Kementan Pacu Hilirisasi Ayam Terintegrasi Melalui Kolaborasi BUMN dan Pemda NTB
Jakarta —Kementerian Pertanian (Kementan) mendorong penguatan usaha peternak rakyat melalui pengembangan industri ayam terintegrasi di Nusa Tenggara Barat (NTB). Program ini dijalankan melalui kerja sama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) bersama Pemerintah Provinsi NTB dengan dukungan pendanaan dari Danantara Indonesia.
Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) di kantor PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI), Jakarta, Senin (9/3/2026).
Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Agung Suganda, mengatakan program hilirisasi ayam terintegrasi menjadi langkah pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan (khususnya protein hewani) dan meningkatkan kesejahteraan peternak rakyat.
Ia mengungkapkan bahwa pemerintah sebelumnya telah melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) program hilirisasi ayam pada 6 Februari 2026 sebagai bagian dari percepatan implementasi program tersebut.
“Proyek hilirisasi ayam terintegrasi tidak hanya menyiapkan bangunan fisiknya saja seperti pabrik pakan, kandang-kandang, tetapi juga menyiapkan sistem dari hulu, budidaya hingga hilir yang dikelola oleh peternak rakyat. Karena itu kami memohon dukungan pemerintah daerah agar dapat bersinergi dengan pemerintah pusat sehingga proyek ini bisa segera direalisasikan,” kata Agung.
Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), Ghimoyo, menyatakan keterlibatan BUMN dalam program tersebut merupakan bagian dari mandat pemerintah untuk memperkuat stabilitas sektor pangan nasional, khususnya komoditas perunggasan.
“Pemerintah hadir untuk menjaga stabilitas sektor pangan, termasuk komoditas perunggasan. Melalui program hilirisasi ayam terintegrasi ini, kami berharap harga pakan maupun harga daging ayam di pasar dapat lebih terkendali sehingga memberikan kepastian bagi peternak sekaligus menjaga keterjangkauan bagi masyarakat,” ujar Ghimoyo.
Sementara itu, Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhamad Iqbal, mengatakan pemerintah provinsi siap mendukung penuh pengembangan industri ayam terintegrasi tersebut, termasuk dalam penguatan ekosistem produksi dan distribusi.
“Dengan program ini, NTB diharapkan dapat memproduksi DOC dan pakan sendiri. Walaupun dikelola pemerintah, kami berharap ini dapat memberikan semangat baru bagi para peternak di daerah,” kata Iqbal.
Ia menambahkan Pemerintah Provinsi NTB juga akan mendukung kelancaran distribusi melalui penguatan jalur logistik baik melalui transportasi laut maupun darat guna memastikan rantai pasok industri perunggasan berjalan optimal.
Kerja sama tersebut diharapkan menjadi langkah awal pengembangan kawasan industri perunggasan modern yang terintegrasi dari hulu hingga hilir, sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional serta meningkatkan kesejahteraan peternak di daerah.
