Pengendalian PMK Diperkuat, Kementan Dorong Daerah Percepat Vaksinasi
Jakarta — Pemerintah memperkuat pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) untuk melindungi usaha peternak, terutama menjelang bulan puasa dan Iduladha. Langkah ini dilakukan melalui Sosialisasi Petunjuk Teknis (Juknis) Vaksinasi PMK Tahun 2026 yang digelar Kementerian Pertanian.
Sosialisasi dilaksanakan secara hybrid pada Rabu (21/1/2026) dan diikuti 874 peserta dari unsur pusat dan daerah, termasuk dinas peternakan dan kesehatan hewan provinsi serta kabupaten/kota, pejabat veteriner, hingga Tim Satgas PMK. Kementerian Pertanian menilai penyamaan pemahaman ini penting agar kebijakan vaksinasi berjalan seragam dan tepat sasaran di lapangan.
Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Agung Suganda, mengatakan peningkatan lalu lintas ternak dan kondisi cuaca menjadi faktor risiko yang harus diantisipasi bersama.
“Kita akan menghadapi puasa dan Iduladha, sehingga lalu lintas ternak akan semakin tinggi. Di tengah kondisi cuaca yang tidak baik-baik saja, kita semua harus mampu mengantisipasi dan memitigasi potensi risiko,” tegas Agung.
Menurut Kementerian Pertanian, pengendalian PMK berpengaruh langsung terhadap keberlanjutan usaha peternak. Penyakit yang tidak terkendali dapat menurunkan produktivitas ternak dan mengganggu pasokan protein hewani. Karena itu, pemerintah memastikan dukungan anggaran pengendalian penyakit pada 2026, termasuk untuk pengadaan vaksin dan obat.
Agung menegaskan pengendalian penyakit menjadi perhatian serius pemerintah.
“Pengendalian penyakit mendapatkan porsi yang cukup baik dan menjadi atensi Kementerian Pertanian. Penyediaan protein hewani tidak akan tercapai apabila penyakit masih muncul di lapangan dan tidak bisa kita kendalikan,” jelasnya.
Ia juga menekankan bahwa vaksinasi PMK merupakan strategi utama yang harus dipercepat di daerah dengan risiko kasus tinggi.
“Vaksin merupakan strategi utama pengendalian penyakit, terutama di daerah yang memiliki potensi peningkatan kasus. Arahan Bapak Menteri jelas, daerah yang masih lambat agar segera melakukan percepatan,” tegasnya.
Direktur Kesehatan Hewan Ditjen PKH, Hendra Wibawa, menjelaskan strategi pengendalian dilakukan secara bertahap berbasis zonasi.
“Saat ini terdapat sembilan provinsi yang masuk zona pemberantasan, 20 provinsi zona pengendalian, dan sembilan provinsi zona pencegahan atau wilayah tanpa kasus PMK,” jelas Hendra. Ia menambahkan vaksinasi tahap pertama dilaksanakan Januari–Maret dan diulang enam bulan kemudian pada Juli–September, dengan total alokasi vaksin tahun 2026 sebanyak empat juta dosis.
Dari sisi daerah, Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, Indyah Aryani, mengatakan dukungan pemerintah pusat sangat membantu pengendalian PMK di lapangan.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Kementan atas support yang luar biasa. Alhamdulillah, vaksin PMK sudah tersedia dan operasional pelaksanaannya akan kami sosialisasikan kepada kabupaten dan kota,” ujarnya.
Kementerian Pertanian menegaskan penguatan vaksinasi PMK ini ditujukan untuk menekan risiko penyakit di tingkat peternak, menjaga kesehatan ternak, serta memastikan produksi dan distribusi protein hewani nasional tetap terjaga.
