Kementan Kawal Penanganan Ayam dan Telur untuk MBG di Wilayah 3T
JAKARTA — Mutu daging ayam dan telur untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu dijaga sejak penanganan hingga distribusi ke dapur pelayanan gizi. Selain ketersediaan pasokan, pemenuhan persyaratan higiene dan sanitasi serta penanganan produk sesuai standar menjadi perhatian Kementerian Pertanian (Kementan).
Hal tersebut dibahas dalam rapat lintas instansi yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Agung Suganda, bersama Badan Gizi Nasional (BGN), Badan Pangan Nasional (Bapanas), ID Food, dan pemangku kepentingan terkait di Jakarta, Selasa (20/10/2026).
Salah satu agenda pembahasan ialah percepatan sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) bagi unit usaha pemasok produk hewan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Sertifikat ini menjadi instrumen untuk memastikan unit usaha memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi dalam penanganan produk asal hewan.
“Negara hadir, termasuk HKTI juga yang sudah punya konsep cold chain (red: rantai dingin), untuk bisa bersinergi dan berkolaborasi, terutama menyiapkan produk-produk yang layak, higienis, dan halal dalam rangka penyiapan MBG,” ujar Agung.
Ia juga menyoroti perlunya penanganan yang tepat untuk produk segar, segar dingin (chilled), dan beku (frozen). Khusus produk beku, proses pencairan harus dilakukan sesuai prosedur untuk mengurangi risiko kontaminasi. Penerapan standar ini perlu mempertimbangkan kesiapan fasilitas di setiap daerah, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN, Mariman Darto, membahas tata kelola pengadaan dan distribusi protein hewani untuk MBG. Dalam rapat tersebut, BGN tengah menyiapkan surat edaran mengenai optimalisasi penyediaan protein hewani, termasuk ketentuan rantai dingin dan persyaratan sertifikasi bagi pemasok.
Dari sisi pasokan, Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, Hermawan, menyoroti pentingnya distribusi antardaerah agar pasokan dari wilayah surplus dapat menjangkau daerah yang membutuhkan.
Tantangan logistik, khususnya untuk pengiriman ke Indonesia Timur, juga menjadi perhatian ID Food. Direktur Supply Chain Management dan Teknologi Informasi ID Food, Bernadetta Raras Indah Rosari, menekankan perlunya memisahkan biaya produk dari biaya penyimpanan dan pengiriman agar perhitungan distribusi lebih transparan.
“Kita perlu memisahkan antara harga ayam dengan biaya cold storage serta logistik pengirimannya. Biaya rantai dingin harus dihitung secara terbuka agar kebutuhan distribusi dapat dipenuhi dan penugasan BUMN tetap dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Bernadetta.
Bagi peternak dan pelaku usaha, kejelasan persyaratan penting agar mereka memahami ketentuan untuk memasok produk ke dalam rantai pasok MBG. Sementara itu, bagi masyarakat, penanganan produk sesuai standar menjadi bagian penting dalam menjaga mutu dan keamanan pangan.
Kementan bersama para pemangku kepentingan mendorong pemenuhan kebutuhan protein hewani untuk MBG yang didukung oleh penanganan sesuai ketentuan, pengawasan berdasarkan kewenangan masing-masing, dan distribusi yang memperhitungkan kondisi wilayah. (*)
