Prioritas Utama Sejahterakan Petani, Kementan Perkuat Konsolidasi Internal
Jakarta – Kementerian Pertanian (Kementan) terus memperkuat tata kelola organisasi serta memastikan setiap program pembangunan pertanian berjalan terukur dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan petani. Hal tersebut diwujudkan lewat pelaksanaan Rapat Kerja “Penguatan Sinergi, Komitmen dan Koordinasi Program Strategis untuk Akselerasi Kinerja BRMP yang Berintegritas” pada Rabu (25/2/2026) di Auditorium Gedung F, Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh pimpinan unit eselon I, antara lain Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal, serta para Kepala Badan di lingkup Kementerian Pertanian. Kehadiran para pimpinan ini menunjukkan komitmen kuat lintas unit dalam mendukung transformasi BRMP.
Dalam arahannya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa prioritas utama seluruh jajaran adalah meningkatkan kesejahteraan petani. “Tugas Anda adalah meningkatkan kesejahteraan petani. Untuk meningkatkan kesejahteraan itu, yang pertama harus dilakukan adalah meningkatkan planting index atau indeks pertanaman. Tingkatkan produktivitas di segala sektor. Nanti hasilnya akan terlihat dalam data BPS. Selain itu, tidak boleh ada lagi keluhan terkait harga, pupuk, hama, maupun yang paling fatal, PMK,” tegasnya. Ia menekankan bahwa seluruh program harus memberikan dampak nyata dan terukur.
Sementara itu, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Agung Suganda, memaparkan target produksi komoditas peternakan tahun 2026. Ditjen PKH ditargetkan memproduksi 514.000 ton daging sapi dan kerbau, 4,6 juta ton daging ayam, 7,3 juta ton telur, serta 894.000 ton susu. Untuk mendukung pencapaian tersebut, dialokasikan anggaran sebesar Rp1,2 triliun yang difokuskan pada lima fungsi utama: kesehatan hewan, pembibitan dan produksi ternak, pakan, kesehatan masyarakat veteriner (kesmavet), dan hilirisasi.
“Target ini tidak ringan, tetapi sangat mungkin dicapai apabila seluruh jajaran, termasuk BRMP, bekerja secara kolaboratif. Kunci utamanya ada pada penguatan ekosistem dari hulu hingga hilir serta pendampingan peternak secara konsisten,” ujar Agung. Ia menambahkan bahwa peran penyuluh dan kepala balai di daerah menjadi faktor penting dalam memastikan program berjalan efektif dan tepat sasaran.
Pada subsektor kesehatan hewan, anggaran diarahkan untuk pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis seperti PMK, African Swine Fever (ASF), dan Classical Swine Fever (CSF). Upaya ini dilakukan melalui bantuan vaksin serta penguatan peran 23 balai veteriner sebagai unit pelaksana teknis di daerah. “Kami memiliki kegiatan bantuan vaksin untuk penyakit hewan menular strategis. Karena itu, sinergi antara direktur wilayah, kepala balai veteriner, dan penyuluh sangat menentukan keberhasilan pengendalian di lapangan,” tegasnya.
Di bidang pembibitan dan produksi ternak, tahun 2026 difokuskan pada program pengembangan ayam petelur. Saat ini dialokasikan 44.000 ekor dan direncanakan meningkat hingga 600.000 ekor setelah adanya tambahan anggaran. “Program ayam petelur ini skalanya cukup besar. Kami membutuhkan dukungan BRMP, khususnya dalam pelaksanaan CP/CL (Calon Penerima/Calon Lokasi) agar bantuan tepat sasaran dan benar-benar meningkatkan produksi telur nasional,” jelas Agung.
Lebih lanjut, ia menjelaskan pengembangan proyek hilirisasi ayam terintegrasi untuk menjawab peningkatan kebutuhan daging ayam dan telur, terutama dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan proyeksi penerima mencapai 82,9 juta orang. Kebutuhan daging ayam diperkirakan mencapai 1,1 juta ton dan telur 700.000 ton. Untuk itu, dibangun ekosistem produksi baru di 30 provinsi, terutama di luar Pulau Jawa (kecuali Jawa Timur untuk GPS), dengan dukungan investasi Rp20 triliun pada sektor hulu–hilir serta pembiayaan KUR sekitar Rp50 triliun bagi peternak rakyat.
“Bapak Menteri mengarahkan agar kita membangun ekosistem produksi ayam dan telur baru di luar Jawa. Dengan konsep hilirisasi ayam terintegrasi, kita ingin seluruh provinsi mampu swasembada protein, khususnya daging ayam dan telur,” ujarnya. Ia optimistis kolaborasi lintas unit dan dukungan pembiayaan akan memperkuat ketahanan pangan nasional.
Tahap pertama proyek ini telah dimulai pada 6 Februari 2026 di enam provinsi, yakni Sulawesi Selatan, Jawa Timur (khusus GPS), Lampung, Gorontalo, NTB, dan Kalimantan Timur. Tiga provinsi, NTB, Lampung, dan Kalimantan Timur juga terintegrasi dengan program Global Environment Facility (GEF-8) dari Food and Agriculture Organization (FAO) yang mendukung pembangunan sistem pangan berkelanjutan. “Kami berharap model hilirisasi ayam terintegrasi yang dikolaborasikan dengan GEF-8 ini dapat menjadi role model dunia dalam pengembangan ekosistem protein hewani yang berkelanjutan,” pungkasnya.
Melalui penguatan sinergi lintas unit dan dukungan seluruh jajaran, Kementerian Pertanian optimistis target produksi dapat tercapai dan ketahanan pangan nasional semakin kokoh. Upaya ini sekaligus menjadi langkah nyata dalam membangun pertanian yang maju, mandiri, dan modern, serta meningkatkan kesejahteraan petani dan peternak secara berkelanjutan.
