• 19 Desember 2024, 16:42 WIB
• /
• Dilihat 491 kali
• /
• humaspkh

Cikupa – Rumah Pemotongan Hewan Unggas (RPHU) memiliki peran strategis dalam menjamin keamanan pangan untuk mendukung Program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini menjadi salah satu topik utama dalam diskusi yang berlangsung di RPHU So Good Food Manufacturing, Cikupa, Kamis, 19 Desember 2024.

Direktur Sistem Pemenuhan Gizi Badan Gizi Nasional, Nurjaeni, menyampaikan dalam program MBG, tidak hanya fokus pada ketersediaan (kuantitas) bahan baku, namun juga sudah memperhatikan aspek kualitas bahan baku. Hal ini sebagai mitigasi risiko atas gangguan kesehatan yang dapat disebabkan oleh bahan baku pangan yang tidak terjamin keamanannya.

“Keamanan pangan adalah prioritas utama. Suply daging ayam, misalnya, harus berasal dari RPHU yang telah bersertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV),” ujar Nurjaeni. Skema rantai pasok "Safe from Farm to Fork" pun menjadi pedoman utama untuk memastikan kualitas dan keamanan pangan.

Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner Ditjen PKH, Nuryani Zainuddin, mengharapkan Program MBG dapat menyerap daging ayam yang saat ini sudah dalam kondisi surplus. Nuryani menambahkan pentingnya monitoring dan pengawasan keamanan pangan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program MBG.

"RPHU yang bersertifikat NKV tidak hanya menjamin keamanan pangan, tetapi juga menjadi bukti bahwa proses pemotongan telah sesuai standar kesehatan dan kesejahteraan hewan. Ini adalah langkah konkrit untuk memastikan pangan asal hewan aman, sehat, utuh dan halal (ASUH) untuk dikonsumsi," ungkap Nuryani. Ia juga menyebutkan bahwa pemerintah akan mempercepat proses sertifikasi NKV RPHU di berbagai daerah guna mendukung target nasional, termasuk bersama BPJPH untuk melakukan percepatan sertifikasi Halal di RPHU.

Direktur Yayasan Indonesia Food Security Review (IFSR), I Dewa Made Agung Kertha Nugraha, akrab disapa Dewa, menyatakan bahwa pengalaman uji coba MBG di Sukabumi menjadi pelajaran penting.

“Keamanan pangan tidak hanya penting untuk menjaga keberlanjutan program, tetapi juga untuk mencegah risiko gangguan kesehatan masyarakat,” kata Dewa.

Dalam diskusi, BGN dan Ditjen PKH sepakat untuk menambahkan persyaratan NKV dalam petunjuk teknis program MBG serta memastikan suplai dari RPHU yang bersertifikat halal.

Dalam rencana jangka panjang, Badan Gizi Nasional (BGN) menargetkan pada 2025 RPHU mampu menyuplai kebutuhan 3.000 titik lokasi Unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Untuk mencapai target tersebut, Ditjen PKH akan mempercepat sertifikasi NKV, menata RPHU yang ada, dan mengoptimalkan fungsi RPHU melalui dukungan dana alokasi khusus (DAK) atau APBD.

Tidak hanya soal daging unggas, Ditjen PKH juga mengusulkan agar susu dapat menjadi menu wajib dalam program MBG, tidak hanya di wilayah sentra produksi susu. Selain itu, sosialisasi terkait NKV dan keamanan pangan kepada satuan pelaksana SPPG akan segera dilakukan bersama BGN.

Nuryani juga menekankan pentingnya keterlibatan seluruh pemangku kepentingan untuk menyukseskan program ini. "Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan. Ditjen PKH berkomitmen untuk terus bersinergi dengan lembaga lain, termasuk Kementerian Koperasi dan Kementerian UMKM, untuk memastikan pemberdayaan peternak/UMKM lokal dalam memasok bahan baku pangan asal hewan dalam program MBG tutupnya.