Mataram (16/2), Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) Kementerian Pertanian (Kementan) Drh. I Ketut Diarmita, MP menyatakan, pencatatan (recording) dan kegiatan evaluasi yang baik pada sub sektor peternakan memiliki peranan yang sangat penting, terutama untuk mengetahui populasi sapi dan kerbau di Indonesia. Hal tersebut disampaikan pada acara Simposium Nasional Peternakan 2017 dengan tema "Peran Strategis Sapi dan Kerbau Menuju Tercapainya Visi Kedaulatan Pangan" yang diselenggarakan dalam rangka Lustrum dan Dies Natalis Fakultas Peternakan Universitas Mataram, Kamis 16 Februari 2017.

Kegiatan simposium ini dihadiri oleh Ir.Rosyadi H. Sayuti, M.Sc, Ph.D Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Prof. Ir. H. Sunarpi, Ph.D. Rektor Universitas Mataram (Unram), serta para pakar dan praktisi peternakan. Pada simposium ini, Dirjen PKH mengatakan jika para pelaku usaha dan peternak melakukan pencatatan (recording) dan kegiatan evaluasi dengan baik, maka data kita akan lebih baik lagi. “Hal ini tentunya penting, terutama untuk mengetahui berapa jumlah peningkatan populasi sapi dan kerbau di Indonesia", ungkap I Ketut Diarmita.

I Ketut Diarmita menyampaikan, profil peternak sapi dan kerbau di Indonesia merujuk pada data hasil Sensus Pertanian 2013, dimana terdapat sebanyak 5.114.921 rumah tangga pemelihara sapi potong dengan jumlah ternak yang dipelihara sebanyak 12.417.202 ekor. “Dengan kata lain, rata-rata setiap rumah tangga hanya memelihara 2-3 ekor saja. Jika dibandingkan dengan jumlah perusahaan sapi potong sebanyak 142 perusahaan yang memelihara 203.729 ekor, atau rata-rata per perusahaan memelihara 1.435 ekor” ungkapnya. “Kondisi yang sama juga terjadi pada sapi perah dan kerbau di Indonesia”, tambah I Ketut Diarmita menjelaskan.

Lebih lanjut Dirjen PKH menyampaikan, pemerintah saat ini berkeinginan untuk mendorong industri peternakan sapi dan kerbau lebih ke arah hulu, yaitu ke arah perbibitan dan pengembangbiakan. Untuk itu pemerintah akan memperkuat aspek perbenihan dan perbibitan melalui keberadaan Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari dan Balai Inseminasi Buatan Lembang, serta 8 (delapan) Balai Perbibitan ternak untuk menghasilkan benih dan bibit unggul berkualitas.

I Ketut Diarmita juga menyampaikan, dalam rangka percepatan peningkatan populasi sapi dan kerbau, fokus kegiatan pembangunan Ditjen PKH tahun 2017 adalah Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting (Upsus Siwab) dengan target 4 juta ekor akseptor dan 3 juta ekor sapi bunting. Sesuai dengan Permentan Nomor 48 Tahun 2016, perbaikan sistem manajemen reproduksi pada UPSUS SIWAB dilakukan melalui pemeriksaan status reproduksi dan gangguan reproduksi, pelayanan IB dan kawin alam, pemenuhan semen beku dan N2 cair, pengendalian betina produktif dan pemenuhan hijauan pakan ternak dan konsentrat.

Lebih lanjut disampaikan bahwa upaya lain yang dilakukan pemerintah untuk mempercepat peningkatan populasi sapi adalah melalui implementasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Pemasukan Ternak Ruminansia Besar Ke Dalam Wilayah Negara Republik. Dalam regulasi tersebut, diwajibkan importir sapi bakalan untuk juga memasukkan sapi indukan dengan rasio 20 persen bagi pelaku usaha dan 10 persen bagi Koperasi Peternak dan Kelompok Peternak.

Tantangan pengembangan sapi dan kerbau di Indonesia salah satunya adalah persoalan kelembagaan dan skala usaha peternak. Oleh karena itu, pemerintah merancang berbagai program dan kebijakan dalam rangka penguatan skala ekonomi dan kelembagaan peternak melalui upaya: a) Menggeser pola pemeliharaan sapi perorangan ke arah kelompok dengan pola perkandangan koloni, sehingga memenuhi skala ekonomi; (b) Pengembangan pola integrasi ternak tanaman, misalnya integrasi sapi-sawit; c) Pengembangan padang penggembalaan: optimalisasi lahan ex- tambang dan kawasan padang penggembalaan di Indonesia Timur; d) Fasilitasi Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS).

Terkait dengan pengembangan sapi di NTB, Setda NTB menyatakan, saat ini NTB mempunyai progam Bumi Sejuta Sapi (BSS). "Kita harus kembalikan marwah masyarakat NTB beternak karena dulu NTB pernah ekspor sapi, sehingga sekarang dengan program Bumi BSS diharapkan akan mengulang sejarah itu kembali’ ungkap Setda NTB. Sedangkan Prof. Ir. H. Sunarpi, Ph.D Rektor Unram menyampaikan, Fakultas Peternakan Unram sudah terakreditasi A, sehingga diharapkan akademisi-akademisi di Fakultas ini dapat berkontribusi terhadap pembangunan peternakan dan kesehatan hewan.

Pakar Bio Ekosistem Padang Penggembalaan dan Nutrisi Ruminansia, Prof. Ir. Suhubdy Yasin, Ph. D menyampaikan, NTB selain mempunyai potensi untuk pengembangan sapi Bali, juga berpotensi untuk pengembangan kerbau lumpur di Pulau Sumbawa. “Untuk kerbau lumpur di Pulau Sumbawa ini perlu kita jaga dan selamatkan dari penyakit Surra dan SE (Septichemia Epizootica) yang juga dikenal dengan penyakit ngorok” kata Prof. Suhubdy Yasin.