• 30 November 2024, 09:18 WIB
• /
• Dilihat 126 kali
• /
• humaspkh

Makassar — Untuk mendukung swasembada pangan nasional, Kementerian Pertanian (Kementan) terus menggenjot peningkatan populasi dan produksi sapi, baik sapi perah maupun sapi pedaging. Langkah ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH), Agung Suganda, dalam kunjungan kerja ke Balai Besar Veteriner (BBVet) Maros pada Sabtu (30/11).

Dalam kesempatan tersebut, Agung menekankan pentingnya peran aktif seluruh jajaran Ditjen PKH, termasuk BBVet Maros, dalam menjaga kesehatan ternak, yang menjadi kunci utama untuk meningkatkan produksi susu dan daging sapi. “Kami meminta BBVet Maros untuk menjaga kesehatan ternak di wilayahnya. Kesehatan ternak yang terjaga akan memastikan peningkatan produksi yang berkelanjutan,” ujar Agung.

Menurut data dari Kementan, Indonesia masih bergantung pada impor untuk memenuhi kebutuhan daging sapi dan susu. Saat ini, sekitar 80% kebutuhan susu dan 55% kebutuhan daging sapi Indonesia dipenuhi melalui impor, yang menjadi tantangan besar bagi ketahanan pangan Indonesia.

Untuk mengatasi ketergantungan impor ini, Kementan telah merancang peta jalan untuk meningkatkan populasi dan produktivitas sapi perah dan sapi pedaging dalam periode 2025-2029. Salah satu target utamanya adalah penambahan satu juta ekor sapi perah dan satu juta ekor sapi pedaging pada tahun 2025. “Pada 2025, kami menargetkan penambahan populasi sapi perah sebanyak 200.000 ekor dan sapi pedaging 200.000 ekor per tahun,” jelas Agung.

Agung juga menegaskan pentingnya keterlibatan sektor swasta dan investor dalam mengembangkan subsektor peternakan Indonesia. “Kami membutuhkan dukungan investor untuk menambah kapasitas produksi dan meningkatkan populasi sapi perah dan sapi pedaging di Indonesia,” tambahnya.

Selain fokus pada peningkatan populasi sapi, Kementan juga berupaya memaksimalkan surplus produksi daging ayam dan telur. Agung mendorong pemasaran produk-produk tersebut untuk pasar domestik maupun ekspor. “Kami terus mendorong hilirisasi produk ayam dan telur, yang kini telah surplus. Ini juga bagian dari upaya mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG),” ujarnya. Program MBG bertujuan untuk memastikan distribusi pangan bergizi bagi masyarakat, sekaligus memberikan manfaat bagi peternak.

Di sisi lain, Agung mengingatkan pentingnya pengelolaan penyakit hewan, terutama di musim hujan. Ia menekankan bahwa perubahan iklim berpotensi memengaruhi kondisi kesehatan ternak, terutama di sentra peternakan seperti Maros. “BBVet Maros harus siap mengantisipasi dan mengelola risiko penyakit hewan yang sering muncul di musim pancaroba,” tambah Agung.

Sam Herodian, Staf Khusus Menteri Pertanian Bidang Kebijakan Pertanian, menambahkan bahwa saat ini seluruh perhatian tertuju pada pencapaian visi Presiden untuk swasembada pangan. “Tugas besar ini diberikan kepada Ditjen PKH untuk membawa subsektor peternakan Indonesia menuju swasembada pangan. Semua pihak harus bekerja sama dan mendukung satu sama lain untuk mencapai target ini,” kata Sam.

Kepala BBVet Maros, Agustia, turut memberikan komitmennya untuk mendukung pencapaian target peningkatan produksi pangan. “Kami di BBVet Maros siap mendukung penuh upaya ini dengan menjaga kesehatan ternak di wilayah kami,” ujar Agustia.

Dengan langkah-langkah strategis yang terus dijalankan, Kementan optimis Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada impor dan mewujudkan swasembada pangan nasional.