Kementan Libatkan Publik Evaluasi Layanan Veteriner di Bukittinggi
Bukittinggi – Kementerian Pertanian melibatkan masyarakat, pengguna layanan, pengawas, akademisi, pelaku usaha, hingga media untuk mengevaluasi dan memperbaiki pelayanan veteriner. Pelibatan tersebut dilakukan melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) 2026 yang digelar Balai Veteriner Bukittinggi, Kamis, 20 Agustus 2026.
Kepala Balai Veteriner Bukittinggi Tangguh Pitona mengatakan forum tersebut menjadi ruang bagi pengguna layanan untuk menyampaikan kebutuhan dan masukan secara langsung kepada penyelenggara pelayanan.
Menurut dia, evaluasi tidak boleh berhenti pada penyampaian aspirasi. Masukan masyarakat harus diterjemahkan menjadi perbaikan layanan, mulai dari akses terhadap informasi, pola komunikasi dengan pengguna hingga mekanisme pengawasan.
“Pelayanan prima hanya dapat diwujudkan melalui sinergi seluruh pemangku kepentingan. Keterbukaan informasi, komunikasi publik yang efektif, dan pengawasan pelayanan merupakan tiga pilar penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap layanan pemerintah,” kata Tangguh.
Wakil Wali Kota Bukittinggi Ibnu Asis mengatakan keterlibatan berbagai kelompok masyarakat diperlukan agar evaluasi terhadap pelayanan pemerintah tidak hanya berasal dari sudut pandang penyelenggara.
“Kami berharap forum seperti ini dapat terus menjadi ruang bersama untuk menyampaikan masukan dan memperkuat pelayanan, sehingga masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari keberadaan pemerintah dan lembaga pelayanan publik,” ujar Ibnu.
Balai Veteriner Bukittinggi juga menghadirkan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat Adel Wahidi, Ketua Komisi Informasi Sumatera Barat Idham Fadhli, serta Kepala Stasiun TVRI Sumatera Barat TB. Mohamad Yusuf Hidayat.
Pembahasan dalam forum mencakup pengawasan pelayanan publik, keterbukaan informasi, serta komunikasi pemerintah kepada masyarakat.
Tangguh mengatakan keterbukaan informasi menjadi bagian penting dalam pelayanan veteriner karena masyarakat dan pengguna jasa membutuhkan informasi yang mudah diperoleh, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pengawasan, menurut dia, juga diperlukan untuk memastikan standar pelayanan benar-benar diterapkan dan keluhan pengguna dapat ditindaklanjuti.
Karena itu, hasil forum akan digunakan Balai Veteriner Bukittinggi sebagai bahan evaluasi untuk menentukan bagian layanan yang masih perlu diperbaiki.
“Melalui Forum Konsultasi Publik ini, kami ingin terus memperkuat sinergi dengan pengguna layanan dan pemangku kepentingan, sehingga pelayanan veteriner semakin berkualitas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Tangguh.
Kementerian Pertanian mendorong forum konsultasi tidak berhenti sebagai agenda tahunan, melainkan menjadi bagian dari mekanisme evaluasi pelayanan. Penguatan layanan veteriner tersebut diharapkan mendukung pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner yang lebih terbuka, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (*)
