• 17 Mei 2016, 16:31 WIB
• /
• Dilihat 1485 kali

Yogyakarta (14/5)_ Dalam rangka meningkatkan sinergitas peran stakeholder, assosiasi dan akademisi dalam mendukung pembangunan peternakan dan kesehatan hewan di Indonesia, Dirjen PKH (Peternakan dan Kesehatan Hewan) Dr. Ir. Muladno, MSA hadir dan memberikan arahan dalam acara Seminar Nasional “Revitalisasi Kebijakan Peternakan” yang diselenggarakan oleh Fakultas Peternakan Universitas Gajah Mada (UGM) tanggal 14 Mei 2016 di di Auditorium Drh. R. Soepardjo Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada (Fapet UGM) Yogyakarta.

Dalam kesempatan ini, Dr. Ir.  Muladno, MSA. menyampaikan paparannya terkait kebijakan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan saat ini yaitu dengan menggunakan pola pendekatan kawasan atau Sentra Peternakan Rakyat (SPR) dengan tujuan untuk mencapai jalan menuju peternak yang berdaulat.

“Dengan pola pendekatan SPR, kita bersama-sama mengajak peternak untuk berdaulat”, ujar Muladno.

Dalam seminar ini terjadi diskusi menarik antara mahasiswa dengan Dirjen PKH. Dirjen PKH selanjutnya juga menjelaskan kebijakan pemerintah yang terkait dengan asuransi ternak. “Asuransi peternakansesuai amanah Undang Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani” ungkap Muladno. “Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melindungi usaha tani yang dilakukan oleh Petani, termasuk peternak skala usaha kecil” tambahya.

Dirjen PKH juga menjelaskan bahwa usaha peternakan memiliki karakteristik resiko yang dapat terjadi sewaktu-waktu dan dapat mempengaruhi kemampuan finansial peternak yaitu pada saat terjadi kehilangan dan kematian sapi.  Dalam upaya mengatasi resiko usaha peternakan tersebut, maka Ditjen PKH bersama dengan Bank Indonesia terus memfasilitasi pemberian asuransi ternak sapi.

Keuntungan dengan adanya asuransi ternak ini, jika terjadi kematian atau kehilangan sapi, peternak akan mendapat pembayaran klaim dari asuransi sebagai modal untuk pembelian sapi pengganti, sehingga dapat mengembalikan kemampuan keuangan peternak dalam melanjutkan usahanya kembali dan pembayaran kewajiban sebagai peserta asuransi tetap terjaga. Bila peternak tidak memiliki asuransi, resiko ditanggung peternak sendiri yang nantinya mempengaruhi kemampuan keuangan peternak, sehingga kesulitan untuk beternak kembali.

“Kita ajak peternak untuk ikut asuransi ternak guna menjaga keberlangsungan usahanya”, ungkap Dirjen PKH.

Dirjen PKH juga menyampaikan kebijakan pemerintah terkait kebijakan ekonomi jilid IX, dimana salah satunya adalah stabilisasi pasokan dan  harga daging, kebijakan ini didasari kebutuhan daging sapi dalam negeri yang terus meningkat dari tahun ke tahun dengan harga daging di Indonesia lebih tinggi dibandingkan negara-negara di ASEAN. Sehingga Presiden harus menetapkan langkah dalam mengendalikan dan menstabilkan harga.

Ditjen PKH telah melakukan langkah-langkah dalam meningkatkan produksi daging sapi dalam negeri. Upaya peningkatan populasi, pengembangan logistik dan distribusi, perbaikan tata niaga sapi dan daging sapi, dan penguatan kelembagaan melalui Sentra Peternakan Rakyat (SPR) merupakan beberapa langkah upaya yang dilakukan.  Upaya- upaya tersebut memerlukan waktu sehingga perlu dibarengi pasokan dari luar negeri untuk menutupi kebutuhan produksi daging yang memang belum dapat dipenuhi oleh peternak dalam negeri. 

Melalui kegiatan seperti ini diharapkan ada masukan dan sumbang saran dari kalangan akademisi baik dosen maupun mahasiswanya, juga stakeholder di sub sektor peternakan untuk untuk penyempurnaan kebijakan pemerintah terutama yang terkait dengan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan. Muladno beranggapan bahwa mahasiswa yang dalam hal ini sebagai agent of change dapat berperan dalam mendukung revitalisasi kebijakan peternakan dan kesehatan hewan.

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fapet UGM, Prof. Budi Guntoro S.Pt, M.Sc, Ph.D. dalam sambutannya menyampaikan bahwa peran perguruan tinggi dituntut dapat memperluas peran konvensionalnya yang bukan hanya sebagai pencetak tenaga ahli dan kaum terpelajar semata, namun juga perlu dikembangkan menjadi institusi penghasil ilmu pengetahuan dan pemecah masalah atas kompleksitas persoalan khususnya dibidang peternakan. Budi Guntoro juga berharap lulusan dari Universitas Gajahmada kedepannya akan semakin banyak yang diterima dan bisa mengabdikan ilmunya bagi pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan.

“Kita berharap lulusan Fapet UGM kedepannya banyak yang mengabdikan ilmunya bagi pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan”, ungkap Budi Guntoro.

Diskusi dengan mahasiswa dilanjutkan pada malam harinya bersama dengan Dosen-dosen Fapet UGM dan para Asosiasi bidang Peternakan yang ada di Yogyakarta. Pada sessi diskusi ini, para peserta antusias memberikan masukannya terkait dengan kebijakan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan.

 

(Reno Sari, S.Pd., Yuliana Susanti, S.Pt., M.Si – Humas Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementan)