• 20 Februari 2024, 09:15 WIB
• /
• Dilihat 235 kali
• /
• humaspkh

Jawa Tengah – Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) terus berperan aktif melakukan monitoring dan evaluasi penyaluran Cadangan Jagung Pemerintah (CJP) kepada peternak ayam ras petelur (layer). Langkah ini merupakan bagian dari keseluruhan strategi pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan pangan utamanya telur ayam ras.

Kegiatan monev diarahkan untuk memastikan penyaluran CJP tepat sasaran untuk peternak layer mandiri skala mikro dan kecil. Upaya monitoring dan evaluasi bersama telah dilaksanakan secara intensif di Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah (20/2), menggandeng Koperasi Peternakan Unggas Sejahtera sebagai mitra terpercaya.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Nasrullah menuturkan dengan monev langsung ke lapangan proses penyaluran jagung tepat sasaran. 

“Penting untuk dicatat bahwa keberadaan CJP berdampak langsung meringankan beban peternak, juga merupakan salah satu instrumen untuk mendorong produktivitas telur dan ketahanan pangan di tingkat lokal” tegas Nasrullah di tempat terpisah.

Sementara itu Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak, Agung Suganda menjelaskan tim monitoring dan evaluasi melibatkan beragam unsur yaitu Ditjen PKH, Badan Pangan Nasional (Bappanas), Badan Urusan Logistik (BULOG), Satgas Pangan POLRI serta dinas terkait tingkat provinsi dan kabupaten. Agung merinci tim ini telah bergerak secara sinergis dalam mengevaluasi setiap tahap penyaluran CJP. Dengan demikian transparansi dan akuntabilitas program ini dapat tercapai dengan baik.

"Adanya CJP jagung, kami berharap para peternak dapat terbantu untuk menjaga persistensi produksi mereka dan menjalankan usaha peternakan dengan lebih lancar. Komitmen kami dalam mendukung keberlanjutan sektor peternakan terus diperkuat melalui berbagai langkah konkret seperti ini," jelas Agung.

Melalui keterlibatan aktif dalam pengawalan dan evaluasi program, Ditjen PKH bersama dengan tim menegaskan komitmen pemerintah dalam memastikan setiap langkah kebijakan diarahkan untuk memberikan manfaat maksimal bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama di sektor pertanian.