• 12 Desember 2017, 08:09 WIB
• /
• Dilihat 2690 kali

Surabaya (12/12/2017), Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Hewan (Dirjen PKH) Kementan I Ketut Diarmita menyampaikan, Pemerintah kembali berkomitmen untuk melanjutkan Upsus Siwab (Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting) menjadi fokus kegiatan utama tahun 2018. “Arah dan kebijakan pembangunan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan tahun 2018 masih tetap difokuskan pada Upsus Siwab”, kata I Ketut Diarmita saat membuka acara Rakorteknas (Rapat Koordinasi Teknis Nasional) hari Senin, 11 Desember 2017 di Hotel JW Marriot Surabaya.

Rakorteknas yang berlangsung selama dua hari sampai saat ini 12 Desember 2017 dihadiri oleh Gubernur Jawa Timur Sukarwo, Kepala Dinas yang menangani fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi se Indonesia, Kepala UPT dan Direktur lingkup Ditjen PKH beserta jajarannya.

“Saya berharap melalui rapat koordinasi seperti ini akan terwujud sinergisme antara pemerintah daerah dan pusat, utamanya dalam merespon dinamika perubahan yang sangat cepat, untuk memastikan implementasi kegiatan yang dibiayai pemerintah berpengaruh pada pencapaian sasaran program nasional”, kata Dirjen PKH I Ketut Diarmita.

“Pertemuan ini juga untuk mengevaluasi kinerja program/kegiatan tahun berjalan dan mempertajam rencana kerja pembangunan peternakan dan kesehatan hewan tahun berikutnya”, ungkap I Ketut Diarmita. “Pengalaman pelaksanaan tahun 2017 menjadi pelajaran untuk perbaikan pelaksanaan tahun 2018”, tandasnya.

Dalam pertemuan tersebut I Ketut Diarmita menegaskan, tahun 2018 adalah tahun kedua pelaksanaan Upsus Siwab, yang tentunya hasilnya harus lebih baik lagi dari tahun 2017. ”Melalui Upsus Siwab akan kita optimalkan potensi sapi dan kerbau betina di dalam negeri untuk terus menghasilkan anak dalam rangka menambah populasi ternak nasional”, ungkapnya.

“Dari laporan iSKHNAS, capaian IB (Inseminasi Buatan) nasional berdasarkan data kumulatif hingga tanggal 10 Desember 2017 adalah sebanyak 3.717.499 ekor atau 92,94% dari target 4 juta ekor. Jumlah kebuntingan nasional mencapai 1.649.716 ekor atau 54,99% dari target 3 juta ekor, serta jumlah kelahiran sebanyak 708.496 ekor”, kata I Ketut Diarmita.

“Kami sampaikan apresiasi kepada daerah yang sudah mencapai atau bahkan melampaui target yang telah ditetapkan”, ujar I Ketut Diarmita. ”Untuk angka kebuntingan ini masih harus terus kita evaluasi sampai tahun 2018, mengingat tanda-tanda kebuntingan baru bisa dideteksi setelah beberapa bulan setelah sapi di IB”, ungkapnya.

Menurut I Ketut Diarmita, Upsus Siwab merupakan langkah nyata Pemerintah untuk mengakselerasi percepatan target pemenuhan populasi sapi potong dalam negeri.

Selain itu, I Ketut menegaskan, untuk meningkatkan pendapatan peternak, maka pengembangan peternakan kedepan, diarahkan menuju peternakan berbasis korporasi dan hilirisasi dalam rangka meningkatkan nilai tambah.

I Ketut menuturkan, agar terbentuk penguatan kelembagaan peternak perlu dilakukan langkah untuk menggeser dari pola pemeliharaan sapi perorangan kearah kelompok atau pola pemeliharaan kandang koloni, sehingga akan memenuhi skala ekonomi usaha”.

“Dengan terbentuknya kelembagaan peternak dan adanya sentuhan teknologi, serta akses permodalan, maka akan tercipta usaha peternakan yang berorientasi bisnis dan profit” ucap I Ketut. “Hal inilah yang kita harapkan, yaitu peternak sejahtera”, tandasnya.

Selain itu Ia menyebutkan, untuk penyediaan pakan, terutama mengantisipasi keterbatasan lahan perlu dilakukan pengembangan peternakan secara terintegrasi dengan tanaman pangan.

Pada kesempatan tersebut, Dirjen PKH I Ketut Diarmita memberikan penghargaan berupa SIWAB AWARD kepada Provinsi yang memiliki capaian IB dan bunting tertinggi di masing-masing cluster (intensif, semi intensif, dan ekstensif), serta kepada Provinsi yang memiliki serapan anggaran terbaik.

Hasil IB tertinggi dari wilayah intensif dicapai oleh Provinsi Jawa Tengah, Lampung dan Jawa Timur. Untuk wilayah semi-intensif, yaitu Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Sumatera Barat, sedangkan wilayah ekstensif, yaitu Kalimantan Utara, NTB dan Banten. Tingkat kebuntingan dari wilayah intensif dicapai oleh Provinsi Lampung, Jawa Barat, Bali. Untuk semi intensif, yaitu Sumatera Utara, Riau dan Sumatera Barat, sedangkan ekstensif, yaitu NTT, NTB dan Aceh.

Untuk Leasson Learn, pada acara Rakorteknas ini dilakukan pemaparan dari provinsi yang mewakili wilayah intensif, semi intensif, dan ekstensif yaitu: Propinsi Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat dan Riau untuk berbagi pengalaman pelaksanaan SIWAB di wilayahnya.

Selanjutnya dilakukan pendalaman aspek teknis yang dipimpin langsung oleh para Direktur untuk mendukung kegiatan upsus siwab, yaitu: (1) penyediaan semen beku, tenaga teknis dan sarana IB serta Pelaksanaan IB; (2) Distribusi dan ketersediaan semen beku, Nitrogen (N2) Cair dan Konteiner; (3) Pemenuhan hijauan pakan ternak dan pakan konsentrat ; (4) Penetapan status reproduksi dan penanganan gangguan reproduksi; (5) pengendalian pemotongan betina produktif.

Selain itu, juga dibahas kegiatan strategis lainnya, seperti: mutu dan bahan pakan ternak, pengendalian penyakit hewan strategis, obat hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, penyediaan bull, Hibah ternak, kemitraan usaha peternakan, penyediaan dan peredaran susu, serta optimalisasi kapal ternak.

Pada kesempatan tersebut, Sekretaris Ditjen PKH Nasrullah selaku ketua panitia acara menyampaikan, dengan model rapat koordinasi seperti ini, diharapkan keterlambatan penyampaian petunjuk pelaksanaan dan miss komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah dapat diminimalisasi. “Kita harapkan pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lancar, sehingga tepat pada bulan Januari 2018 kegiatan sesuai alokasi APBN dapat langsung dimulai”, tambahnya.

 

Contact Person: Ir. Sugiono, MP (Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak, Ditjen PKH) Surabaya (12/12/2017), Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Hewan (Dirjen PKH) Kementan I Ketut Diarmita menyampaikan, Pemerintah kembali berkomitmen untuk melanjutkan Upsus Siwab (Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting) menjadi fokus kegiatan utama tahun 2018. “Arah dan kebijakan pembangunan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan tahun 2018 masih tetap difokuskan pada Upsus Siwab”, kata I Ketut Diarmita saat membuka acara Rakorteknas (Rapat Koordinasi Teknis Nasional) hari Senin, 11 Desember 2017 di Hotel JW Marriot Surabaya. Rakorteknas yang berlangsung selama dua hari sampai saat ini 12 Desember 2017 dihadiri oleh Gubernur Jawa Timur Sukarwo, Kepala Dinas yang menangani fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi se Indonesia, Kepala UPT dan Direktur lingkup Ditjen PKH beserta jajarannya. “Saya berharap melalui rapat koordinasi seperti ini akan terwujud sinergisme antara pemerintah daerah dan pusat, utamanya dalam merespon dinamika perubahan yang sangat cepat, untuk memastikan implementasi kegiatan yang dibiayai pemerintah berpengaruh pada pencapaian sasaran program nasional”, kata Dirjen PKH I Ketut Diarmita. “Pertemuan ini juga untuk mengevaluasi kinerja program/kegiatan tahun berjalan dan mempertajam rencana kerja pembangunan peternakan dan kesehatan hewan tahun berikutnya”, ungkap I Ketut Diarmita. “Pengalaman pelaksanaan tahun 2017 menjadi pelajaran untuk perbaikan pelaksanaan tahun 2018”, tandasnya. Dalam pertemuan tersebut I Ketut Diarmita menegaskan, tahun 2018 adalah tahun kedua pelaksanaan Upsus Siwab, yang tentunya hasilnya harus lebih baik lagi dari tahun 2017. ”Melalui Upsus Siwab akan kita optimalkan potensi sapi dan kerbau betina di dalam negeri untuk terus menghasilkan anak dalam rangka menambah populasi ternak nasional”, ungkapnya. “Dari laporan iSKHNAS, capaian IB (Inseminasi Buatan) nasional berdasarkan data kumulatif hingga tanggal 10 Desember 2017 adalah sebanyak 3.717.499 ekor atau 92,94% dari target 4 juta ekor. Jumlah kebuntingan nasional mencapai 1.649.716 ekor atau 54,99% dari target 3 juta ekor, serta jumlah kelahiran sebanyak 708.496 ekor”, kata I Ketut Diarmita. “Kami sampaikan apresiasi kepada daerah yang sudah mencapai atau bahkan melampaui target yang telah ditetapkan”, ujar I Ketut Diarmita. ”Untuk angka kebuntingan ini masih harus terus kita evaluasi sampai tahun 2018, mengingat tanda-tanda kebuntingan baru bisa dideteksi setelah beberapa bulan setelah sapi di IB”, ungkapnya. Menurut I Ketut Diarmita, Upsus Siwab merupakan langkah nyata Pemerintah untuk mengakselerasi percepatan target pemenuhan populasi sapi potong dalam negeri. Selain itu, I Ketut menegaskan, untuk meningkatkan pendapatan peternak, maka pengembangan peternakan kedepan, diarahkan menuju peternakan berbasis korporasi dan hilirisasi dalam rangka meningkatkan nilai tambah. I Ketut menuturkan, agar terbentuk penguatan kelembagaan peternak perlu dilakukan langkah untuk menggeser dari pola pemeliharaan sapi perorangan kearah kelompok atau pola pemeliharaan kandang koloni, sehingga akan memenuhi skala ekonomi usaha”, . “Dengan terbentuknya kelembagaan peternak dan adanya sentuhan teknologi, serta akses permodalan, maka akan tercipta usaha peternakan yang berorientasi bisnis dan profit” ucap I Ketut. “Hal inilah yang kita harapkan, yaitu peternak sejahtera”, tandasnya. Selain itu Ia menyebutkan, untuk penyediaan pakan, terutama mengantisipasi keterbatasan lahan perlu dilakukan pengembangan peternakan secara terintegrasi dengan tanaman pangan. Pada kesempatan tersebut, Dirjen PKH I Ketut Diarmita memberikan penghargaan berupa SIWAB AWARD kepada Provinsi yang memiliki capaian IB dan bunting tertinggi di masing-masing cluster (intensif, semi intensif, dan ekstensif), serta kepada Provinsi yang memiliki serapan anggaran terbaik. Hasil IB tertinggi dari wilayah intensif dicapai oleh Provinsi Jawa Tengah, Lampung dan Jawa Timur. Untuk wilayah semi-intensif, yaitu Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Sumatera Barat, sedangkan wilayah ekstensif, yaitu Kalimantan Utara, NTB dan Banten. Tingkat kebuntingan dari wilayah intensif dicapai oleh Provinsi Lampung, Jawa Barat, Bali. Untuk semi intensif, yaitu Sumatera Utara, Riau dan Sumatera Barat, sedangkan ekstensif, yaitu NTT, NTB dan Aceh. Untuk Leasson Learn, pada acara Rakorteknas ini dilakukan pemaparan dari provinsi yang mewakili wilayah intensif, semi intensif, dan ekstensif yaitu: Propinsi Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat dan Riau untuk berbagi pengalaman pelaksanaan SIWAB di wilayahnya. Selanjutnya dilakukan pendalaman aspek teknis yang dipimpin langsung oleh para Direktur untuk mendukung kegiatan upsus siwab, yaitu: (1) penyediaan semen beku, tenaga teknis dan sarana IB serta Pelaksanaan IB; (2) Distribusi dan ketersediaan semen beku, Nitrogen (N2) Cair dan Konteiner; (3) Pemenuhan hijauan pakan ternak dan pakan konsentrat ; (4) Penetapan status reproduksi dan penanganan gangguan reproduksi; (5) pengendalian pemotongan betina produktif. Selain itu, juga dibahas kegiatan strategis lainnya, seperti: mutu dan bahan pakan ternak, pengendalian penyakit hewan strategis, obat hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, penyediaan bull, Hibah ternak, kemitraan usaha peternakan, penyediaan dan peredaran susu, serta optimalisasi kapal ternak. Pada kesempatan tersebut, Sekretaris Ditjen PKH Nasrullah selaku ketua panitia acara menyampaikan, dengan model rapat koordinasi seperti ini, diharapkan keterlambatan penyampaian petunjuk pelaksanaan dan miss komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah dapat diminimalisasi. “Kita harapkan pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lancar, sehingga tepat pada bulan Januari 2018 kegiatan sesuai alokasi APBN dapat langsung dimulai”, tambahnya. Contact Person: Ir. Sugiono, MP (Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak, Ditjen PKH)