• 03 Juli 2025, 10:52 WIB
• /
• Dilihat 2 kali
• /
• adminpemberitaan

Yogyakarta - Kementerian Pertanian (Kementan) menegaskan komitmen kuat untuk mewujudkan Indonesia bebas Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada 2035. Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Agung Suganda, dalam Seminar Pemikiran Bulak Sumur yang digelar Dewan Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM), dengan tema "Strategi Pengendalian Menuju Indonesia Bebas PMK", yang diikuti berbagai pemangku kepentingan lintas sektor pada Senin (30/6).

Dalam paparannya, Agung mengingatkan kembali keberhasilan Indonesia meraih status bebas PMK pada 1990 berkat vaksinasi massal yang konsisten sejak 1952 hingga 1983. Namun, pada April 2022, Indonesia kembali mengalami wabah PMK yang pertama kali terdeteksi di Aceh dan Jawa Timur, kemudian menyebar cepat ke berbagai provinsi lain. "Kita harus belajar dari sejarah dan bekerja keras mengulang sukses story vaksinasi PMK, agar Indonesia kembali diakui sebagai negara bebas PMK," ujar Agung.

Sebagai tindak lanjut, Kementan menetapkan Kebijakan Pengendalian PMK dengan target Indonesia bebas PMK pada 2035 melalui strategi Progressive Control Pathway (PCP-FMD). Dalam peta jalan yang ditetapkan, beberapa wilayah seperti Bali dan NTB ditargetkan menjadi zona bebas dengan vaksinasi, sementara Papua, Maluku dan Nusa Tenggara Timur dipertahankan sebagai zona bebas PMK secara historis. "Strategi ini bertujuan agar tidak ada lagi sirkulasi virus PMK di dalam negeri," jelasnya.

Menurut Agung, dalam pelaksanaan pengendalian PMK di lapangan, Kementan menerapkan lima strategi kunci. "Diantaranya yaitu cara budidaya ternak yang baik, surveilans, biosekuriti, vaksinasi tertarget, dan pengobatan. Peternak diharapkan dapat menjalankan semua langkah ini secara mandiri, dengan dukungan komunikasi dan edukasi yang masif untuk keberhasilan bersama," tambahnya.

Strategi vaksinasi PMK tahun 2025 dibagi dalam dua periode, Januari–Maret dan Juli–September, dengan prioritas wilayah berdasarkan risiko. Periode pertama berhasil memvaksinasi 2,3 juta dosis di 29 provinsi dari vaksin sumber APBN, APBD, CSR, dan Mandiri. "Karena itu, vaksinasi periode kedua yang dimulai 1 Juli menjadi sangat penting. Pemerintah telah menyiapkan dan menjamin ketersediaan akses 13,4 juta dosis vaksin yang berasal dari Pemerintah maupun swasta dan mendorong produksi vaksin Pusvetma agar tetap terjangkau," kata Agung.

Ketua Dewan Guru Besar UGM, Muhammad Baiquni, menegaskan bahwa konsep healthy people, healthy planet harus menjadi landasan dalam setiap kebijakan pengendalian penyakit. "Kesehatan hewan memiliki dampak langsung terhadap kesehatan manusia dan keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, kolaborasi akademisi, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat mutlak diperlukan," ujar Baiquni.

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Kedokteran Hewan UGM, Agung Budiyanto, mengutarakan kesiapan penuh perguruan tinggi dalam mendukung penanganan PMK di Indonesia. "FKH UGM bersama Asosiasi Fakultas Kedokteran Hewan Indonesia (AFKHI) telah menyiapkan satgas PMK, tim diagnostik laboratorium, serta tim komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) untuk masyarakat," ungkap Agung Budiyanto.

Melalui dukungan kolaboratif dan sinergi yang kuat antara pemerintah, perguruan tinggi, dan Masyarakat, Kementan optimistis target vaksinasi nasional dapat tercapai.