• 21 September 2024, 09:18 WIB
• /
• Dilihat 295 kali
• /
• humaspkh

Yogyakarta — Kementerian Pertanian (Kementan) tengah menyusun peta jalan untuk penyediaan daging, susu, dan telur sebagai bagian dari upaya meningkatkan ketersediaan protein hewani di Indonesia. Peta jalan ini juga bertujuan mendukung Program Makan Bergizi yang akan segera dilaksanakan oleh pemerintah mendatang. Penyusunan peta jalan melibatkan pakar dari berbagai perguruan tinggi serta para staf ahli dan tenaga ahli Menteri Pertanian.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Agung Suganda, menyatakan bahwa penyediaan protein hewani, terutama dari daging, susu, dan telur, merupakan komponen vital dalam program Makan Bergizi. "Peta jalan ini akan menjadi acuan bagi Ditjen PKH, Kementan, serta kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah terkait. Ini juga sejalan dengan strategi besar dalam penurunan angka stunting dan peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia," ujar Agung saat rapat di Yogyakarta, Sabtu, 21 September 2024.

Menurut Agung, peta jalan ini akan berisi detail program untuk sepuluh tahun ke depan dan menjadi landasan bagi pencapaian target pembangunan nasional, terutama untuk mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). "Tahun 2025 merupakan momentum awal dalam mewujudkan fondasi pembangunan subsektor peternakan," tambahnya.

Staf Khusus Menteri Bidang Kebijakan Pertanian, Sam Herodian, menyatakan bahwa peta jalan ini harus sejalan dengan kebijakan strategis presiden terpilih, terutama dalam menentukan komoditas prioritas seperti susu. "Peningkatan produksi susu sangat penting untuk mendongkrak Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian hingga 4,8 persen," kata Sam. Ia menambahkan bahwa program Makan Bergizi juga akan memberdayakan sumber daya lokal untuk mendukung ekonomi masyarakat.

Staf Ahli Menteri Bidang Perdagangan dan Hubungan Internasional, Nasrullah, menekankan pentingnya ketersediaan data yang akurat dalam mendukung pelaksanaan peta jalan tersebut. "Data yang komprehensif dari Badan Pusat Statistik (BPS) diperlukan untuk mendukung keputusan strategis," ujar Nasrullah. Ia juga menyoroti pentingnya regulasi yang mendukung Proyek Strategis Nasional (PSN), khususnya terkait penyediaan daging sapi dan susu.

Sementara itu, pakar dari IPB University, Epi Taufik, menekankan pentingnya sinergi antara industri, koperasi, dan peternak dalam menciptakan ekosistem peternakan yang berkelanjutan. "Industri perlu bermitra dengan koperasi dan peternak, serta menghadapi tantangan seperti ketersediaan pakan ternak melalui pendekatan seperti feed estate," kata Epi. Ia juga menegaskan bahwa harga susu segar dan daging sapi harus di atas Harga Pokok Produksi (HPP) untuk memastikan keberlanjutan investasi.

Dalam kesempatan yang sama, Agung menambahkan bahwa optimalisasi lahan untuk pakan ternak melalui program feed estate menjadi strategi utama dalam mendukung ketahanan pangan nasional. "Pengelolaan lahan pakan ini penting untuk menjamin keberlanjutan subsektor peternakan nasional," tutupnya.

Peta Jalan 2025-2035 ini nantinya akan disampaikan kepada Menteri Pertanian dan menjadi pedoman resmi Kementerian Pertanian untuk pemerintahan mendatang.