• 13 Desember 2024, 20:28 WIB
• /
• Dilihat 294 kali
• /
• humaspkh

Jakarta – Empat Unit Kerja Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementerian Pertanian berhasil meraih penghargaan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dalam rangka Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) yang diperingati pada 9 Desember 2024. Penyerahan penghargaan dilakukan hari ini (13/12) di Kantor Pusat Kementerian Pertanian Jakarta.

Keempat unit kerja tersebut adalah Balai Veteriner Medan, Balai Veteriner Subang, Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Padang Mengatas, serta Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan Bekasi.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dalam sambutannya menyampaikan bahwa capaian ini merupakan hasil kerja keras seluruh pihak di lingkungan Kementan.

“Kita harus bisa membentengi para pegawai kita. Kalau kita berhasil membentengi pegawai, Kementan akan terhormat dan kita pun bisa memenuhi amanah Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai target swasembada pangan secepat-cepatnya,” ujar Mentan Amran.

Sementara itu, Inspektur Jenderal Kementan yang juga merupakan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terpilih, Setyo Budiyanto menyebutkan Inspektorat Jenderal akan secara konsisten melaksanakan pembudayaan antikorupsi bagi pegawai dan pimpinan di lingkungan Kementan.

“Kami secara konsisten melakukan pencegahan korupsi di lingkungan Kementan, antara lain dengan meningkatkan kesadaran, pemahaman dan pembudayaan antikorupsi serta menginternalisasi nilai-nilai antikorupsi bagi pimpinan dan seluruh pegawai di lingkungan Kementan,” jelas Setyo.

Penghargaan WBK diberikan sebagai bagian dari program Reformasi Birokrasi Nasional yang bertujuan menciptakan pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Keempat unit kerja Ditjen PKH yang menerima penghargaan ini telah melalui proses penilaian ketat berdasarkan indikator integritas, efisiensi, dan efektivitas layanan.

Kementerian Pertanian akan terus memperkuat komitmen pemberantasan korupsi melalui berbagai program strategis, termasuk penguatan pengawasan internal dan peningkatan kualitas pelayanan publik.