• 28 November 2024, 07:38 WIB
• /
• Dilihat 153 kali
• /
• humaspkh

Jakarta — Pemerintah akan mulai mengimplementasikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Januari 2025. Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman mendukung penuh pelaksanaan program MBG yang digagas oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

“Programnya sangat bagus. Semoga generasi muda terpenuhi gizinya karena ini sangat berpengaruh untuk tumbuh kembangnya. Saya rasa program makan bergizi gratis juga tepat sasaran untuk masyarakat yang membutuhkan,” ujar Mentan Amran di Kantor Kementan Jakarta beberapa waktu lalu (28/10).

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa nantinya setiap satuan unit pelayanan dalam MBG, akan melayani sekitar 3.000 anak, dengan tambahan ibu hamil dan ibu menyusui. Pernyataan ini disampaikan Dadan dalam keynote speech pada acara Nutrition Livestock Forum 2024 yang bertema "Pemenuhan Gizi Protein Hewani untuk Anak Bangsa", yang berlangsung di Auditorium Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Kamis (28/11).

Dadan menekankan pentingnya kebutuhan bahan pangan asal ternak dalam mendukung kelancaran program tersebut. Menurutnya, jumlah bahan pangan yang dibutuhkan dalam MBG ini akan sangat besar. Sebagai contoh, untuk menyuplai daging ayam bagi 3.300 orang, dibutuhkan sekitar 350 kilogram ayam, sementara untuk memenuhi kebutuhan telur bagi jumlah yang sama, diperlukan 3.300 butir telur.

Badan Gizi Nasional juga merencanakan untuk menciptakan pola konsumsi telur secara serentak di seluruh Indonesia.

"Dan itu saya yakin belum pernah terjadi dalam sejarah Republik Indonesia, 82,9 juta telur akan dimakan bersamaan dalam waktu satu hari," ungkap Dadan.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) Kementerian Pertanian, Agung Suganda, menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh pemenuhan kebutuhan pangan hewani dalam MBG. Ia menegaskan bahwa para peternak Indonesia, dari skala besar hingga kecil, siap memenuhi kebutuhan untuk program ini.

"Alhamdulillah untuk daging ayam, telur kita sudah cukup, dan bahkan kita berlebih, saatnya lah sekarang ini bisa terserap untuk program ini maupun juga yang kebutuhan berikutnya,“ kata Agung.

Namun, Agung mengakui bahwa Indonesia masih bergantung pada impor untuk komoditas daging susu dan daging sapi. Terkait pemenuhan kebutuhan susu dan daging sapi, Kementan telah menyusun peta jalan untuk periode 2025-2029 yang bertujuan meningkatkan produksi dalam negeri.

"Saat ini, kami sedang melakukan persiapan untuk impor satu juta ekor sapi perah dan satu juta ekor sapi pedaging, sebagai upaya untuk meningkatkan produksi susu dan daging sapi domestik,Ini adalah langkah yang kami anggap perlu, mengingat keterbatasan produksi sapi perah dan sapi pedaging dalam negeri." ujar Agung. 

Agung juga menambahkan bahwa untuk mempercepat pengembangan peternakan nasional, pihaknya sedang melakukan revisi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan Dalam Hal Tertentu yang Berasal dari Negara atau Zona Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan.

"Kemudian kita juga sudah membantu menyiapkan lahan-lahan yang bisa digunakan untuk pengembangan peternakan sapi perah dan sapi berdaging, ini sedang kita diskusikan dengan investornya," katanya.

Namun, Agung mengingatkan bahwa tantangan utama dalam pengembangan subsektor peternakan bukan hanya soal ketersediaan lahan, melainkan juga bagaimana memastikan biaya pengelolaan lahan tersebut tetap terjangkau bagi investor.

"Perlu mencari cara agar pengelolaan lahan ini bisa lebih terjangkau, agar subsektor peternakan Indonesia lebih menarik lagi bagi investor," tutupnya.