• 09 Januari 2018, 06:33 WIB
• /
• Dilihat 2009 kali

Bertempat di Auditorium Gedung D Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) I Ketut Diarmita kumpulkan semua pejabat struktural dari eselon II sampai dengan eselon IV baik dari pusat maupun UPT (Unit Pelaksana Teknis) lingkup Ditjen PKH.

Pertemuan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2018 ini juga dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian yang memberikan arahan kepada seluruh pejabat struktural lingkup Ditjen PKH.

I Ketut Diarmita mengatakan, Pertemuan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2018 ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran tahun 2017. Selain itu juga untuk mengingatkan dan memastikan kepada kepada pejabat strukturalnya mengenai hal-hal yang sudah dicapai pada tahun 2017 dan yang harus dilaksanakan pada tahun 2018.

Prioritas kegiatan Ditjen PKH Tahun 2018 mencakup kegiatan : (i) Upsus Siwab; (ii) Penambahan indukan impor; (iii) penambahan populasi ternak lokal, diharapkan ketiga kegiatan prioritas tersebut dapat terlaksana dengan baik. Dengan terealisasinya ketiga prioritas ini paling tidak akan meningkatkan performance kinerja Ditjen PKH.

“Pedoman administrasi dan Pedoman Pelaksanaan Kegiatan harus sudah terditribusi dan dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan,” kata I Ketut Diarmita. “Pemahan yang berbeda dan yang belum jelas untuk segera diidentifikasi dan dirumuskan dengan baik agar pelaksanaan kegiatan tahun 2018 berjalan dengan baik,” tambahnya.

Masing-masing unit kerja diminta untuk meningkatkan kinerjanya, sistem monitoring dan evaluasi, serta konsolidasi dan koordinasi pelaksanaan Upsus Siwab dari tingkat kabupaten-provinsi dan pusat harus ditingtkatkan. Monitoring dan pelaporan menjadi hal penting untuk ditingkatkan perannya, sehingga kejadian dan permasalahan di tingkat lapangan dapat terespon dengan baik dengan solusi dan langkah-langkah kongkrit penyelesaiannya.

Untuk kelancaran pelaksanaan indukan secara khusus, Ditjen PKH akan bekerjasama dengan instansi terkait, seperti: TP4/TP4D Kejaksaan Agung, Bareskrim, BPKP, KPK, LKPP, dan Itjen Kementan dalam pendampingan kegiatan.

Selain itu, untuk meningkatkan akuntabilitas dan performance kinerja kegiatan dan anggaran, Dirjen PKH meminta kepada masing-masing kepala unit kerja memetakan rencana pelaksanaan kegiatan dengan baik. Penyusunan ROK (Rencana Operasional Kegiatan) yang akurat merupakan alat pengendali dalam pelaksanaan kegiatan.

Sekretaris Jenderal Kementan Hari Priyono mengatakan, Pejabat Negara harus menjadi Problem Solver, bukan menjadi bagian dari masalah (Problem). Tanpa ada sinergi yang bagus dari semua pejabat struktural, maka akan tidak ada kepastian capaian kinerja.

“Kita semua sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara) harus meningkatkan kinerja,” himbaunya. Selain itu, Hari Priyono mengingatkan bahwa semua pegawai harus memiliki integritas, loyalitas dan komitmen yang tinggi dalam menjalankan tugas kerjanya. “Tahun 2018 kita ciptakan sebuah culture atau budaya kerja dengan etos kerja yang tinggi untuk membangun negeri,” ucapnya.

Menurutnya, mata pelajaran utama Ditjen PKH adalah perbibitan dan kesehatan hewan, sehingga harus diprioritaskan. Untuk itu, Sekjen Kementan tersebut juga mengatakan agar pelaksanaan indukan impor tahun 2018 harus dikawal keberhasilannya dan harus dapat terealisasikan.

Pada kesempatan tersebut juga dilakukan Penandatanganan Perjanjian Kontrak Kinerja (PK) oleh semua Direktur, Sesditjen PKH dan Kepala UPT lingkup Ditjen PKH. PK yang telah ditandatangani dijadikan sebagai komitmen dan akan dijadikan tolak ukur penilaian kinerja tahun 2018 bagi semua pejabat lingkup Ditjen PKH.