• 18 April 2016, 12:18 WIB
• /
• Dilihat 2052 kali

Sumbawa-Provinsi Nusatenggara Barat,- Rumah Potong Hewan (RPH) merupakan  tempat pemotongan hewan yang higienis yang diharapkan dapat menghasilkan daging yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH).  Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan dan beberapa anggota komisi IV DPR RI tertarik untuk meninjau secara langsung kondisi salah satu RPH. Kunjungan dilakukan pada RPH Potoe Tanoe pada hari Rabu 23 Maret 216 yang berlokasi di Kabupaten Sumbawa Barat.

RPH Potoe Tanoe dikelola oleh PT. Hutama Mandalajaya, pada kunjungan tersebut pihak pengelola RPH mejelaskan beberapa hal mengenai fasilitas RPH yang dilengkapi dari pembiayaan APBN  melalui tugas pembantuan tahun 2014 berupa penambahan kandang penampungan ternak, gangway, ruang pelayuan (chilling room), ruang penyimpanan daging (cold storage), peralatan pemotongan dan IPAL. Kapasitas pemotongan 30 ekor/hari dengan produksi karkas/daging beku (frozen meat). Daging beku yang didistribusikan sebayak ± 50 ton/bulan ke DKI Jakarta, 5-10 ton/bulan ke Lokal dan PT. Newmont dengan merk produk ”Her Beef”.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Bidang Budidaya Ternak Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumbawa Barat Syafruddin menjelaskan bahwa Kabupaten Sumbawa merupakan salah satu Kabupaten dari Provinsi Nusa Tenggara Barat yang cukup potensial untuk pengembangan peternakan. Untuk itu, Pemda Sumbawa berharap agar ada dukungan dari pemerintah pusat dan lembaga legislatif untuk dapat membantu pembiayaan, sehingga apa yang diharapkan dalam hal pengembangan peternakan bisa terlaksana dengan baik.

Rangkaian kegiatan kunjungan kerja di Kabupaten Sumbawa Barat yang dilaksanakan yaitu peninjauan kawasan konservasi alam dan reklamasi di PT. Newmont, pemasukan perdana gabah/beras hasik produksi petani di Gudang Bulog Baru Lamusung, peninjauan Rumah Potong Hewan. Saat meninjau Rumah potong Hewan, wakil ketua komisi IV DPR RI Herman Khaeron mengharapkan agar RPH sebaiknya difungsikan secara maksimal dan jika perlu dikerjasamakan pihak swasta. ”Hal ini penting karena sumbawa  merupakan salah satu sentra peternakan yang populasinya cukup banyak, jadi sayang jika tidak difungsikan dengan baik”. Imbaunya. ”Jika ada kendala sebaiknya dikoordinasikan antara Pemda dan Pusat”. Tambahnya.

Pada kesempatan tersebut Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Dr. Ir. Muladno, MSA memberikan penjelasan bahwa beliau membayangkan peternakan yang ada di Kabupeten Sumbawa seperti di Negara Australia tapi berskala kecil, sehingga pemerintah saat ini membuat progam Sentra Peternakan Rakya (SPR) yang berjamaah. Dirjen PKH berharap kepada rombongan komisi IV DPR RI agar ada dana talangan untuk membeli sapi betina produktif kemudian digulirkan ke peternak agar populasi ternak semakin bertambah. Acara selanjutnya dilakukan kunjungan ke Kabupaten Dompu untuk deklarasi Sentra Peternakan Rakyat (SPR).  Deklarasi SPR dilakukan bersama Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat serta beberpa jajarannya.  

 

Sumber: Padjarnain,S.Pt, Yulana Susanti, S.Pt, M.Si, Subbag Kerjasama dan Humas Bagian Perencanaan Ditjen PKH