• 25 November 2018, 03:48 WIB
• /
• Dilihat 1275 kali

Jakarta (25/11/2018),- Sejumlah Assosiasi Peternakan menyayangkan adanya Petisi Ragunan yang menyangsikan kinerja Kementerian Pertanian. 

Ki Musbar selaku Presiden Peternak Layer Nasional, sangat menyayangkan keluarnya petisi ragunan yang dinilainya sangat tidak bijak. Misalnya saja, dalam Petisi tersebut disampaikan bahwa pemerintah tidak berpihak karena di sisi hulu pemerintah memaksa untuk harga mahal dengan berbagai kebijakan, tetapi di bagian hilir, harga sesuai mekanisme pasar. Dalam Petisi tersebut juga disebutkan Pemerintah mengatur kebijakan di hulu, tapi di hilirnya tidak pernah diatur. 

Menurut Ki Musbar hal tersebut tidaklah benar, sejak tahun 2015 sampai saat ini, peternak sudah bekerjasama dengan Kementan dan Kemendag dengan kebijakan dari sisi hulu dan hilir. “Puncaknya adalah dengan keluarnya Permentan No 32 Tahun 2017 tentang Penyediaan, Peredaran dan Pengawasan Ayam Ras dan telur Konsumsi, dan hasilnya sudah dirasakan oleh peternak saat ini, setelah beberapa tahun sebelumnya peraturan ini belum ada”, ungkapnya. 

Ia katakan bahwa ini adalah prestasi utama dari Kementan yang mengatur investasi di sektor hulu dan hilir. Selanjutnya, pengaturan tentang harga juga telah dilakukan oleh Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan. 

Ia katakan bahwa kebijakan Kementerian Pertanian terkait perunggasan saat ini sudah on the track dan kondusif sejak tahun 2016. “Kita peternak layer sudah merasakan dampak dari kebijakan tersebut”, ungkapnya. Mencermati adanya keterlibatan asosiasi peternak layer yang ikut andil dalam petisi tersebut adalah di luar sepengetahuan kami dan kami tidak tahu sepak terjang dan keabsahan organisasi tersebut, karena asosiasi peternak layer yang sah saat ini ada 3 asosiasi dan 1 koperasi, yaitu: Pinsar Indonesia, Pinsar Petelur Nasional dan Paguyuban Peternak Rakyat Nusantara, serta Koperasi Peternak Putra Blitar. 

Selanjutnya secara terpisah, Suwardi selaku Ketua Asosiasi Pinsar Petelur Nasional Kendal dan sekitarnya menyatakan bahwa pihaknya tidak ikut hadir dan tidak menyetujui adanya petisi tersebut. “Kami tidak ada yang hadir, maka apabila kemarin ada perhimpunan peternak layer nusantara kendal itu bukan kami”, tandasnya.

“Kami justru mengucapkan terima kasih kepada Bapak Mentan dan Bapak Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, selalu hadir ditengah-tengah saat kami kesulitan dengan membantu mencari jalan keluar untuk memenuhi kebutuhan pakan ternak, sehingga peternakan layer dapat terus berjalan”, ucap Suwardi. “Bahkan setiap saat kami mendapatkan permasalahan di Blitar, Kendal dan sekitarnya, Bapak Mentan Andi Amran Sulaiman menginstruksikan Respon Cepat terhadap permasalahan yang ada. Selanjutnya, Dirjen PKH beserta stafnya dengan sigap hadir di tengah-tengah kami untuk ikut mencarikan solusi”, tambahnya. 

“Kami menyayangkan adanya upaya penggiringan opini publik yang masih meragukan kinerja Kementan karena selam ini Bapak Mentan telah gigih memperjuangkan agar peternak rakyat tetap bisa eksis. “Tentunya kami menolak Petisi tersebut karena pada intinya kami tidak ingin kerja nyata ini di politisasi”, ujarnya.

Sementara itu, Ade M. Zulkarnain selaku Ketua Umum Himpunan Peternak Unggas Lokal Indonesia (Himpuli) menilai bahwa Petisi tersebut kurang tepat. “Harusnya kita sebagai pelaku usaha bersama-sama fokus membangun negeri ini, tidak ricuh sendiri-sendiri dan saling tuding yang justru membuat iklim usaha tidak kondusif”, ujar Ade.

Menurut Ade, dalam acara Petisi Ragunan tidak ada perwakilannya satu pun dari Himpuli yang hadir. Alasannya, para peternak unggas local saat ini lebih fokus dalam mengembangkan usahanya sekaligus mensukseskan program Bekerja (Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera) Kementan. Ia katakan bahwa sejak pertengahan tahun 2018 sampai saat ini, Himpuli bersama-sama dengan peternak unggas lokal fokus mendukung program Pemerintah untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan Rumah Tangga Miskin (RTM)

“Assosiasi kami sangat berterimakasih terhadap upaya Kementan dalam meningkatkan pemberdayaan peternak lokal”, kata Ade. “Kami berharap unggas lokal dapat menjadi tuan rumah di negeri sendiri, yang memberikan kontribusi minimal 25% dari total produksi unggas nasional”, tambahnya. “Mari sama-sama kita bersinergi membangun negeri dengan aksi nyata di sub sektor peternakan, tidak sekedar berpolemik”, tukasnya.

Senada dengan Ade, Singgih Januratmoko selaku Ketua Umum Pinsar (Perhimpunan Insan Perunggasan) Indonesia juga menyampaikan terima kasih atas kinerja nyata Kementan yang mampu menstabilkan harga ayam broiler hidup (live bird) di atas harga pokok produksi (HPP), sehingga tidak terlalu fluktuatif selama tahun 2018. Selain itu, Menurutnya Kementan juga telah berhasil menjaga keseimbangan antara supply-demand melalui pengaturan alokasi Grand Parent Stock (GPS) ayam broiler. “Jadi tidak diragukan lagi kesungguhan Kementan saat ini dalam membangun pertanian, khususnya peternakan di Indonesia”, ucapnya.

Demikian halnya dengan Rofi Ketua PPRN (Paguyuban Peternak Rakyat Nasional) Blitar yang menyatakan bahwa perwakilannya tidak ada yang hadir dalam petisi yang dibuat Pataka. “Kami peternak Blitar sudah bertahun-tahun mencari nafkah dengan usaha ternak ayam petelur, terima kasih kepada Bapak Menteri Pertanian dan jajaranya yang selalu berusaha membantu peternak untuk terus hidup dan berkesempatan mencari nafkah serta membantu memajukan bangsa”, ujarnya.

Sementara itu, Kholiq yang mewakili Peternak Malang dan Asosiasi Pinsar/Organisasi Petelur Nasional  menyampaikan bahwa perwakilannya juga tidak ada yang hadir dalam Petisi Pataka. “Jadi apabila ada kelompok-kelompok yang mengatasnamakan organisasi peternak layer Malang, itu bukan dari kelompok kami”, ungkapnya.

“Kami berterima kasih kepada Bapak Mentan beserta jajarannya yang melakukan tindakan membantu peternak dengan berbagai cara agar peternakan layer kelompok kami di Malang tetap eksis”, ujarnya menambahkan.

“Kami lihat sendiri, bagaimana upaya Bapak Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan atas instruksi Bapak Mentan yang selalu kerja keras sampai tidak mengenal waktu bahkan sampai jam 11 malam masih kerja memperjuangkan agar peternak rakyat tetap bisa bertahan. “Untuk itu, kami dari kelompok peternak Malang menolak semua pembusukan/statement yang tidak menghargai hasil kinerja Kementan yang pada kenyataanya telah bekerja keras untuk melindungi peternak”, pungkasnya.

Contact Person:
Ir. Sugiono, MP (Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian).