• 06 Desember 2023, 07:41 WIB
• /
• Dilihat 344 kali
• /
• humaspkh

Jakarta,- Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan mengundang para pelaku usaha membahas isu perunggasan nasional terkini. Rendahnya harga ayam hidup/livebird (LB) di tingkat peternak pada beberapa daerah di Indonesia menjadi topik bahasan utama dalam pertemuan yang diselenggarakan di Kantor Pusat Kementerian Pertanian (6/12).

“Kami mengharapkan masukan dari para pelaku perunggasan, asosiasi, dan Kementerian atau Lembaga terkait lainnya agar hasil pertemuan ini dapat menjadi solusi terbaik untuk perunggasan nasional kedepan, dan dari diskusi ini masing-masing kita mengetahui apa tugas dan perannya.” ujar Direktur Jenderal PKH, Nasrullah.

Nasrullah menambahkan bahwa pertemuan tersebut merupakan lanjutan dari pertemuan Koordinasi Perunggasan sebelumnya (28/11). Pada kesempatan kali ini, pertemuan dilaksanakan secara hybrid (online dan offline) dan dipimpin oleh Tenaga Ahli Menteri Pertanian Bidang Hilirisasi Produk Peternakan, Ali Agus.

Ali Agus menyampaikan bahwa dalam mendiskusikan isu perunggasan, perlu disepakati formulasi penanganan yang sifatnya jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang yang terukur. Menurutnya, pengelompokkan cara atau metode penanganan persoalan perunggasan didasarkan pada peran masing-masing pihak.

“Ada pendekatan teknis budidaya yang mana adalah ranahnya para pelaku usaha, kemudian pendekatan bisnis dimana pemerintah tidak bisa intervensi, selanjutnya pendekatan non teknis yakni regulasi, yang bisa dilakukan oleh pemerintah”, jelasnya.

Hadir dalam kesempatan tersebut, Perwakilan Satgas Pangan Mabes Polri, Kombes Pol Hermawan yang sepakat bahwa langkah untuk stabilisasi perunggasan nasional, perlu dirumuskan dan dibagi menjadi tiga tahapan yaitu jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

“Yang menjadi poin penting adalah pembenahan regulasi yang mengakomodir kepada kepentingan semua peternak baik mandiri maupun integrator”, tambahnya.

Senada dengan Ali Agus, Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak Ditjen PKH, Agung Suganda menyampaikan bahwa ada beberapa langkah dalam upaya stabilisasi perunggasan nasional. Langkah ini terbagi menjadi tiga tahapan yaitu jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

"Dalam program jangka pendek, perlu mengoptimalkan data setting hatching report (SHR) sebagai acuan penyajian data supply dan demand aktual setiap minggu," kata Agung.

Berdasarkan basis data supply dan potensi demand mingguan tersebut, maka secara cepat dapat dilakukan tindakan antisipatif berupa pengendalian produksi ayam petelur FS melalui afkir dini parent stock (PS).

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Gabungan Perusahaan Pembibitan Unggas (GPPU), Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (Pinsar), Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional (GOPAN), perwakilan KPUN, perusahaan integrator dan mandiri.

Sebagai informasi, Ketua KPPU telah mengeluarkan rekomendasi kepada Menteri Pertanian (30/11) melalui Siaran Pers KPPU Nomor 65/KPPU-PR/XII/2023 terkait perbaikan usaha peternakan perunggasan ayam, yaitu tidak menerbitkan kembali surat edaran (SE) afkir dini dan cutting telur tetas karena belum efektif memperbaiki disparitas harga LB dan karkas, memanfaatkan kelebihan supply untuk program stunting dengan membeli ayam ras dari peternak mandiri, pemerintah memberikan intervensi penyediaan sapronak yang terjangkau dan tepat sasaran, serta terkait pemenuhan GPS, KPPU merekomendasikan dilakukan melalui mekanisme seleksi pasar atau kompetisi.