• 25 Oktober 2024, 21:48 WIB
• /
• Dilihat 85 kali
• /
• humaspkh

Bandung – Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Pertanian, menekankan pentingnya sinergi dengan organisasi internasional guna mendukung kebijakan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan pada tahun 2025, yang merupakan awal dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Kebijakan ini akan menjadi fondasi untuk meningkatkan produktivitas peternakan, kesejahteraan peternak, dan ketahanan pangan nasional dalam lima tahun ke depan.

Dalam pertemuan Monitoring, Evaluasi, dan Rekonsiliasi Hibah Luar Negeri di lingkungan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) yang berlangsung di Bandung, Jawa Barat, Kamis (25/10/2024), Sekretaris Ditjen PKH, Makmun, menekankan pentingnya keberlanjutan ketahanan pangan melalui peningkatan ketersediaan pangan asal hewan. Menurutnya, kebijakan ini menghadapi tantangan serius, terutama terkait pemulihan pasca-wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dan penyakit menular strategis lainnya, serta antisipasi krisis pangan global.

Makmun juga menggarisbawahi kontribusi subsektor peternakan dalam mendukung program pemerintah Makan Bergizi Gratis. “Di tahun 2025 sekitar 22,5 juta siswa yang akan difasillitasi makan bergizi, sekitar 60 persen dari Program Makan Bergizi Gratis merupakan komoditas peternakan. Inilah komiditas yang kita kembangkan, nantinya akan dinikmati oleh sebagian besar masyarakat Indonesia,” ujarnya.

Makmun mengajak para mitra kerja pembangunan dari berbagai organisasi internasional untuk memperkuat dukungan terhadap program prioritas nasional ini, khususnya melalui peningkatan standar praktik peternakan, seperti Good Farming Practice, Nomor Kontrol Veteriner (NKV), dan produksi pakan berkualitas. “Kami harapkan akan ada sinergi yang kuat antara Ditjen PKH dengan pihak donor, terutama dengan adanya keterbatasan anggaran, sehingga sinergi dan kolaborasi ini dapat mendukung terwujudnya pencapaian terget pembangunan peternakan dan kesehatan hewan,” tambahnya.

Selain itu, Ditjen PKH juga mendorong peningkatan produksi susu sebagai upaya mendukung Program Makan Bergizi Gratis dan Minum Susu gratis bagi masyarakat. Pemerintah tengah mempertimbangkan perubahan kebijakan impor, dari impor bahan baku susu menjadi impor sapi perah langsung. “Sudah ada investor yang berkomitmen mendatangkan lebih dari satu juta ekor sapi perah untuk mendukung kebutuhan nasional. Kami optimistis, dalam lima tahun mendatang, Indonesia bisa mencapai surplus produksi susu,” jelas Makmun.

Komitmen untuk mendukung program ini juga disampaikan oleh perwakilan mitra pembangunan internasional. Melya Gustini, perwakilan pemerintah Denmark dalam proyek Strategic Sector Cooperation (SSC) untuk produksi susu organik dan non-organik, menyatakan pihaknya siap memberikan dukungan penuh bagi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. “Semaksimal mungkin kami dukung program pemerintah Indonesia, kami merangkul dari hulu ke hilir. Mulai dari pakan, sampai ke penjualan lewat private sector. Jadi aktivitas kegiatan yang kami rancang dalam proyek hibah ini bermuara untuk mendukung peningkatan produksi susu,” ujarnya.

Sejumlah organisasi internasional, termasuk Australia melalui proyek Australia Indonesia Health Security Partnership (AIHSP), pemerintah Inggris melalui Fleming Fund, serta organisasi internasional seperti Food and Agriculture Organization (FAO) dan World Organisation for Animal Health (WOAH), juga terlibat dalam mendukung pembangunan sektor peternakan dan kesehatan hewan di Indonesia. Dukungan dari hibah luar negeri ini diharapkan dapat selaras dengan program prioritas nasional, terutama dalam mendukung program makan bergizi dan minum susu gratis.