Siap Maksimalkan Potensi Peternakan Lokal, Kementan Dukung Ide Gubernur Kepri
Jakarta — Kementerian Pertanian (Kementan) berkolaborasi strategis dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) untuk memperkuat ketahanan pangan berbasis protein hewani. Langkah ini merupakan bagian dari upaya nasional dalam memperluas akses protein hewani, sekaligus menjaga stabilitas pasokan dan harga komoditas peternakan di wilayah Indonesia.
Dalam pertemuan yang dilaksanakan di Kantor Pusat Kementan Jakarta, Selasa (11/11/25), Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, menyampaikan bahwa kondisi geografis Kepri menjadi tantangan tersendiri dalam pemenuhan kebutuhan pangan dan pengendalian inflasi. “Sebagian besar kebutuhan pokok masyarakat Kepri masih didatangkan dari luar daerah. Karena itu kami terus memperkuat konektivitas antarwilayah, sekaligus mengembangkan potensi ekonomi lokal, termasuk peternakan sapi di kabupaten-kabupaten,” ujarnya.
Gubernur juga menekankan pentingnya kolaborasi pusat dan daerah dalam menjamin keberlanjutan produksi pangan, terutama di wilayah perbatasan. “Kami di Kepri siap berkolaborasi agar pembangunan peternakan bisa mendorong kesejahteraan Masyarakat. Potensi Kepri, khususnya di Natuna, Anambas, dan Bintan, sangat memungkinkan untuk dikembangkan menjadi sentra-sentra peternakan rakyat, serta membuka peluang investasi agar kemandirian pangan ini bisa terwujud,” katanya.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Agung Suganda, menjelaskan bahwa pemerintah saat ini sedang menyiapkan program investasi besar untuk membangun ekosistem perunggasan nasional di 28 provinsi di luar Pulau Jawa. Program ini merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian bersama BUMN dalam rangka menekan disparitas harga telur dan daging ayam, serta mendukung program Makan Bergizi Gratis.
“Pemerintah akan membangun ekosistem peternakan ayam pedaging dan petelur yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Investasi ini akan dilakukan di 12 provinsi tahap pertama pada 2026, dan Kepulauan Riau menjadi salah satu daerah potensial untuk tahap berikutnya,” jelas Agung.
Selain itu, pemerintah tengah mengusulkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Peternakan untuk peternak rakyat, baik sektor unggas maupun sapi. “Kita mengusulkan kredit ini, subsidi atau bunganya yang dibebankan kepada debitor dalam ekonomi peternak rakyat, baik unggas maupun sapi, itu 3%, dan pembayarannya, juga tergantung oleh komoditasnya,” kata Agung.
Selain unggas dan sapi, Kepulauan Riau juga menjadi salah satu lokus pengembangan peternakan babi. Pemerintah bersama pelaku usaha akan membangun peternakan babi modern di Pulau Bintan yang akan menjadi sentra produksi daging babi nasional sekaligus sumber bibit untuk wilayah timur Indonesia. “Kerja sama ini sudah dalam tahap finalisasi. Singapura akan meninjau langsung untuk memastikan kesesuaian dengan standar kesehatan hewan internasional,” terang Agung.
Melalui sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, pengembangan peternakan di Kepulauan Riau diharapkan menjadi model ketahanan pangan pulau-pulau kecil dan perbatasan. “Dengan konektivitas yang semakin baik dan dukungan kebijakan nasional, kami optimistis Kepri bisa mandiri dalam protein hewani, bahkan menjadi penopang protein hewani untuk wilayah sekitarnya,” pungkas Agung Suganda.
