• 06 Desember 2017, 00:59 WIB
• /
• Dilihat 1565 kali

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) Kementan Pertanian I Ketut Diarmita mengajak semua pihak untuk bersinergi mendukung upaya pemerintah dalam mempercepat peningkatan populasi sapi potong di Indonesia. Hal tersebut disampaikannya pada Rapat Kerja Nasional Gapuspindo  di Yogyakarta Selasa 5 Desember 2017.

“Peran dari semua pihak sangat kita perlukan, karena pembangunan akan terwujud dengan adanya sinergitas seluruh elemen fungsi peternakan dan kesehatan hewan”, ungkap I Ketut Diarmita. “Selain peran dari pemerintah, peranserta swasta dan masyarakat sebagai pelaksana pembangunan sangat penting untuk mensukseskan  pelaksanaan program Pemerintah”, tambahnya.

I Ketut Diarmita mengatakan, saat ini pemerintah sedang fokus untuk mempercepat peningkatan populasi sapi potong di dalam negeri dengan salah satu kebijakan yang dilakukan, yaitu penambahan indukan impor, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta.  

I Ketut menjelaskan, kebijakan pemerintah mengeluarkan peraturan yang mewajibkan bagi para pelaku usaha untuk memasukan sapi indukan 20% (persen) dari importasi merupakan salah satu cara pemerintah untuk meningkatkan jumlah populasi indukan di Indonesia.

“Kita harapkan Gapuspindo yang merupakan Gabungan Pelaku Usaha Peternakan Sapi Potong Indonesia untuk terus mendukung setiap kebijakan pemerintah", ucap I Ketut Diarmita. “Dengan adanya pertambahan indukan sapi yang merupakan mesin reproduksi diharapkan akan mengakselerasi pertambahan populasi sapi di Indonesia”, jelasnya. “Kebijakan ini akan dievaluasi pada akhir tahun 2018”, tambahnya.

I Ketut Diarmita mengatakan, esensi kebijakan pemasukan indukan tersebut juga untuk mengajak para pelaku usaha melakukan kemitraan dengan para peternak di pedesaan. Menurutnya, angka kemiskinan di Indonesia saat ini mencapai 27,7 juta jiwa dan sebagian besar berada di pedesaan. “Kita harapkan angka kemiskinan di Indonesia dapat menurun dengan program kemitraan yang dilakukan antara para pelaku usaha sapi potong dengan para peternak”, tandasnya.

Lebih lanjut disampaikan, kebijakan lain yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan populasi ternak, yaitu: 1). Penyediaan lahan peternakan dan penanaman hijauan pakan ternak (tempat usaha, sumber pakan, investasi, kepastian usaha); 2).Penguatan pakan ternak dengan Integrasi Sapi-Sawit; 3). Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting (UPSUS SIWAB); 5.Pengendalian pemotongan betina produktif di 40 kabupaten/kota di 17 provinsi kerjasama dengan BAHARKAM POLRI.

Direktur Eksekutif Gapuspindo, Joni Liano menyampaikan kesiapannya untuk mendukung setiap kebijakan pemerintah, namun Gapuspindo berharap kebijakan pemasukan indukan dapat diharmonisasikan, sehingga para pelaku usaha dapat melaksanakan setiap kebijakan tersebut.

“Kami berharap industri ini terus mampu berperan dalam menyediakan suplai sapi potong yang berkualitas dan memenuhi harapan konsumen dan seluruh stakeholder lainnya”, ucap Joni Liano.

Direktur Impor Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Feri menyampaikan, para pelaku usaha diharapkan terus memperbaharui data realisasi pemasukan indukan untuk disampaikan ke Kementerian Perdagangan. “Terkait dengan masukan dari pelaku usaha terhadap kebijakan p[emerintah, kita harapkan disampaikan dalam bentuk analisis ilmiah agar dapat menjadi landasan pemerintah dalam mengambil langkah strategis lainnya”, ungkap Feri menjelaskan.

 

 

Contact Person :
Drh Fadjar Sumping Tjatur Rasa, Ph.D (Direktur Kesehatan Hewan Ditjen PKH)