaku usaha.
Koordinasi kinerja yang digelar Kamis (15/1/2026) ini dihadiri seluruh unsur manajemen dan staf BBIB Singosari, serta difokuskan untuk menyusun arah kerja tahun 2026 secara terukur, terarah, dan berdampak langsung ke lapangan. Dengan perencanaan yang matang sejak awal tahun, BBIB Singosari memastikan bahwa kebijakan dan program dukungan Kementan dapat diimplementasikan secara efektif, mulai dari produksi bibit ternak unggul hingga dukungan terhadap ketersediaan susu nasional.
Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Nuryani Zainuddin, dalam arahannya menyampaikan apresiasi atas kinerja BBIB Singosari yang telah diakui secara nasional maupun internasional. “Capaian ini harus terus dijaga dan ditingkatkan, karena menjadi cerminan kualitas layanan dan tata kelola yang baik,” ujar Nuryani.
Selain itu, Nuryani juga menyoroti rekognisi internasional dari FAO terhadap BBIB Singosari atas perannya dalam kerja sama Selatan–Selatan. Menurutnya, pengakuan tersebut menjadi bukti bahwa praktik baik yang dikembangkan BBIB Singosari tidak hanya berdampak di tingkat nasional, tetapi juga memberikan kontribusi pada pengembangan sektor peternakan secara global.
Sejumlah fokus dan target tahun 2026 turut dibahas dalam rapat tersebut. Di antaranya optimalisasi pemanfaatan aset hasil pembiayaan SBSN, pencapaian target Badan Layanan Umum (BLU) melalui pemanfaatan aset yang ada, penguatan Sistem Pengendalian Intern (SPI), serta kepatuhan pelaporan LHKPN paling lambat 31 Maret 2026. Selain itu, penyusunan laporan tahunan 2025 dan pencapaian target reformasi birokrasi juga menjadi perhatian utama.
Pengembangan unit usaha yang telah mendukung pasokan MBG juga diharapkan terus ditingkatkan, seiring dengan upaya penambahan populasi ternak guna memenuhi kebutuhan susu nasional. Dukungan dari KPPN Malang dalam rapat ini dinilai penting untuk memperkuat kualitas kinerja keuangan dan memastikan pengelolaan anggaran berjalan secara akuntabel dan transparan.
Sementara itu, Kepala BBIB Singosari Akbar menegaskan bahwa keberhasilan pencapaian target kinerja 2026 sangat bergantung pada kekompakan dan soliditas seluruh pegawai. “Sinergi antarunit kerja harus terus dijaga. Dengan saling mendukung dan bekerja sama, target yang telah ditetapkan dapat dicapai secara optimal,” tegas Akbar.
Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan penandatanganan Pakta Integritas, Komitmen Mewujudkan Zona Integritas, serta Komitmen Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik sebagai wujud nyata komitmen bersama dalam meningkatkan integritas dan kualitas pelayanan BBIB Singosari.
Kategori
WA Layanan Ditjen PKH