• 03 Juli 2025, 15:23 WIB
• /
• Dilihat 0 kali
• /
• adminpemberitaan

Jakarta — Kementerian Pertanian (Kementan) mendukung penuh upaya pencegahan korupsi yang dilakukan Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini disampaikan oleh Direktur Kesehatan Hewan, Kementan, Imron Suandy saat membahas usulan parameter manajemen risiko pelaku usaha. Salah satu target aksinya yaitu meningkatkan akuntabilitas penentuan kuota impor dan pemilihan importir melalui Sistem Nasional Neraca Komoditas (SINAS NK) Perizinan.

Imron menegaskan, penentuan parameter risiko harus dilakukan secara spesifik dan mempertimbangkan kepatuhan (compliance) pelaku usaha terhadap regulasi.

"Risiko itu harus jelas, apakah terkait regulasi, requirement, atau aspek lain yang berdampak signifikan pada sektor peternakan," ujarnya.

Imron menambahkan, risiko ketidakpatuhan bisa diukur dari dua aspek utama, yaitu frekuensi terjadinya pelanggaran dan besarnya dampak yang ditimbulkan.

"Sebagai contoh, jika pelanggaran terjadi sekali tetapi berdampak besar pada populasi ternak nasional, maka risikonya sangat tinggi," imbuhnya dalam forum tersebut.

Ia juga menjelaskan bahwa setiap kementerian dan lembaga memiliki perspektif yang berbeda. Di sektor peternakan, misalnya, terdapat kewajiban importir sapi bakalan untuk memasukkan indukan sebanyak 3% dari kapasitas kandang. Kewajiban ini harus dimonitor secara ketat agar program peningkatan populasi sapi tetap berjalan.

Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, dampaknya sangat serius karena akan menghambat peningkatan populasi nasional. Hal ini berbeda dengan sektor lain yang mungkin menilai parameter risiko berdasarkan target penurunan impor atau aspek administratif semata.

Selain itu, Imron menyoroti pentingnya kesepakatan bersama terkait pembagian risiko yang diadopsi oleh Bea Cukai, yaitu risiko inheren, operasional, dan rekam jejak. "Risiko inheren lebih bersifat administratif, operasional berkaitan dengan dampak besar, sedangkan rekam jejak bisa mencerminkan kepatuhan masa lalu pelaku usaha," jelasnya.

Ia menambahkan, model manajemen risiko yang disepakati nantinya dapat dijadikan acuan nasional untuk mendukung penetapan alokasi kuota impor oleh masing-masing Kementerian dan Lembaga. Sistem ini diharapkan menjadi alat yang efektif dalam penilaian, pengawasan, sekaligus meningkatkan transparansi tata

Tenaga Ahli Penguatan Pengendalian Ekspor Impor, Stranas PK, Komisi Pemberantasan Korupsi, Frida Rustiani, menegaskan pentingnya kesepakatan bersama antar kementerian dan lembaga terkait penerapan parameter risiko pelaku usaha dalam proses perizinan, termasuk di sektor impor.

“Kami melihat bahwa setiap kementerian memiliki aturan dan kebutuhan parameter yang berbeda, namun harus ada titik temu agar menghasilkan satu penilaian risiko yang terintegrasi. Ini sangat penting supaya setiap pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha terhadap aturan kementerian lain dapat diketahui bersama dan dijadikan pertimbangan oleh seluruh kementerian,” ungkap Frida.

Ia menjelaskan, dengan adanya parameter yang disepakati bersama, maka akan tercipta satu skor tunggal (single score) bagi pelaku usaha. “Single score ini akan menjadi referensi penting bagi para pejabat pemberi izin dalam menentukan langkah lanjutan, baik berupa pemberian izin, pembatasan, maupun sanksi,” pungkasnya.