Kementan Tingkatkan Kompetensi PPID, Bangun Komunikasi Publik yang Cepat, Tepat, dan Kredibel
Jakarta – Di tengah derasnya arus informasi digital dan semakin cepatnya penyebaran isu di media sosial, kemampuan pemerintah dalam membangun komunikasi publik yang cepat, akurat, dan terpercaya menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Komunikasi publik tidak lagi sekadar menyampaikan informasi, tetapi juga menjadi instrumen strategis untuk menjelaskan kebijakan, meredam disinformasi, serta memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar dari sumber resmi.
Berangkat dari kebutuhan tersebut, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementerian Pertanian (Kementan) terus memperkuat kapasitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui rapat koordinasi teknis yang dilaksanakan di Kantor Kementan Jakarta, Rabu (5/8/2026). Kegiatan ini menjadi wadah untuk meningkatkan kompetensi dalam mengelola informasi publik, membangun strategi komunikasi yang efektif, sekaligus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi berbagai isu strategis.
Deputi I Bidang Strategi dan Sistem Komunikasi Badan Komunikasi Pemerintah RI, Fahd Pahdepie, menegaskan bahwa aparatur sipil negara (ASN) memiliki peran yang sangat penting sebagai garda terdepan dalam menghadirkan informasi pemerintah yang utuh, akurat, dan mampu menenangkan masyarakat ketika muncul berbagai isu di ruang publik.
Menurut Fahd, komunikasi pemerintah tidak boleh hanya berfokus pada penyampaian informasi, tetapi harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Karena itu, setiap pesan yang disampaikan harus didukung data yang kuat, mudah dipahami, serta menunjukkan manfaat nyata dari setiap kebijakan pemerintah.
"Tugas komunikasi negara itu hanya tiga: menjelaskan kebijakan dan arah pemerintahan, menegaskan komitmen negara, terutama saat muncul keraguan di media sosial, serta menenangkan situasi di masyarakat agar tidak terjadi gejolak informasi," ujar Fahd.
Ia menambahkan bahwa setiap ASN merupakan bagian dari sistem pemerintahan yang memiliki tanggung jawab menjaga kredibilitas negara melalui komunikasi yang profesional. Di era digital saat ini, narasi positif yang dibangun berdasarkan fakta menjadi salah satu kunci untuk menghadapi derasnya arus informasi sekaligus menangkal berbagai bentuk disinformasi yang berpotensi memengaruhi persepsi masyarakat.
Fahd juga mendorong seluruh insan humas pemerintah agar lebih proaktif mengelola isu-isu yang berkembang, tidak hanya dengan memberikan klarifikasi, tetapi juga membangun narasi yang relevan, mudah dipahami, dan dekat dengan kebutuhan masyarakat. Menurutnya, komunikasi yang baik harus dimulai dari perspektif audiens, bukan semata-mata dari sudut pandang institusi.
Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Nuryani Zainuddin, menekankan bahwa penguatan komunikasi publik harus dibarengi dengan tata kelola dokumentasi yang baik sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah. Seluruh proses koordinasi, pembahasan, maupun keputusan yang dihasilkan dalam setiap kegiatan perlu terdokumentasi secara sistematis agar dapat menjadi sumber informasi yang kredibel.
Ia menginstruksikan kepada jajaran Ditjen PKH agar setiap kegiatan menghasilkan rilis berita dan notulensi yang informatif sehingga seluruh substansi pembahasan dapat terdokumentasi dengan baik serta menjadi referensi bagi para pemangku kepentingan.
"Rilis berita dan notulensi harus disusun secara sistematis dan informatif agar seluruh pesan yang disampaikan dalam kegiatan dapat terdokumentasi dan tersampaikan dengan baik," tegas Nuryani.
Selain itu, Nuryani juga mengingatkan pentingnya melakukan validasi setiap data dan informasi melalui dokumentasi fisik maupun digital. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga akurasi informasi sekaligus memperkuat kualitas komunikasi publik yang dibangun.
Melalui penguatan kapasitas PPID ini, Kementan berharap seluruh jajaran humas dan pengelola informasi publik semakin siap menghadapi tantangan komunikasi di era digital. Dengan kolaborasi yang semakin solid antarsatuan kerja, informasi mengenai program dan kebijakan Kementan di bidang peternakan dan kesehatan hewan diharapkan dapat tersampaikan secara lebih cepat, akurat, transparan, dan terpercaya sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap berbagai program pembangunan yang dijalankan Kementan. (*)
