• 27 Juli 2018, 10:51 WIB
• /
• Dilihat 2983 kali

Baturraden (26/07/18)- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Asman Abnur kembali mengunjungi UPT milik Kementerian Pertanian. Kali ini, Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang dikunjungi Menpan RB yakni Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BBPTUHPT) Baturraden.  
 
Asman mengungkapkan antusiasnya pada bidang peternakan muncul ketika pertama kali melihat sapi-sapi di Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB Singosari), dan Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) Padang Mangatas, sehingga beliau ingin melihat perkembangan peternakan di UPT-UPT Kementan lainnya seperti di BBPTU -HPT Baturraden kali ini.

Menurut Asman, peluang usaha peternakan di Indonesia masih terbuka lebar karena masih tingginya gap/jarak antara kebutuhan dan pasokan produk – produk peternakan di Indonesia dan mengingat saat ini Indonesia masih impor untuk daging dan susu.

"Saya senang tadi disini dapat melihat sapi-sapi perah dan ikut menyaksikan kambing perah "Saanen" yang lahir kembar, namun kedatangan saya saat ini tentunya tidak hanya ingin melihat perkembangan peternakan semata," ungkap Menteri Asman. "Disini saya lebih ingin melihat kinerja dari sisi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang saat ini bekerja di UPT ini," ujar Asman.

Asman menyebutkan bahwa saat ini formasi pegawai negeri hanya sekitar 37 ribu yang direkrut, namun sebanyak 2,3 juta orang yang ikut mendaftar untuk menjadi PNS. "Saya tegaskan, saat ini PNS tidak boleh berasal dari rekomendasi-rekomendasi para pejabat, namun yang mendasari diterimanya menjadi PNS adalah kompetensi yang dimiliki," ungkapnya.

Selanjutnya Ia katakan bahwa pendidikan dan pelatihan akan terus Ia dikonsepkan dan ditingkatkan untuk meningkatkan kapasitas para pegawai, sehingga PNS tidak boleh kalah dengan pegwai korporasi/swasta. Oleh karena itu, Menpan ingin mendalami kementerian/lembaga untuk melihat langsung gambaran birokrasi seperti apa yang dibutuhkan.

Setelah turun ke lapangan langsung dan melihat suasana kerja di BBPTU-HPT  Baturaden, Menpan berpendapat bahwa khusus untuk peternakan, ternyata tidak hanya diperlukan sarjana atau dokter hewan saja, namun juga perlu lulusan diploma yang dapat menunjang kinerja peternakan, misalnya seperti perawat atau bidan untuk ternak yang biasa disebut dengan paramedik veteriner.

Menpan ingin semua Kementerian/Lembaga menerapkan managemen berbasiskan kinerja, sehingga antara input dan output harus seimbang. “Tingkatkan kinerja sesuai dengan kapasitas yang dimiliki, sehingga kita harus memberikan manfaat untuk dapat menjadi faktor pengungkit bagi peningkatan perekonomian rakyat, mengingat Negara kita punya potensi besar," ucapnya.

Lebih lanjut ia katakan bahwa sebagai ASN harus berpikir sebagai bagian dari motor penggerak perekonomian negara, sehingga baik Direktur maupun Kepala Balai harus mencari simpul-simpul yang bisa untuk diungkit. Menurutnya, saat ini ada 7 UPT Pembibitan di Ditjen PKH Kementan, jika semuanya dikembangkan seperti ini, maka akan lebih luar biasa, sehingga Indonesia tidak perlu impor.

"Kami saat ini juga sedang mengaudit 31 kementerian untuk menggiatkan zona-zona integritas dan wilayah bebas wilyah korupsi,” ungkap Asman. “Kita harus meningkatkan spirit untuk membuat Indonesia lebih maju, jika perlu diukur untuk kira-kira menjadi BLU," tambahnya.

Asman kembali menegaskan bahwa dalam bekerja kita harus niatkan agar bermanfaat buat banyak orang, termasuk dalam mengembangkan balai ini, sehingga ternaknya harus terus meningkat untuk dapat disebarkan ke masyarakat. ”Saat ini kami sedang memperbaiki konsep pensiun ASN, gaji dan tunjangan PNS agar menjadi lebih profesional,” ucapnya.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewam (Dirjen PKH) I Ketut Diarmita yang pada kesempatan tersebut menyampaikan, saat ini kinerja utama yang diperhitungkan untuk sebuah UPT adalah output, berapa pedet yang dikeluarkan per tahun, sehingga jika tidak mencapai target tersebut maka kepala balai akan diganti. "Pencatatan (Recording) harus jelas karena jika tidak dilaporkan, maka akan menjadi sumber korupsi,” ungkapnya.

Ketut mengungkapkan, banyak perubahan yang sudah dilakukan oleh Kementan dan sudah diakui oleh BPS bahwa sudah terjadi loncatan populasi. Namun menurutnya untuk saat ini masih dibutuhkan dokter hewan dan paramedik untuk mendukung kinerja di beberapa UPT milik Ditjen PKH.

Sementara itu, Sintong Hutasoit Kepala BBPTU -HPT Baturaden saat mendampingi kunjungan kerja tersebut juga menyampaikan bahwa ASN dilingkup kerjanya siap mendukung reformasi birokrasi dan untuk masyarakat. Ia sebutkan bahwa saat ini untuk menjalankan fungsi BBPTU-HPT Baturraden sebagai UPT penghasil bibit ternak unggul, BBPTU - HPT Baturraden mempunyai Aparatur Sipil Negara (ASN) berjumlah 153 Orang.

BBPTU-HPT Baturraden juga telah menerapkan standarisasi pelayanan prima diantaranya: 1).AplikasiSistemManajemenMutu ISO  9001 : 2008; 2). Aplikasi ISO 17025: 2008 tentang Laboratorium Darah dan Susu; 3). Aplikasi Sertifikat Produk LSPro dan 4). Aplikasi Farm  Berbasis Animal   Welfare.

"Kerjasama untuk pengembangan pembibitan juga telah dilakukan dengan 40 UPTD/KUD/Kelompok yang tersebar di provinsi Jawa Tengah, DIY, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Kalimantan Selatan. "Saat ini BBPTU-HPT Baturraden juga menjadi Koordinator Uji Zurat Sapi Perah Nasional," ujar Sintong. "Kami siap memberikan pelayanan prima ke masyarakat dalam pembibitan, saat ini  sapi perah dan kambing perah yang dimiliki BBPTU Baturraden telah bersertifikat sesuai standarisasi SNI," pungkasnya.