• 24 Oktober 2024, 19:01 WIB
• /
• Dilihat 101 kali
• /
• humaspkh

Jakarta, 24 Oktober 2024 – Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) menegaskan pentingnya upaya menjaga ketersediaan pangan bergizi sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya dalam Sidang Kabinet perdana telah menginstruksikan seluruh Kementerian dan Lembaga untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis, yang akan dimulai pada 2 Januari 2025. Program ini menyasar ibu hamil, balita, dan anak-anak sekolah di seluruh Indonesia.

Dalam webinar bertema "Menjaga Ketersediaan Pangan yang Bergizi, Tingkatkan Kesehatan Masyarakat", Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan yang diwakili oleh Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner, Nuryani Zainudin, menekankan peran penting subsektor peternakan dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis, serta kontribusinya terhadap pencapaian visi Indonesia Emas 2045.

Nuryani menjelaskan bahwa Kementan terus berupaya meningkatkan produksi pangan hewani, seperti daging, telur, dan susu. Meski Indonesia telah mencatat surplus pada komoditas daging ayam ras dan telur ayam ras, ia mengakui bahwa negara masih mengalami defisit pada komoditas daging sapi dan susu. Untuk mengatasi defisit ini, Kementan menargetkan penambahan populasi satu juta ekor sapi pedaging dan satu juta ekor sapi perah hingga tahun 2029.

"Upaya ini selaras dengan misi besar Presiden kita untuk mewujudkan Indonesia Emas pada tahun 2045 di mana kemandirian pangan menjadi salah satu pondasi yang sangat penting bagi kita semua menuju bangsa yang berdaulat dan sejahtera," ujar Nuryani, Kamis (24/10).

Lebih lanjut, Nuryani mengungkapkan bahwa Ditjen PKH Kementan telah mengidentifikasi sekitar 1,5 juta hektar lahan potensial yang siap dikembangkan sebagai kawasan peternakan. Selain itu, pemerintah fokus pada lima modal dasar untuk memperkuat sektor peternakan, yaitu penyediaan lahan, infrastruktur, mekanisasi dan digitalisasi, importasi ternak dan material genetik, serta penguatan kebijakan dan regulasi. Dengan langkah-langkah ini, pemerintah berharap dapat mempercepat pencapaian kemandirian pangan serta memastikan keberlanjutan sektor peternakan dalam jangka panjang.

Tidak hanya soal ketersediaan, Kementan juga menekankan pentingnya keamanan dan mutu pangan hewani. Nuryani menegaskan bahwa pangan asal hewan harus memenuhi standar ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal), dan Kementan terus berupaya memastikan bahwa produk-produk seperti daging, susu, dan telur yang beredar di pasar memenuhi standar tersebut.

Dalam webinar tersebut, Direktur Ketersediaan Pangan dari Badan Pangan Nasional, Indra Wijayanto, juga menyoroti bahwa pangan adalah kebutuhan dasar dan hak asasi manusia yang harus tersedia di seluruh wilayah Indonesia. Ia menegaskan pentingnya kedaulatan pangan melalui tiga aspek utama: ketersediaan pangan yang cukup, akses yang terjangkau, serta pemanfaatan pangan yang optimal dalam gizi masyarakat, guna menciptakan populasi yang aktif dan produktif.

“Makanan yang sehat adalah makanan yang bergizi, seimbang, bermanfaat bagi tubuh, tidak menimbulkan penyakit/gangguan fungsi organ tubuh dan aman,” jelas Indra.

Baik Nuryani maupun Indra berharap webinar ini dapat memperkuat komitmen semua pihak terkait untuk menjaga ketersediaan pangan yang bergizi, aman, dan terjangkau, demi menciptakan masyarakat Indonesia yang lebih sehat dan sejahtera.