• 15 Desember 2023, 10:14 WIB
• /
• Dilihat 275 kali
• /
• humaspkh

Bogor_Berbagai upaya dilakukan oleh Kementerian Pertanian untuk pemulihan reputasinya. Salah satunya dengan melakukan orkestrasi dan glorifikasi kinerja positif Kementerian Pertanian.

“Konten pertanian yang banyak adalah sebuah opportunity untuk meningkatkan sentiment positif publik terhadap kinerja kementan,” ungkap Tenaga Ahli Menteri Bidang Komunikasi Imam Wahyudi ketika menjadi pembicara pada Pertemuan Koordinasi Kehumasan lingkup Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (15/12).

Imam juga menjelaskan bahwa saat ini telah terjadi pergeseran paradigma atau shifting dalam melakukan pemberitaan. Dulu, institusi jika ingin berbicara dengan publik harus lewat media karena wisdomnya ada di media, sehingga institusi akan “berbaik baik” dengan wartawan, meng-entertain wartawan dan sebagainya.

“Sekarang, tanpa mediapun kita bisa berkomunikasi langsung dengan publik,” lanjut Imam.

Sejalan dengan hal itu, Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian, Kuntoro Boga Andri mengatakan bahwa dengan adanya shifting ini, maka diharapkan masing-masing unit kerja baik di Pusat maupun di UPT dapat memaksimalkan media yang dimilikinya untuk terus menyampaikan keunggulan dan kinerja positifnya.

“Kementerian Pertanian merupakan salah satu institusi yang menjadi media darling. Isu-isu pertanian yang muncul di masyarakat sumbernya dari Kementan. Apapun yang disampaikan Kementan pasti dimakan oleh media, itu sebabnya eksposure kita tinggi,” ungkap Boga.

Lebih lanjut Boga menjelaskan bahwa Kementerian Pertanian telah melakukan audit internal untuk kehumasan. Berdasarkan audit tersebut, diketahui bahwa kanal media online dan televisi merupakan media yang paling sering mengangkat isu pertanian dibanding media lainnya. Selain itu, medium konvensional seperti penyuluhan dan pertemuan warga masih dianggap efektif untuk mengakses isu pertanian. Kecenderungan ini juga dapat dilihat dari akses media digital yang didominasi saluran Youtube dan website.

Sementara itu, media sosial dengan pola dialog (interactivity based) belum maksimal digunakan oleh masyarakat untuk isu pertanian. Oleh sebab itu, penyebaran isu pertanian saat ini masih belum mampu menggeser pola framing sosialisasi (formal information based) yang mengandalkan narasi formal/elit seperti politisi, pimpinan atau pejabat pemerintah.

Orkestrasi dan Glorifikasi

Sebagai salah satu elemen Kementerian Pertanian, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan beserta seluruh pejabat yang membidangi fungsi kehumasan di lingkupnya berkomitmen untuk menyelaraskan irama dengan Kementerian Pertanian agar suara yang terdengar dipublik adalah “Satu Suara Kementan”.

“Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan salah satu unit eselon I dengan isu yang cukup banyak seperti misalnya isu perunggasan, isu ketersediaan stok di hari besar keagamaan, isu ketersediaan hewan kurban, sampai dengan pengendalian penyakit hewan. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang tepat agar informasi yang muncul dari Ditjen PKH dapat selaras dengan Kementan secara global,” ungkap Sekretaris Ditjen PKH Makmun dalam sambutannya.

Lebih lanjut Makmun berharap agar Biro Humas dan Informasi Publik dapat menjadi pendamping untuk humas di Ditjen PKH agar dapat selaras seirama menjadi satu suara Kementan.

Menanggapi pernyataan tersebut, Kuntoro Boga Andri menyampaikan bahwa Satu Suara Kementan merupakan salah satu upaya untuk meraih citra positif Lembaga di Masyarakat.

“Sebagai contoh, kita perlu penguatan narasi “petani/peternak” sebagai sebuah profesi. Hal ini penting untuk mendukung isu yang ingin diangkat oleh Menteri Pertanian yaitu regenerasi petani/peternak,” lanjut Boga menambahkan.

Boga juga mengingatkan agar Pemerintah jangan merasa “paling paham”, namun harus terbuka pada publik. Selain itu, Kementan harus bisa menjadi problem solver isu-isu publik yang muncul. Narasi yang muncul haruslah berorientasi publik, bukan informasi kebutuhan birokrasi.

“Jangan hanya kejar volume ekspose, namun tidak berdampak pada isu utama. Perkuat partisipasi komunikasi publik, buka ruang “diskusi dua arah”, perkuat analisa resiko, dan komunikasi resiko serta beri ruang data/informasi yang cukup bagi public,” lanjutnya menjelaskan.

Orkestrasi informasi dan kehumasan Kementerian Pertanian ini tidak lepas dari strategi yang harus mencakup hingga ke unit pelaksana teknis di daerah. Tenaga Ahli Menteri Bidang Komunikasi Imam Wahyudi juga menjelaskan strategi “tetrapod” yang bisa dilakukan. Keempat pilar Tetrapod ini adalah data, informasi, knowledge dan wisdom.

Data data yang bisa didapat dari UPT atau unit kerja teknis lainnya yang dirangkum menjadi informasi atau bahkan knowledge dapat digunakan untuk mendukung kebijakan pemerintah khususnya Kementerian Pertanian.

“Pada akhirnya knowledge yang kita sampaikan ditambah dengan nilai-nilai maka dapat menjadi wisdom yang bisa memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa Kementerian Pertanian bekerja bersama rakyat dan untuk kesejahteraan rakyat,” jelas Imam.

Terakhir Boga menyimpulkan bahwa pada intinya harapan yang ingin dicapai adalah reputasi Kementan dapat kembali dipulihkan sehingga dapat memperbesar persentase keberhasilan program program pemerintah di masa mendatang.