• 29 Desember 2017, 01:19 WIB
• /
• Dilihat 1898 kali

Pimpinan harus terjun ke lapangan, itulah yang dilakukan Sugiono Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak bersama Syamsul Ma’arif Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Herry Afdal Kabag Perencanaan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementerian Pertanian.

Tanpa lelah bekerja, meskipun libur panjang (Weekend) pada tanggal 25 - 26 Desember 2017 turun ke Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Dompu, Provinsi NTB.
 
Kerja...kerja...kerja...begitulah semangatnya beliau para pemimpin lingkup Ditjen PKH.  Semua dilakukan demi untuk kemajuan peternakan di Indonesia.
Kunjungan kerja ke NTB dimaksudkan untuk melihat langsung kesiapan masyarakat petani/peternak Kabupaten Sumbawa dan Dompu dalam rangka menerima bantuan sapi Brahman Cross yang akan diberikan oleh Pemerintah Pusat di tahun 2018.

Kunjungan kerja pertama dilakukan ke Kabupaten Sumbawa, dimana populasi sapi di kabupaten tersebut hampir mencapai 240 ribu ekor. Populasi sapi di Kabupaten Sumbawa merupakan populasi terbanyak di Provinsi NTB yang harus dipertahankan dan ditingkatkan lagi.
Mahmud Abdullah, Wakil Bupati Sumbawa yang hadir mendampingi kunjungan lapang tersebut menyampaikan, saat ini Sumbawa mempunyai program JALAPI (Jagung, Palawija dan Sapi). “Program ini menjadi program unggulan di Kabupaten Sumbawa, terutama terkait dalam penyediaan pakan ternak yang berkualitas”, ungkapnya.  

Menurutnya, dengan potensi lahan dan daya dukung pakan yang dimiliki, Kabupaten Sumbawa siap untuk mendukung peningkatan populasi sapi. Mahmud mengatakan, ada beberapa peternak yang merupakan transmigran ingin mengintegrasikan sapi dengan jagung. “Dukungan pakan yang lain, yaitu gamal, lamtoro terambah dan rumput gajah juga siap untuk penyediaan pakan dalam rangka meningkatkan produktifitas sapi”, tambahnya.

Keesokan harinya, kunjungan dilanjutkan ke Instalasi Dompu yang merupakan instalasi milik BPTU-HPT Denpasar dibawah Ditjen PKH  yang siap menyediakan kebutuhan bibit sapi dan pakan bagi peternak. Kunjungan dilakukan ke instalasi daerah Pekat untuk  breeding dan daerah anamina untuk penyediaan HPT (Hijauan Pakan Ternak).

Dalam kunjungannya Sugiono menyarankan, agar UPT pusat harus menjadi cerminan bagi UPT Daerah, sehingga performannya harus lebih ditingkatkan  terutama kebersihan,  perbaikan jalan dan koleksi jenis HPT yang ditanam. “Untuk menghindari penjarahan, maka lahan harus dipagari”, himbaunya.

Sugiono menegaskan, bibit Sapi Bali harus diseleksi dengan mendaftarkan sertifikasi LSPro. Sugiono kembali menghimbau, agar lebih dirasakan keberadaannya, maka Instalasi Dompu milik BPTU-HPT Denpasar harusi berperan aktif mensukseskan program Upsus Siwab (Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting), sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat di sekitarnya.

Selanjutnya, kunjungan dilakukan ke lokasi pelepasan ternak dan lokasi persiapan penanaman Hijauan Makanan Ternak (HMT) di Doroncanga Dompu. Selain  itu rombongan juga mengunjungi Base Camp Peternakan lokasi Penanaman HMT, di Lokasi kantor BPTU yang merupakan UPT Pusat dalam perbibitan Sapi Bali dan PT. SMS yang hendak  mengembangkan sapi Brahman Cross.

Pada kesempatan tersebut, Sugiono berpesan agar Peternak mempersiapkan pakan sebanyak mungkin, karena menurutnya, satu (1) ekor ternak sapi Brahman Cross membutuhkan pakan sebanyak 40 – 60 kg per hari.
“Pakan hijauan yang dibutuhkan oleh ternak sapi yang harus disiapkan nanti, minimal  1.200 ton per bulan. Bila satu Hektar menghasilkan 30 ton, maka dibutuhkan 40 hektar areal untuk kebutuhan pakan satu bulan”, kata Sugiono. “Mengingat kegaiatan ini baru pertama kali akan dilaksanakan di Kabupaten Dompu, maka diharapkan keseriusan pemerintah daerah dalam melakukan pendampingan ke peternak”, tandasnya.
Syamsul Ma’arif  mengingatkan kepada Pemerintah Kabupaten Dompu agar membentuk tim lintas sektoral dalam rangka mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan persiapan pengembangan sapi Brahman Cross dimaksud.  “Kerjasama dengan Instansi yang bisa dilibatkan yaitu Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas PU dan Pemukiman,  Dinas Ketahanan Pangan untuk penyediaan pakan”, ucapnya.
“Jangan sampai ternak yang didatangkan nanti, mati karena kekurangan pakan, yang tentu saja dampaknya adalah hilangnya kepercayaan Pemerintah Pusat terhadap Kabupaten Dompu, sehingga Dompu tidak akan lagi mendapatkan bantuan ternak”, tambahnya.