Kementan Ajak Industri Bergerak Bersama, Percepat Swasembada Susu Nasional

Jakarta – Kementerian Pertanian (Kementan) terus mempercepat langkah menuju swasembada susu nasional dengan menyatukan seluruh mata rantai industri persusuan dalam satu gerak bersama. Di tengah meningkatnya kebutuhan susu nasional, termasuk untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pemerintah mendorong peningkatan populasi sapi perah melalui penguatan investasi, perluasan akses pembiayaan bagi peternak, kemitraan dengan industri pengolah susu, serta kepastian pasar bagi susu segar dalam negeri.

Bagi Kementan, swasembada susu tidak cukup dicapai hanya dengan menambah populasi sapi perah. Yang dibutuhkan adalah ekosistem yang mampu menghubungkan peternak rakyat, koperasi, industri, lembaga pembiayaan, dan pemerintah dalam satu sistem yang saling menguatkan. Dengan fondasi tersebut, peningkatan produksi susu dapat berlangsung secara berkelanjutan, kesejahteraan peternak meningkat, dan ketergantungan terhadap impor produk susu dapat ditekan secara bertahap.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Agung Suganda, menegaskan bahwa percepatan pengembangan sapi perah merupakan tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan.

"Kami ingin membangun ekosistem persusuan nasional yang kuat. Target penambahan populasi sapi perah bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan koperasi, industri pengolah susu, perusahaan peternakan, lembaga keuangan, hingga peternak rakyat," ujar Agung dalam rapat koordinasi bersama asosiasi, koperasi, industri pengolah susu, perusahaan peternakan, serta pelaku usaha persusuan di Kantor Kementan, Senin (3/8/2026).

Untuk mempercepat pencapaian target tersebut, pemerintah tengah menyiapkan berbagai instrumen kebijakan yang mendukung peningkatan populasi sapi perah secara lebih terukur. Salah satunya melalui usulan skema pembiayaan dengan fasilitas kredit berbunga 0 persen, masa tenggang pembayaran (grace period) selama dua tahun, jangka waktu pinjaman hingga tujuh tahun, serta plafon pembiayaan yang disesuaikan dengan kebutuhan usaha peternak. Usulan skema tersebut diharapkan mampu memperluas akses pembiayaan sekaligus mendorong peternak meningkatkan skala usahanya secara berkelanjutan.

Selain itu, Kementan juga membuka alternatif sumber indukan sapi perah produktif dari berbagai negara, antara lain Brasil, Chili, Meksiko, hingga Selandia Baru. Diversifikasi sumber indukan sapi ini dilakukan untuk mempercepat penambahan populasi sapi perah nasional, mengurangi ketergantungan pada satu negara pemasok, sekaligus menjaga keberlanjutan program pengembangan persusuan di tengah meningkatnya kebutuhan global.

Tenaga Ahli Menteri Pertanian Bidang Hilirisasi Peternakan, Prof. Ali Agus, menilai saat ini merupakan momentum terbaik untuk melakukan lompatan dalam pembangunan industri persusuan nasional.

"Saat ini kita memiliki momentum yang sangat baik karena pengembangan persusuan telah menjadi perhatian pemerintah. Yang perlu kita pastikan adalah seluruh kebijakan dapat dijalankan secara realistis, mulai dari penyediaan sapi, pembiayaan, pakan, asuransi ternak, hingga kepastian pasar. Kalau seluruh mata rantai ini tersambung, swasembada susu bukan lagi sekadar cita-cita," kata Prof. Ali Agus.

Pemerintah juga mendorong industri pengolah susu memperluas pola kemitraan dengan peternak rakyat. Melalui pola tersebut, industri tidak hanya berperan sebagai pembeli hasil produksi, tetapi juga menjadi mitra dalam pendampingan, peningkatan produktivitas, pengembangan populasi, hingga memberikan kepastian penyerapan susu segar dalam negeri. Pola kemitraan ini diyakini mampu mempercepat peningkatan populasi sapi perah sekaligus memperkuat daya saing peternak Indonesia.

Sebagai bagian dari percepatan implementasi, Kementan juga meminta seluruh asosiasi dan perusahaan segera menyampaikan proyeksi kebutuhan indukan sapi perah tahun 2027 beserta rencana pengembangannya. Data tersebut akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyiapkan protokol kesehatan hewan, kerja sama antarnegara, serta pengaturan logistik secara lebih matang sehingga proses pengadaan ternak dapat berlangsung tepat waktu, sesuai kebutuhan, dan mendukung percepatan pembangunan industri persusuan nasional.

Kementerian Pertanian terus membangun ekosistem persusuan nasional yang lebih tangguh dan berdaya saing. Kolaborasi antara pemerintah, koperasi, industri, lembaga pembiayaan, dan peternak diyakini menjadi fondasi utama transformasi sektor persusuan. Dengan investasi yang terus tumbuh, akses pembiayaan yang semakin terbuka, kemitraan yang saling menguntungkan, serta pengembangan populasi sapi perah yang terencana, Indonesia optimistis mampu meningkatkan produksi susu segar dalam negeri, mengurangi ketergantungan terhadap impor produk susu secara bertahap, sekaligus mewujudkan swasembada susu sebagai bagian penting dari penguatan ketahanan pangan nasional menuju Indonesia Emas 2045. (*)