• 19 September 2024, 15:20 WIB
• /
• Dilihat 254 kali
• /
• humaspkh

Bogor – Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) menggelar rapat koordinasi nasional yang melibatkan seluruh Kepala Unit Pelayanan Teknis (UPT) Ditjen PKH serta Kepala Dinas Provinsi yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan. Pertemuan ini dilaksanakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan subsektor peternakan tahun 2024 dan mempersiapkan langkah strategis menghadapi tahun anggaran 2025.

"Kita perlu mempercepat program-program strategis, termasuk dalam hal vaksinasi, pembenahan infrastruktur peternakan, serta kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah," ujar Agung Suganda, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan saat memberikan arahan di IPB International Convention Center Bogor, Kamis (19/9).

Salah satu poin utama dalam rapat ini adalah percepatan vaksinasi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di 15 provinsi. Hingga saat ini, sebanyak 3,99 juta dosis vaksin telah didistribusikan, dengan Jawa Timur dan Sulawesi Selatan sebagai target distribusi berikutnya. Pemerintah juga tengah menyederhanakan aturan sertifikasi kompartemen dan audit daerah untuk mempercepat proses perizinan serta penanganan kesehatan hewan.

Sejalan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No. 34 Tahun 2024, seluruh daerah diwajibkan menetapkan penanggung jawab operasional vaksinasi (POV) agar pelaksanaan di lapangan lebih terkoordinasi. Selain itu, Kementan juga membahas rancangan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 17 Tahun 2023 untuk mempercepat proses persetujuan risiko dan status kesehatan hewan.

Dirjen Agung juga menekankan pentingnya pengembangan Puskeswan (Pusat Kesehatan Hewan) melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) 2025, yang akan difokuskan pada pembangunan dan renovasi unit layanan terpadu. Puskeswan diharapkan mampu memberikan layanan kesehatan hewan dan reproduksi veteriner, mulai dari tindakan preventif hingga rehabilitatif.

Dalam rangka mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah mendatang, Ditjen PKH juga memperkuat kerja sama dengan investor untuk memastikan pasokan protein hewani yang konsisten. Saat ini, 53 perusahaan siap memasukkan 1,19 juta ekor sapi perah dan 67 perusahaan telah berkomitmen memasukkan 608 ribu ekor sapi pedaging, dengan total lahan pengembangan mencapai 1,5 juta hektar.

Rapat koordinasi ini juga membahas optimalisasi fasilitas daerah seperti Rumah Potong Hewan (RPH) dan Puskeswan. Ditjen PKH mendorong sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) agar didanai oleh APBD guna meningkatkan standar keamanan pangan. Ditjen PKH juga akan mengoptimalkan laboratorium pakan di daerah serta mendorong pembentukan Satgas Kemitraan di setiap provinsi untuk mempercepat ekspor produk peternakan.

Dirjen Agung optimistis, dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, tantangan subsektor peternakan dapat diatasi. Dengan strategi yang semakin tajam, Kementan siap menghadapi berbagai dinamika dan isu strategis di subsektor peternakan dan kesehatan hewan, dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional serta kesejahteraan peternak.