• 24 April 2019, 04:02 WIB
• /
• Dilihat 2448 kali

Bogor (24/4), Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH), Kementan bekerjasama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengadakan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang bertajuk Implementasi Standard Mutu dan Keamanan Pangan.

Dalam sambutan Dirjen PKH, I Ketut Diarmita, yang diwakili oleh Tjahjani Widiastuti, Kasubdit Pengolahan menyampaikan bahwa sebagian besar unit pengolahan hasil (UPH) Peternakan masih belum berorientasi bisnis, sehingga produk yang dihasilkan belum mengutamakan tuntutan konsumen dengan menjamin mutu dan keamanan pangannya. 

"Berdasarkan Undang-Undang Pangan penjaminan mutu dan keamanan pangan merupakan hak bagi konsumen dan kewajiban bagi produsen. Hal ini diimplementasikan dalam bentuk ijin edar MD (Makanan Dalam) untuk produk kategori high risk dan P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga) untuk produk olahan kategori low risk. Dengan adanya izin edar pada produk olahan, maka produk tersebut akan memiliki nilai tambah dan daya saing yang lebih tinggi sehingga memiliki pangsa pasar yang lebih luas bahkan bisa menembus ekspor”, imbuhnya.

Disampaikan pula berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Ditjen PKH dalam rangka meningkatkan jaminan mutu dan keamanan pangan olahan yang diproduksi oleh UPH Peternakan, yang diinisiasi dengan penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Dirjen PKH bersama Deputi III Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya Badan POM tentang Peningkatan Jaminan Keamanan, Mutu dan Daya Saing Pangan Olahan Hasil Peternakan yang sudah berjalan selama 3 tahun.

Kerjasama tersebut, telah menghasilkan beberapa hal penting, yaitu (1) sejak tahun 2017 - 2018 telah diselenggarakan Bimtek Implementasi Standar Mutu dan Keamanan Pangan kepada 120 UPH Peternakan/UMKM (240 orang) di 6 (enam) provinsi yaitu Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Sumatera Barat, serta Nusa Tenggara Barat, dan (2) pada tahun 2017 - 2018 Ditjen PKH melalui Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan telah memberikan fasilitasi sarana peningkatan mutu produk olahan hasil peternakan kepada 5 (lima) UPH Peternakan/UMKM, hingga memperoleh sebanyak 8 (delapan) Izin Edar MD. 

"Dengan adanya fasilitasi tersebut, ternyata mampu memberi daya ungkit UPH Peternakan/UMKM untuk mendaftarkan produk lainnya secara mandiri sehingga menambah produk peternakan yang telah memperoleh nomor izin edar (NIE). UPH yang juga telah mendapatkan NIE secara mandiri adalah Mitra Tani Farm (Bogor Jawa Barat), dengan produk berupa Rendang Domba Kaleng, Gulai Domba, Bakso Daging Sapi dan Nugget Ayam. Disamping itu terdapat 3 (tiga) UPH Peternakan/UMKM yang menerima fasilitasi pengolahan dari Ditjen PKH pada tahun 2016 telah berinisiatif melakukan pendaftaran NIE secara mandiri sehingga memperoleh 2 P-IRT, 1 MD dan 1 Sertifikat Halal" Tambah Tjahjani.

Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha BPOM mewakili Deputi III BPOM, Dewi Prawitasari menyatakan bahwa kerjasama ini akan terus dilanjutkan dimana tahun 2019 ini akan mendampingi sebanyak 8 (delapan) UPH di 7 (tujuh) provinsi yaitu Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Timur, Jakarta, Sulawesi Selatan, DI Yogyakarta. UPH yang terpilih akan didampingi oleh fasilitator dari Balai Besar POM, Dinas Provinsi, Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan di wilayah terkait dan didampingi pula oleh Fasilitator Keamanan Pangan dari Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan (Dit PPHNak) sehingga dapat menerapkan CPPOB sehingga dapat memperoleh Nomor Izin Edar BPOM MD.

“Disamping itu BPOM telah mempermudah persyaratan administrasi bagi UMKM seperti persyaratan izin usaha hanya berupa surat keterangan keberadaan sarana produksi yang diterbitkan oleh perangkat daerah setempat, pengenaan tarif sebesar 50 persen atas PNBP bagi UMKM (Peraturan Kepala BPOM No 9 Tahun 2018) serta rencana penerapan penilaian yang lebih sederhana terkait Cara Produksi Pangan Olahan bagi UMKM dengan tetap mengacu standar hygiene sanitasi” jelasnya.

Bimtek Tahun 2019, diikuti oleh 61 peserta yang berasal dari 15 UPH Peternakan/UMKM, 6 peserta dari dinas provinsi, dan 5 peserta dari dinas Kabupaten/Kota serta lingkup Ditjen PKH. Narasumber bimtek berasal dari Fakultas Perternakan IPB serta Badan POM. Materi yang diberikan antara lain mulai dari CPPOB hingga Pendaftaran Pangan Olahan dan Akun Perusahaan. 

Menutup acara, Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan, Fini Murfiani menyampaikan bahwa dengan terselenggaranya kegiatan bimtek ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar dalam dua hal utama, pertama adanya ilmu dasar yang didapat para pelaku UMKM dalam memproduksi pangan melalui CPPBOB, kedua yaitu bagaimana cara mendapatkan NIE. Lebih lanjut Fini berharap melalui bimtek ini dapat meningkatkan nilai tambah dan daya saing untuk pengembangan usaha pengolahan peternakan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

"Untuk itu diperlukan dukungan dari Dinas provinsi, kabupaten/kota yang membidangi fungsi peternakan untuk ikut berperan aktif membina UPH Peternakan, untuk dapat mengimplementasikan ilmu yang diperoleh pasca bimtek, sehingga tercipta usaha yang maju serta adanya rasa keamanan konsumen pada saat mengonsumsi produk hasil UMKM tersebut" pungkasnya.

 

Narahubung : 
Ir. Fini Murfiani, M.Si., (Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian)