• 16 Oktober 2019, 09:25 WIB
• /
• Dilihat 1631 kali

Yogyakarta_Dalam rangka memberikan jaminan keamanan, kesehatan, keutuhan, dan kehalalan (ASUH) produk hewan yang beredar di masyarakat, pemerintah melakukan sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) kepada unit usaha produk hewan. Sertifikasi NKV dimaksudkan agar produk hewan yang beredar memenuhi persyaratan atau kelayakan dasar keamanan pangan. Perkembangan teknologi dan peningkatan jumlah serta jenis unit usaha produk hewan menyebabkan Auditor NKV dituntut untuk semakin profesional, dan mempunyai pengetahuan yang luas dalam hal penjaminan keamanan produk hewan. Guna memaksimalkan sertifikasi NKV pada unit usaha produk hewan, Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan mengadakan kegiatan “Refreshing Auditor Nomor Kontrol Veteriner” bagi Auditor NKV yang berasal dari 26 Propinsi di Indonesia. Kegiatan ini diadakan di Hotel Grand Zuri, Yogyakarta pada tanggal 14 sampai dengan 16 Oktober 2019. 

Kegiatan Refreshing Auditor NKV dibuka oleh Syamsul Ma`arief selaku Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner, Ditjen PKH dan dihadiri oleh Auditor NKV dari Dinas provinsi/kota/kabupaten/Kota yang membidangi fungsi Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesehatan Hewan. Peserta Auditor NKV yang hadir sebanyak 45 orang. Tujuan diadakan kegiatan ini adalah sebagai sarana update informasi terkait teknis audit dan perkembangan penjaminan keamanan dan kehalalan produk pangan asal hewan, sehingga dapat meningkatkan kompetensi Auditor NKV dalam melaksanakan audit unit usaha produk hewan serta sharing pengalaman saat pelaksanaan Audit NKV.

Dalam sambutannya, Syamsul menyampaikan bahwa penjaminan keamanan produk hewan yang beredar di masyarakat merupakan tanggung jawab pemerintah. Pemerintah menargetkan peningkatan jumlah unit usaha produk hewan yang mendapatkan sertifikat NKV, untuk mencapai tujuan tersebut maka dilakukan kegiatan refreshing auditor NKV. Para auditor diberi pengarahan materi mengenai Penerapan Higiene Sanitasi, biosekuriti dan Kesejahteraan Hewan pada unit usaha pangan segar asal hewan, unit usaha pangan olahan asal hewan dan unit usaha non pangan asal hewan yang disampaikan oleh Komisi Ahli Kesmavet. Penyegaran kembali mengenai sertifikasi NKV pada Unit Usaha Produk Hewan, teknis penggunaan ceklist NKV, penyusunan Hasil Audit dan Tata Cara Pencantuman NKV serta mekanisme pelaporan capaian unit usaha ber-NKV disampaikan oleh narasumber dari Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner, Ditjen PKH.

Untuk menyempurnakan proses sertifikasi NKV, saat ini pemerintah sedang melakukan Revisi Permentan No. 38 Tahun 2005 tentang Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner pada Unit Usaha Pangan Asal Hewan. Lanjut Syamsul, dalam era globalisasi perdagangan seperti saat ini sertifikasi NKV pada unit usaha produk hewan menjadi persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Negara - negara tujuan ekspor. Oleh karena itu, revisi permentan penting untuk segera disahkan.

Akhir kata, Syamsul menyampaikan agar setelah mengikuti kegiatan ini diharapkan para auditor NKV meningkat kompetensi dan pengetahuannya dalam melakukan penilaian pemenuhan persyaratan kelayakan dasar sistem jaminan keamanan pangan khususnya aspek hygiene sanitasi, biosekuriti dan kesejahteraan hewan pada unit usaha produk hewan.