• 23 Juni 2025, 13:24 WIB
• /
• Dilihat 16 kali
• /
• adminpemberitaan

Jakarta — Kementerian Pertanian (Kementan) menegaskan pentingnya keberadaan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai unit struktural tersendiri di daerah dalam mendukung keberhasilan program pembangunan peternakan nasional. Pesan ini menjadi pokok pembahasan dalam pertemuan antara Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan DPRD Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, di Jakarta, Jumat (20/6/2025).

Pertemuan ini dilakukan dalam rangka konsultasi DPRD Gunungkidul terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah, menyusul wacana penggabungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan ke dalam Dinas Pertanian.

Sekretaris Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Tri Melasari, menyampaikan bahwa tidak ada kebijakan dari pemerintah pusat yang mewajibkan penggabungan tersebut. Menurutnya, keputusan kelembagaan diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah berdasarkan potensi dan kebutuhan masing-masing wilayah.

“Kementerian Pertanian mendorong daerah untuk menyesuaikan kelembagaan dengan karakteristik dan potensi sektoral. Untuk daerah seperti Gunungkidul yang memiliki basis kuat peternakan, dinas yang berdiri sendiri akan jauh lebih efektif dalam menjalankan program dan pelayanan,” ujar Tri Melasari.

Ia menambahkan, Gunungkidul merupakan salah satu wilayah strategis yang telah ditetapkan sebagai sumber bibit nasional untuk sapi Peranakan Ongole (PO), selain memiliki potensi besar dalam pengembangan sapi pedaging, sapi perah, kambing, dan domba. Keberadaan dinas yang khusus menangani peternakan dinilai akan lebih fokus dalam pengelolaan sumber daya, pengendalian penyakit hewan, serta penguatan layanan teknis kepada peternak.

Kementerian Pertanian juga menilai bahwa struktur kelembagaan yang kuat dan relevan sangat penting untuk mendukung pencapaian target nasional seperti swasembada protein hewani, kemandirian pangan, dan program Asta Cita Presiden. Hal ini menjadi semakin krusial mengingat kebutuhan daging sapi dan susu nasional masih belum sepenuhnya dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri.

“Penggabungan dinas tanpa mempertimbangkan konteks daerah justru dapat melemahkan pelayanan, terutama saat terjadi situasi darurat seperti wabah PMK atau antraks. Kita perlu memastikan bahwa kapasitas kelembagaan di daerah tetap optimal,” tambah Tri Melasari.

Kementan berharap, melalui dialog yang terbuka seperti ini, pemerintah daerah semakin mantap dalam mengambil keputusan kelembagaan yang berpihak kepada masyarakat, khususnya para peternak.