Kementan Perkuat Pengawasan Mutu Bibit Ternak demi Lindungi Peternak
Jakarta – Peternak membutuhkan bibit ternak yang jelas asal-usulnya dan terjamin mutunya. Kualitas bibit menentukan produktivitas, keberhasilan usaha, hingga daya saing peternakan. Karena itu, Kementerian Pertanian (Kementan) memperkuat standardisasi dan sertifikasi untuk memastikan benih dan bibit ternak yang beredar memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).
Kementan ingin memastikan peternak mendapatkan bibit yang benar-benar memenuhi persyaratan mutu. Tidak cukup hanya tersedia, bibit yang beredar juga harus jelas silsilah dan keunggulannya. Dengan begitu, peternak memiliki dasar yang kuat dalam memilih dan mengembangkan usaha peternakan.
Komitmen tersebut disampaikan dalam Rapat Komisi Teknis Lembaga Sertifikasi Produk Benih dan Bibit Ternak (LSPro Bebiter) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH), Senin (16/11/2026). Dalam evaluasi tersebut, delapan pemohon sertifikasi direkomendasikan memperoleh Sertifikat Kesesuaian SNI (SK-SNI).
Kedelapan pemohon terdiri atas lima pelaku usaha dan tiga Unit Pelaksana Teknis (UPT). Komoditas yang dievaluasi meliputi bibit sapi Madura, sapi Aceh, kambing Peranakan Etawah, itik, dan ayam.
Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak, Hary Suhada, menegaskan bahwa sertifikasi harus melalui penilaian yang independen, objektif, dan profesional. Setiap keputusan harus didasarkan pada data dan bukti teknis yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Rapat Komisi Teknis bukan sekadar tahapan dalam proses sertifikasi, tetapi menjadi bagian penting untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil benar-benar didasarkan pada data, bukti objektif, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta prinsip kehati-hatian. Dengan demikian, sertifikasi yang diterbitkan dapat memberikan jaminan mutu dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk perbibitan nasional,” ujar Hary.
Ia menambahkan, integritas seluruh pihak harus dijaga agar hasil sertifikasi benar-benar mencerminkan kondisi dan kualitas produk yang dinilai. Kepercayaan peternak terhadap bibit yang beredar harus dibangun melalui proses penilaian yang kredibel.
Hal senada disampaikan Manajer Puncak LSPro Bebiter, Gito Haryanto. Menurutnya, independensi, objektivitas, dan transparansi menjadi prinsip yang tidak boleh ditawar dalam proses sertifikasi.
Dalam kesempatan yang sama, Gito mengingatkan bahwa setiap rekomendasi harus lahir dari evaluasi teknis yang menyeluruh dan bebas dari benturan kepentingan.
“Komisi Teknis diharapkan senantiasa menjunjung tinggi prinsip independensi, objektivitas, profesionalisme, transparansi, akuntabilitas, serta bebas dari benturan kepentingan. Setiap rekomendasi harus mencerminkan hasil evaluasi teknis yang komprehensif sehingga keputusan sertifikasi memiliki kredibilitas tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan, baik secara ilmiah maupun administratif,” ungkap Gito.
Sementara itu, Ketua Komisi Teknis, Bambang Setiadi, menyampaikan bahwa hasil pembahasan merekomendasikan delapan pemohon untuk memperoleh SK-SNI. Rekomendasi tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan benih dan bibit ternak yang diedarkan memenuhi standar yang telah ditetapkan.
Bambang menjelaskan, kewajiban sertifikasi juga memiliki landasan hukum yang kuat. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, khususnya Pasal 13 ayat (6), mengatur bahwa benih atau bibit yang diedarkan wajib memiliki sertifikat yang memuat keterangan mengenai silsilah dan ciri-ciri keunggulannya.
“Rekomendasi penerbitan Sertifikat Kesesuaian SNI ini diharapkan menjadi salah satu upaya untuk mendorong pemenuhan regulasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Dalam Pasal 13 ayat (6) ditegaskan bahwa setiap benih atau bibit yang diedarkan wajib memiliki sertifikat yang memuat keterangan mengenai silsilah dan ciri-ciri keunggulannya,” jelas Bambang.
Bagi Kementan, sertifikasi merupakan bagian penting dalam membangun sistem perbibitan nasional yang kuat dan berkelanjutan. Mutu bibit harus terukur, asal-usulnya jelas, dan keunggulannya dapat dibuktikan. Sebab, peningkatan produktivitas peternakan harus dimulai dari kualitas bibit yang dikembangkan.
Melalui Ditjen PKH, Kementan akan terus memperkuat standardisasi dan sertifikasi benih serta bibit ternak. Langkah ini diarahkan untuk memastikan peternak memperoleh bibit bermutu, meningkatkan produktivitas usaha, dan memperkuat daya saing peternakan nasional. (*)