• 18 Februari 2025, 07:25 WIB
• /
• Dilihat 322 kali
• /
• humaspkh

Yogyakarta – Kementerian Pertanian (Kementan) menegaskan bahwa tiga program prioritas Presiden—swasembada pangan, program makan bergizi gratis (MBG), dan hilirisasi—harus mendapat dukungan penuh dari semua pihak. Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH), Agung Suganda, pada Musyawarah Nasional (Munas) dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Paramedik Veteriner dan Inseminator Indonesia (Paravetindo) yang digelar di Yogyakarta (17/2).

Sebagai langkah strategis, Kementerian Pertanian telah menyusun peta jalan peningkatan produksi susu dan daging nasional. Pemerintah juga telah mengundang investasi subsektor peternakan, dengan komitmen dari 143 calon investor untuk mendatangkan 1,2 juta ekor sapi perah dan 80 investor untuk 800 ribu ekor sapi pedaging dalam lima tahun ke depan. Selain itu, telah diusulkan 29 lokasi sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) guna mempercepat peningkatan produksi.

Dalam kesempatan tersebut, Agung Suganda mengapresiasi kontribusi anggota Paravetindo dalam menangani dan mengendalikan wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

“Upaya bersama kita telah membuahkan hasil signifikan dengan menurunnya kasus dan kematian akibat PMK. Namun, kita tidak boleh lengah. Vaksinasi harus terus kita lakukan secara masif dan terstruktur untuk membentuk kekebalan komunal pada ternak,” tegasnya.

Untuk mempercepat pengendalian PMK, pemerintah menerapkan strategi vaksinasi berbasis zonasi dengan pendekatan “Serentak Terpadu”. Targetnya adalah mencakup populasi ternak yang rentan di berbagai wilayah, dengan kebutuhan vaksin mencapai 10,1 juta dosis pada tahun 2025.

“Kita semua harus berperan aktif dalam pencapaian target ini, termasuk dalam pelaporan realisasi vaksinasi melalui iSHIKNAS agar data yang kita miliki benar-benar akurat,” kata Agung.

Dalam Munas ini, Agung mengajak anggota Paravetindo untuk berperan lebih aktif dalam pengendalian penyakit hewan menular strategis, pelaksanaan inseminasi buatan secara mandiri, serta edukasi kepada peternak mengenai manajemen pemeliharaan dan reproduksi ternak.

“Kami juga tengah menyusun Peraturan Menteri Pertanian terkait Jasa Perkawinan Ternak agar paramedik veteriner memiliki payung hukum dalam pelayanan inseminasi buatan,” ujarnya.

Saat ini, jumlah anggota Paravetindo mencapai lebih dari 7.600 orang, terdiri dari ASN dan non-ASN. Mereka tersebar di seluruh Indonesia dan menjadi garda terdepan dalam meningkatkan produktivitas ternak dan ketahanan pangan nasional.

Melalui Munas dan Rakernas ini, Paravetindo diharapkan mampu merumuskan kebijakan dan program kerja yang selaras dengan visi besar Indonesia Maju 2045.

“Sinergi antara pemerintah, akademisi, sektor swasta, dan peternak sangat diperlukan untuk mempercepat swasembada protein hewani dan mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan,” tutup Agung Suganda.