Kementan Gandeng BRIN Perkuat Hilirisasi dan Pasar Peternak
Serpong — Kementerian Pertanian (Kementan) menggandeng Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta pelaku usaha untuk memperkuat hilirisasi dan rantai pasok industri peternakan. Langkah ini dilakukan agar surplus produksi ayam dan telur nasional dapat memberikan nilai tambah, memperluas pasar, dan meningkatkan kesejahteraan peternak.
Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Agung Suganda, mengatakan produksi ayam dan telur nasional telah mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri, bahkan sebagian produknya telah memasuki pasar ekspor. Namun, peningkatan produksi tersebut belum sepenuhnya diikuti harga yang menguntungkan peternak.
“Produksi saja sudah tidak cukup. Kita juga harus memperhatikan masalah harga, penyerapan, dan keberlanjutan usaha peternakan,” ujar Agung dalam Seminar Nasional Riset yang diselenggarakan BRIN di Serpong, Rabu (4/11/2026).
Menurut Agung, persoalan utama saat ini terletak pada ketimpangan harga di tingkat produsen dan konsumen, distribusi yang belum efisien, serta lemahnya posisi tawar peternak. Di sisi lain, produk peternakan seperti ayam dan telur memiliki sifat mudah rusak sehingga harus segera dipasarkan atau diolah setelah dipanen.
“Produk peternakan adalah perishable goods. Kalau tidak disimpan dengan baik, tidak segera diolah, tidak segera ditangani, maka cepat akan rusak. Kondisi inilah yang digunakan oleh middleman untuk menekan para produsen dalam mengendalikan harganya,” jelasnya.
Karena itu, Agung menegaskan pemerintah harus hadir untuk memperbaiki tata niaga dan memastikan peternak memperoleh harga yang lebih baik. Terlebih, sekitar 63 persen usaha peternakan unggas nasional masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, sehingga distribusi ke berbagai wilayah menghadapi tantangan dan memunculkan disparitas harga antardaerah.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Kementan mendorong pengembangan fasilitas pengolahan telur menjadi tepung telur, penguatan penyimpanan dan distribusi, serta pembangunan ekosistem ayam terintegrasi yang mencakup budidaya, pemotongan, pengolahan, dan pemasaran. Pengembangan ekosistem ayam terintegrasi telah berjalan di enam titik, sementara fasilitas pengolahan telur direncanakan di tiga lokasi.
“Kalau kami di Kementerian Pertanian bukan target ini yang kita lihat, tapi segera berdirinya pabrik dan operasional,” tegas Agung.
Tidak hanya di sisi hilir, Kementan juga memperkuat sektor hulu melalui kemitraan jagung pakan antara koperasi peternak dan petani dengan sasaran pengembangan seluas 300.000 hektare. Program ini diharapkan memberikan kepastian pasar bagi petani sekaligus menjamin pasokan bahan baku bagi peternak. Agung juga mendorong riset bahan baku pakan alternatif berbasis sumber daya lokal untuk menekan biaya produksi dan mengurangi ketergantungan impor.
Selain perunggasan, Kementan memperkuat upaya peningkatan produksi susu dan daging sapi. Pemerintah telah menyusun peta jalan penambahan 600.000 ekor sapi perah dalam tiga tahun ke depan sebagai bagian dari upaya mencapai swasembada susu pada 2030. Penguatan genetik, teknologi reproduksi, dan pakan lokal menjadi bidang riset penting untuk mendukung target tersebut.
Sejalan dengan upaya itu, Agung mengajak BRIN mengarahkan riset pada kebutuhan nyata peternak dan industri. Kementan membuka akses 23 unit pelaksana teknis (UPT) Ditjen PKH sebagai lokasi demonstrasi dan pengujian hasil penelitian agar inovasi dapat diuji, disempurnakan, dan diterapkan di lapangan.
“Kami siap. Dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, kami punya 23 UPT, baik UPT perbibitan maupun kesehatan hewan, yang siap menjadi tempat untuk demonstrasi hasil riset dari BRIN,” ujarnya.
Menyambut ajakan tersebut, Kepala Organisasi Riset Energi dan Manufaktur (OREM) BRIN, Cuk Supriyadi Ali Nandar, mengatakan BRIN akan mendorong riset yang berangkat dari kebutuhan nyata, dengan prioritas yang jelas dan dukungan pendanaan sesuai kebutuhan penelitian.
“Dalam melakukan proposal riset harus berbasis kebutuhan. Kebutuhannya sudah disampaikan oleh Pak Dirjen dan para pelaku usaha,” ujar Cuk.
Menurutnya, tidak semua kebutuhan dapat ditangani sekaligus karena sumber daya periset terbatas. Karena itu, BRIN akan memprioritaskan riset yang paling dibutuhkan dan memiliki peluang untuk diterapkan. Salah satu skema yang disiapkan adalah program riset dan inovasi strategis yang menargetkan hasil penelitian dapat diimplementasikan dalam satu hingga dua tahun.
Cuk juga menekankan bahwa inovasi teknologi perlu didukung kebijakan dan regulasi yang tepat. Hasil riset yang baik tidak akan optimal jika pelaku usaha, khususnya usaha kecil dan menengah, menghadapi hambatan dalam penerapannya.
“Selain inovasi teknis, perlu ada inovasi terkait regulasi. Saya kira tadi juga sangat diperlukan, misalnya untuk suplai pakan atau hal lain yang bisa dikerjakan oleh usaha kerakyatan, tetapi diatur dengan regulasi yang tepat,” jelasnya.
Lebih lanjut, BRIN membuka peluang pengembangan teknologi bersama atau co-development dengan pemerintah, asosiasi, dan pelaku industri. Melalui pendekatan ini, riset dirancang berdasarkan kebutuhan mitra sehingga hasil pengembangannya dapat memberikan manfaat bersama.
“Kami menyebutnya co-development, yaitu pengembangan bersama sesuai dengan kebutuhan. Kalau dulu riset kita lakukan sendiri, patennya milik kami. Tapi dengan co-development itu milik bersama,” ungkapnya.
Cuk menyambut kesiapan Kementan menyediakan UPT sebagai lokasi uji coba. Menurutnya, teknologi tidak cukup hanya berhasil di laboratorium, tetapi juga harus diuji dalam kondisi lapangan agar dapat disempurnakan dan benar-benar siap diterapkan.
Dari sisi pelaku usaha, Ketua Umum Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (PINSAR Indonesia), Singgih Januratmoko, mengapresiasi langkah Kementan yang membuka ruang kolaborasi antara pemerintah, peneliti, dan dunia usaha. Menurutnya, sinergi tersebut dibutuhkan agar riset dan inovasi benar-benar menjawab kebutuhan industri, mulai dari efisiensi pakan hingga pengolahan dan perluasan pasar produk peternakan. Ia berharap surplus produksi ayam dan telur nasional dapat dikelola menjadi peluang yang memberikan nilai tambah bagi seluruh rantai usaha, terutama peternak rakyat.
“Jadi sebenarnya banyak sudah disampaikan oleh Pak Dirjen. Kita tinggal melengkapi sedikit-sedikit saja karena kita sebagai pelaku,” ujar Singgih.
Ia menekankan, penguatan industri harus diikuti ketersediaan sarana produksi yang terjangkau, harga jual yang layak, serta kepastian penyerapan hasil ternak. Menurutnya, inovasi pakan berbasis bahan baku lokal dan teknologi penyimpanan serta pengolahan telur juga penting untuk menekan biaya produksi dan memperluas jangkauan pasar. “Sudah saatnya kita memikirkan bagaimana dengan kondisi surplus ini supaya peternak juga sejahtera,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Pusat Riset Sistem Industri dan Manufaktur Berkelanjutan BRIN, Nugroho Adi Sasongko, mengatakan kolaborasi pemerintah, lembaga riset, dan industri diperlukan untuk mempercepat pengembangan teknologi serta memperkuat hilirisasi.
“Kami berharap seminar ini menghasilkan rekomendasi kebijakan, peta jalan hilirisasi, dan daftar kemitraan yang komplit,” ujar Nugroho.
Melalui kolaborasi ini, Kementan, BRIN, dan pelaku usaha mendorong terwujudnya industri peternakan yang lebih terintegrasi dan berdaya saig. Targetnya bukan hanya meningkatkan produksi, tetapi juga memperluas pasar, menghadirkan harga yang layak, dan meningkatkan kesejahteraan peternak.(*)
