Kementan-Kemenimipas Berdayakan Warga Binaan Berwirausaha Unggas
Jakarta – Upaya memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendorong kemandirian ekonomi terus digencarkan melalui kolaborasi lintas lembaga. Sinergi ini melibatkan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Pertanian, serta Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Rakyat, dengan fokus pada pelatihan budidaya unggas.
Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara LPER dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan di Jakarta, Senin (6/4/2026). Kesepakatan ini menjadi landasan pelaksanaan program berbasis usaha yang menyasar warga binaan di lembaga pemasyarakatan.
Program ini dirancang tidak hanya untuk mendukung ketahanan pangan nasional, tetapi juga membekali warga binaan dengan keterampilan ekonomi yang aplikatif. Langkah ini dinilai strategis di tengah tantangan global pada sektor pangan dan energi, sekaligus menjawab kebutuhan peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat.
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, menegaskan bahwa ketahanan pangan saat ini menjadi prioritas nasional. Karena itu, pemanfaatan lahan di lingkungan pemasyarakatan harus diarahkan untuk mendukung agenda tersebut.
Ia menekankan bahwa program pembinaan harus memberikan dampak nyata.
“Pengembangan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan bukan hanya sarana pembinaan, tetapi juga kontribusi terhadap ketahanan pangan nasional,” jelasnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian, Agung Suganda, menyampaikan bahwa subsektor peternakan memiliki potensi besar dalam memberdayakan warga binaan.
“Subsektor peternakan, khususnya unggas, relatif mudah diterapkan, adaptif, dan memiliki pasar yang terus tumbuh. Ini menjadi peluang nyata bagi warga binaan untuk memiliki usaha mandiri setelah bebas,” ujar Agung.
Ia juga menekankan pentingnya pembinaan yang berorientasi pada keterampilan praktis dan bernilai ekonomi. “Warga binaan perlu dibekali keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar. Dengan pelatihan yang tepat dan berkelanjutan, mereka dapat kembali ke masyarakat dengan kesiapan untuk bekerja maupun berwirausaha,” paparnya.
Dalam implementasinya, LPER berperan sebagai mitra pelaksana yang menyediakan pelatihan berbasis praktik, mulai dari budidaya unggas pedaging dan petelur, penguatan manajemen usaha, hingga membuka akses permodalan melalui jaringan perbankan dan asuransi.
Tak hanya itu, program ini juga mencakup pendampingan lanjutan bagi warga binaan setelah bebas, agar usaha yang dirintis dapat berkembang secara berkelanjutan.
Menurut Agung, meningkatnya kebutuhan produk unggas seperti daging ayam dan telur, terutama untuk mendukung program makan bergizi gratis (MBG) membuka peluang usaha yang besar di sektor ini.
“Kami mendorong agar pelatihan disusun berbasis kebutuhan pasar sehingga usaha yang dijalankan memiliki nilai ekonomi dan daya saing,” ungkapnya.
Di sisi lain, Ketua Umum LPER, Mulyadi Atma, menegaskan pentingnya kolaborasi dalam keberhasilan program ini.
“Program ini bertujuan meningkatkan keterampilan dan membuka peluang usaha bagi warga binaan setelah kembali ke masyarakat,” katanya.
Ia menambahkan, “Pembinaan harus memberikan bekal keterampilan produktif agar mereka mandiri dan berdaya saing,” pungkasnya.
