• 11 April 2016, 10:26 WIB
• /
• Dilihat 2076 kali

Palembang _ Era keterbukaan informasi publik, mendorong transparansi di segala bidang, menempatkan peran kehumasan dalam posisi yang strategis. Humas pemerintah dituntut untuk lebih kreatif dan aktif dalam melaksanakan perannya untuk mengamankan kebijakan pemerintah, memberikan pelayanan, menyebarluaskan pesan atau informasi serta mengedukasi masyarakat mengenai kebijakan, program dan kegiatan pemerintah kepada masyarakat.

Berdasarkan Direktif Presiden pada saat pertemuan kehumasan, humas setiap Kementerian / Lembaga dituntut untuk :

1.	Tingkatkan kecepatan dalam merespon dan memberi informasi kepada publik, lebih peka dalam memberikan informasi kepada masyarakat
2.	Masyarakat tidak boleh mengalami kesulitan dalam menemui Humas
3.	Gunakan cara cara BARU dan tingggalkan cara cara LAMA

Selanjutnya Direktif Menteri Pertanian, humas lingkup Kementerian Pertanian dituntut untuk :

1.	Setiap Pekan, masing-masing Eselon 1 diharapkan untuk membuat 2 pemberitaan media cetak dan 1 media online;
2.	Respon opini secara cepat, akurat dan bertanggung jawab sekurang-kurangnya dibawah 24 jam;
3.	Monitor pemberitaan secara cepat dan lakukan analisis.

Sebagai aplikasinya, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) telah menyelenggarakan kegiatan Temu Koordinasi Kehumasan. Kegiatan yg dilaksanakan pada Rabu 6 April 2016 di Palembang tersebut mengangkat tema Kebijakan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2016 dalam Mendukung Kebijakan Pangan Asal Ternak. Pemilihan tema ini sangat terkait dengan upaya untuk mewujudkan kedaulatan pangan asal ternak di Indonesia.

Hadir pada kesempatan tersebut para pejabat dan fungsional kehumasan dari berbagai Eselon I lingkup Kementerian Pertanian dan juga reka-rekan wartawan dari berbagai media.

Pada pertemuan ini disampaikan sambutan Direktur Jenderal PKH yang disampaikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal PKH, Dr. Ir. Riwantoro, MM. Dalam sambutannya Direktur Jenderal PKH menyampaikan beberapa jawaban atas isu-isu bidang peternakan yang saat ini sedang berkembang di masyarakat. Dalam pertemuan kehumasan ini diharapkan agar pelaksanaan kebijakan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan, terutama dalam mendukung terwujudnya kedaulatan pangan asal ternak dapat dipahami dan dimengerti serta didukung oleh semua komponen pembangunan baik lingkup pemerintah, swasta dan masyarakat pada umumnya.

“kita berharap dari pertemuan ini, pelaksanaan kebijakan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan dapat dimengerti semua pihak”, ungkap Riwantoro.

Kegiatan ini menghadirkan beberapa pembicara yang berkompeten dalam kegiatan kehumasan dan komunikasi publik diantaranya yaitu Kepala Biro Humas dan Informasi Publik yg menyampaikan tentang Paradigma Baru Kehumasan di Kementan, serta yang tidak kalah penting adalah kehadiran pembicara tamu dalam acara tersebut Bapak Suryo Pratomo, Direktur Pemberitaan Metro TV yg menyampaikan Kebijakan Publik di era keterbukaan.

Sekretaris Ditjen PKH pada paparannya menyampaikan Pemberitaan di Sub Sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan pada Periode Februari – Maret 2016 mendominasi pada pemberitaan Media Cetak dan Media On Linedilingkup Kementerian Pertanian. Diantaranya isu unggas (fluktuasi harga DOC dan daging ayam) dan Sapi (ketersediaan pasokan dan harga daging sapi) , termasuk pemanfaatan kapal ternak serta flu burung.

Hadir pula Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Sembawa yang menyampaikan peran perbibitan dalam pembangunan sub sektor PKH.

Suryo Pratomo, Direktur Pemberitaan Metro TV pada malam paparannya menyampaikan kehumasan harus meninggalkan cara kerja lamanya. bukan berada dipaling bawah yang bahkan tidak mengerti apa-apa, tetapi harus berada di “lehernya” pimpinan dan harus menjadi garda terdepan pembangunan. “Humas itu harus berada dilehernya pimpinan”, papar pria yang bisa disapa Tomi.

 

Ismatullah Salim, S.Pt., Yuliana Susanti, S.Pt., M.Si – Humas Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan.