• 08 Juni 2025, 14:28 WIB
• /
• Dilihat 15 kali
• /
• adminpemberitaan

Jakarta — Dalam upaya meningkatkan produksi daging dan susu nasional, Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH), melaksanakan audiensi dengan Wakil Menteri Transmigrasi di Kantor Kementerian Transmigrasi (Kementrans), Jakarta, 5 Juni 2025. Pertemuan ini menjadi langkah untuk mengoptimalkan pemanfaatan kawasan transmigrasi dalam pengembangan peternakan nasional, khususnya pada lokasi yang potensial seperti di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Sinergi antara Kementan dan Kementrans ini selaras dengan Asta Cita dalam mendukung swasembada pangan di bidang peternakan melalui Program Peningkatan Produksi Daging Sapi dan Susu Sapi (P2SDN) yang dicanangkan Kementerian Pertanian masuk pada Perpres No 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029.

Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi, menyambut baik inisiatif tersebut dan menegaskan dukungan Kementerian Transmigrasi terhadap percepatan program P2SDN.

“Kami sangat mendukung pengembangan peternakan berbasis kawasan transmigrasi sebagai bagian dari upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kami menginginkan kerjasama konkrit dalam pengembangan swasembada pangan. Semoga bisa menjadi legacy untuk kita semua dalam memberikan kontribusi sesuai dengan visi presiden,” jelasnya.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Agung Suganda, menjelaskan bahwa Kementerian Pertanian saat ini tengah menjalankan Program P2SDN untuk menekan ketergantungan terhadap impor.

“Dua komoditas utama yang masih mengalami defisit adalah daging sapi dengan defisit 52% dan susu mencapai 79%. Melalui program P2SDN, kami mendorong keterlibatan swasta dan memanfaatkan lahan potensial, termasuk di kawasan transmigrasi,” ungkap Agung.

Kementan mencatat hingga saat ini telah ada 196 pelaku usaha yang menyatakan komitmen mendatangkan sapi perah, serta 84 pelaku usaha untuk mendatangkan sapi pedaging. Salah satu inisiatif yang tengah dikembangkan adalah program yang akan menjadi pilot project nasional pengembangan peternakan sapi di NTT.

“Kami berharap Kementerian Transmigrasi dapat mendukung kegiatan ini di wilayah NTT sebagai titik awal implementasi. Kami siap untuk segera menindaklanjuti,” ujarnya.

Harapannya dari sinergi antar Kementerian ini dapat menjadi model nasional dalam pengembangan peternakan sapi yang berkelanjutan, berbasis masyarakat, dan mendukung ketahanan pangan Indonesia