• 01 Juli 2025, 20:07 WIB
• /
• Dilihat 2 kali
• /
• adminpemberitaan

Jakarta – Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH), Kementerian Pertanian menggelar Rapat Evaluasi dan Persiapan Pelaksanaan Vaksinasi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) tahap kedua di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (30/6). Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam mempercepat pengendalian PMK di Indonesia.

Direktur Jenderal PKH, Agung Suganda, menyampaikan bahwa pengendalian PMK merupakan tanggung jawab bersama lintas sektor. “PMK bukan penyakit dengan tingkat kematian tinggi, tetapi dampak ekonominya besar. Maka ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat, melainkan seluruh pemangku kepentingan,"ujarnya.

Agung menjelaskan bahwa pemerintah telah mencanangkan program pengendalian PMK 2025–2029, dengan target pengakuan bebas PMK dari World Organisation for Animal Health (WOAH). "Kita ingin Papua, Maluku, dan NTT mendapat pengakuan bebas tanpa vaksinasi, serta Bali dan NTB sebagai zona bebas dengan vaksinasi,” kata Agung.

Sebagai tindak lanjut, Ditjen PKH akan mengaktifkan kembali satuan tugas (satgas) pengendalian PMK dan mendorong vaksinasi serentak di berbagai daerah. “Kita perlu melibatkan asosiasi profesi, TNI, Polri, hingga akademisi. Pemerintah daerah diharapkan dapat merancang program vaksinasi bersama secara terkoordinasi,” imbuhnya.

Direktur Kesehatan Hewan, Imron Suandy, menyoroti keberhasilan vaksinasi tahap pertama (Januari–Maret 2025) dalam menurunkan kasus PMK secara signifikan. “Strategi bulan vaksinasi terbukti efektif membentuk herd immunity (red: kekebalan kelompok) karena dilakukan serentak, masif, dan terarah,” ujar Imron. Ia juga mencatat peran aktif pelaku usaha melalui skema mandiri dan Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai bagian penting dari kolaborasi lintas sektor.

Bulan vaksinasi PMK tahap kedua akan dilaksanakan pada Juli–September 2025, dengan fokus meningkatkan capaian vaksinator di daerah yang masih rendah, memperkuat sosialisasi biosekuriti, dan mendorong pelaksanaan vaksinasi mandiri oleh peternak skala besar hingga rakyat.

Imron juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh tim teknis Ditjen PKH dan jajaran dinas di daerah. Ia menegaskan bahwa kolaborasi yang solid dan semangat bersama menjadi kunci dalam mempercepat pemberantasan PMK di Indonesia. (*)