• 18 Agustus 2015, 14:51 WIB
• /
• Dilihat 1518 kali

Surabaya (30/072015)_ Bertempat di Convetion Hall Grand City Convex, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Muladno gelar Workshop Revitalisasi Peran Asosiasi Dalam Mendukung Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan. Penyelenggaraan workshop ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan wawasan bagi para asosiasi terhadap perlunya sinergitas peran masing-masing asosiasi dalam mendukung pembangunan peternakan dan kesehatan hewan secara nasional.

Acara kegiatan workshop dihadiri oleh perwakilan dari asosiasi yang bergerak di sektor peternakan dan kesehatan hewan. Asosiasi bidang peternakan dan kesehatan hewan sangat antusias hal ini dibuktikan dengan membludaknya peserta.  Muladno menyampaikan bahwa jumlah asosiasi bidang  terus bertambah, seiring dengan perkembangan industri peternakan dan kesehatan hewan di Indonesia.

Pada workshop tersebut dihadirkan 3 (tiga) narasumber.  Narasumber pertama yakni Kementerian Hukum dan HAM dengan materi, “Legalitas operasional asosiasi di Indonesia” menjelaskan secara rinci peraturan Menteri Hukum dan HAM RI nomor 06 tahun 2014 tentang pengesahan badan hukum perkumpulan;

Narasumber kedua dari Komisi Pemberantasan Korupsi dengan materi, “Asosiasi dalam mendukung Good Governance guna mewujudkan sasaran pembangunan peternakan dan kesehatan hewan” menyampaikan bahwa saat ini KPK juga turut  berkontribusi dalam perannya sebagai fungsi pengawasan memberikan rekomendasi kepada kementerian terkait di bidang pangan dalam rangka mendukung kedaulatan pangan. Melalui Badan Litbangnya, KPK telah melakukan pemantauan di titik strategis rantai pangan atau di titik tertentu yang menjadi rawan kecurangan;

Selanjutnya narasumber ketiga dari Kementerian Dalam Negeri dengan  materi, “Peran Kementerian Dalam Negeri Membina Asosiasi dalam Mendukung Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan” menyampaikan pembinaan kepada pemerintah daerah untuk mendorong kelembagaan peternak guna menumbuhkembangkan peran strategisnya dalam pembangunan nasional serta kesadaran akan hak dan kewajibannya dalam mewujudkan ketertiban.

 

 

Sumber :Reno Sari, SPd, TitikTriaryWijaksani, SPt-Sub Bagian Kerjasama dan Humas